Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara Nomor 9 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN ...

... DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA, \_..,i '-'' Menimbang Mengingat a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali beberapa ...

... Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2018.pdf

... BUPATI BUTON UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR Q TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 1. ...

Hal. 11, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2018.pdf

... d • • BUPATI BUTON UTARA PROVINS! ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR Q TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANMN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara; 1. ...

Hal. 15, File: Perbup Butur No.09 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perbup Butur No.09 Tahun 2018.pdf

OTONOMI DAERAH

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kembali beberapa ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas maka Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4578); 5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2 0 1 1 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2 0 1 1 Nomor 5); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 201 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2017 Nomor 38).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018.
18

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2014

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, 2. ...

... disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Gorontalo Utara, ...

... Utara. ...

Hal. 4, File: Perda No. 1 th 2014 ttg P... Sekda Kab.Gorut.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 8 Tebrdari 2014 Ca TI GORONTALO UTARA, INDRA YASIN Diundangkan di Kwandang Pada tanggal 5 Yetivau 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, PAT. ...

... I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2014 NOMOR (| 10 ...

Hal. 10, File: Perda No. 1 th 2014 ttg P... Sekda Kab.Gorut.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ...

... Olehnya sejalan dengan hal tersebut, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang ...

... membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 11 ...

Hal. 12, File: Perda No. 1 th 2014 ttg P... Sekda Kab.Gorut.pdf

Download file:

Perda No. 1 th 2014 ttg P... Sekda Kab.Gorut.pdf

perubahan peraturan daerah kabupaten gorontalo utara nomor 74 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten gorontalo utara

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, staf ahli bupati, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Daerah Nomor 33); 15. ...

... Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 Umum (Lembaran Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1, Daerah Nomor 51); 1 Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ...

... Kas Daerah adalah Kas IJp,,-,pn Kalimantan Timur. 5. ...

Hal. 3, File: Pergub_26_2012.pdf

... G ERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN PENERIMAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALM KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA MASYARAKAT ...

... DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang a. bahwa kesehatan kepada beIjalan dengan optimal dan pelaksana pelayanan pada Unit dan ...

... Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Kalimantan Selatan dan l"ctJ.1U.'ou.! ...

Hal. 1, File: Pergub_26_2012.pdf

... - 5 BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 7 2012. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... di pada tanggal 19 Juni 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di U(;.UUKALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. IRIANTO LAMBRlE BERlTA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 31. ...

Hal. 5, File: Pergub_26_2012.pdf

Download file:

Pergub_26_2012.pdf

DINAS BALAI KESEHATAN MATA DAN OLAHRAGA - UNIT PELAKSANA TEKNIS penerimaan - DINAS KESEHATAN - retribusi - PENERIMAAN

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 26, BD.2012/No.31

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Alokasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat berjalan dengan optimal dan pelaksana pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, maka dipandang perlu memberikan jasa pelayanan berupa imbalan yang memadai. Berdasrkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Akolasi Pemanfaatan Penerimaan Retribusi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Kepres No. 117/P Tahun 2008; Kepmenkes No. 425/Menkes/SK/VI/2006; Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri No. 138/Menkes/PB/II/2009 dan No. 12 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Prov. Kaltim No. 8 Tahun 2008; Perda Prov. Kaltim No. 1 Tahun 2012; Pergub Kaltim No. 8 Tahun 2012
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Penerimaan dan Penyetoran Retribusi; Besaran Jasa Pelayanan dan Penarikan Penerimaan Retribusi; Pembayaran, Rincian, dan Pendistribusian Jasa Pelayanan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2012.
5 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 88 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI ...

... KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor ...

Hal. 1, File: Pergub No 88 Th 2017 ttg ... Sertifikasi ocr.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pad tanggal ? ...

... KALIMANTAN BARAT, .., Diundangkan di Pontianak pada tanggal 28 pesember 2017 RETARJS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, - - #; M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR s ...

Hal. 12, File: Pergub No 88 Th 2017 ttg ... Sertifikasi ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Baral (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Baral Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... Kalimantan Barat Nomor 6); 11. ...

... Peraturan Gubemur Kalimantan Barat Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 2, File: Pergub No 88 Th 2017 ttg ... Sertifikasi ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 70 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 88 Th 2017 ttg ... Sertifikasi ocr.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 88, BD.2017/NO.88, LL PROV.KALBAR: 13 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 1992, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1995, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.116 Tahun 2016.
Pergub Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Pencabutan Peraturan gubernur nomor 33 Tahun 2009 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja balai perbenihan tanaman perkebunan provinsi kalimantan barat
12 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 20 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

Abstrak

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI ...

... DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI BUTON UTARA, Menimbang : a. bahwa demi untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan ...

... Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015; Mengingat : 1. ...

Hal. 1, File: Perbup Butur No.20 Tahun 2015.pdf

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.20 Tahun 2015.pdf

... Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 12); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG ...

... PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut : 1. ...

Hal. 4, File: Perbup Butur No.20 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Buton Utara No. 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

Download file:

Perbup Butur No.20 Tahun 2015.pdf

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD. 2015 /No. 20, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

a. bahwa demi untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan Desa, perlu kembali mengatur Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembiayaan tokoh agama tidak termasuk dalam Alokasi Dana Desa sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10); 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 11); 21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 38); 22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 12).
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 5. ...

... UTARA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA. ! ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 12. ...

Hal. 2, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2015.pdf

... Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. ...

... Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara. ! ...

... Menirnbang I BUPATI KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG URAIAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI INSPEKTORA T DAERAH KABUPATEN KONAWE ...

Hal. 1, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2015.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2015 NOMOR : . ...

... Pokok dan Fungsi masing-masing sebagaimanadimaksud pasal 1 ayat 2 dari ayat 3 Peraturan Bupati, tertuang di dalam lampiran I Peraturan·Bupati Konawe Utara. ...

... Susunan Organisasi Sekretariat lnspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara di bawah Sekretaris, di ubah dan terdiri atas : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. ...

Hal. 3, File: Perbup Konut No. 01 Tahun 2015.pdf

Download file:

Perbup Konut No. 01 Tahun 2015.pdf

perubahan

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015 / NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 64 Tahun 2007 tentang Pedornan Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota, rnaka perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kernbali Peraturan Bupati Konawe Utara Nornor 13 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara; b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud huruf a, rnaka perlu rnernbentuk Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
1. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125, Tarnbahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) sebagairnana telah di ubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintah Daerah rnenjadi Undang-Undang (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 105, tarnbahan lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4548); 2. . Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perirnbangan Keuangan antara pernerintah pusat. dan pernerintah daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 4438); 3. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 2007 tentang Pernbentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; 4. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2003 tentang Pedornan Organisasi Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pernerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah Daerah (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4594); 6. Peraturan Pernerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan Pernerintah antara Pemerintah, Pernerintah Daerah Provinsi dan Pernerintah Daerah Kabupaten/Kota (lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam N egeri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015; 11.. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara; 12. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/875/SJ tanggal 14 Maret 2012 tentang Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).
BAB I Ketentuan Umum BAB II Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2015.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 11 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, Menimbang a. bahwe Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 biaya ...

... Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umam Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015. ...

... 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Noror 53, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: Perda 11 tahun 2010.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan GUBERNUR KALIMANTAN TENAH MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PEMBENTUKAN DANA CADANGAN ...

... DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WA:KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah. 5. ...

Hal. 3, File: Perda 11 tahun 2010.pdf

... KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 I. UMUM. ...

... serta Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk membentuk Dana Cadangan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 6, File: Perda 11 tahun 2010.pdf

Download file:

Perda 11 tahun 2010.pdf

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2010/11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

ABSTRAK:

a. bahwa Pemilinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah; b. bahwa mengingat dana yang harus disediakan untuk membiayai kegiatan tersebut huruf a diatas cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana dalarn APBD apabila dibebankan pada satu tahun anggaran saja , maka pembentukan dana cadangan daerah yang bersumber dari penerimaan APBD untuk dialokasikan dalarn beberapa tahun anggaran sebelumnya merupakari solusi yang tepat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan Dana Cadangan Daerah Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005
BAB I KETENTLAN UMUM; BAB II TUJUAN; BAB III JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH; BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DAN RINCIAN TAHUNAN DANA CADANGAN DAERAH; BAB V PENATAUSAHAAN DAN CADANGAN DAERAH; BAB VI KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 22 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR�:l.TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHON 2008 TENTANG TOGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI ...

... KALIMANTAN BARAT Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-22-TAHUN-2015-T...AT KORPRI KALBAR.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal // M.Q.{.' ...

... f-/- &o ,r GUBERNUR KALIMANTAN BARAT CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal fl - 3 - 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! KALIMANTAN BARAT, M. ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINS! ...

... KALIMANTAN BARATTAHUN 2015 NOMOR SIS. ...

Hal. 6, File: PERGUB-NO-22-TAHUN-2015-T...AT KORPRI KALBAR.pdf

... (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7). ...

... KALIMANTAN BARAT. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 tentang Togas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ...

Hal. 2, File: PERGUB-NO-22-TAHUN-2015-T...AT KORPRI KALBAR.pdf

Download file:

PERGUB-NO-22-TAHUN-2015-T...AT KORPRI KALBAR.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KORPRI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD.2015/NO.22, LL PROV.KALBAR: 6 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dilakukan perubahan terhadap tugas pokok, fungsi dan tata kerja Sekretariat Korpri Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.12 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.10 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan pasal 4, pasal 30, pasal 31 Peraturan Gubernur No.74 Tahun 2008.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2015.
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 8 Februari 2021 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd. SUTARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 8 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd. ...

... KALIMANTANBARATTAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 1-32/2021 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. ...

Hal. 5, File: Perda No 1 Tahun 2021 ocr.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3); 16. ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Barat Tahun 20182023 (Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN ...

... RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 20182023. ...

Hal. 3, File: Perda No 1 Tahun 2021 ocr.pdf

... SALINAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ...

... PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Pembangunan ...

... Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2019 tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

Download file:

Perda No 1 Tahun 2021 ocr.pdf

RENCANA PEMBANGUNAN

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1, LL PROVINSI KALBAR: 7 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, PP No.2 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.2 Tahun 2015, Perpres No.18 Tahun 2020, Kepres No.12 Tahun 2020, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.90 Tahun 2019, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.2 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur perubahan pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2021.
Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman dan 2 halaman lampiran;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat No. 133 Tahun 2016

Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Kalimantan Barat Nomor 6); 12. ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT. ...

Hal. 5, File: PERGUB-NO-133-TAHUN-2016-...ASI KPH MEMPAWAH.pdf

... 19 No. 133, 2016 penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, T.T.D CORNELIS Diundangkan di Pontianak Pada tanggal 30 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT T.T.D M. ...

... ZEET HAMDY ASSOVIE BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR ...

Hal. 19, File: PERGUB-NO-133-TAHUN-2016-...ASI KPH MEMPAWAH.pdf

... 1 No. 133, 2016 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 133 TAHUN 2016 NOMOR 133 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA ...

... TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ...

... Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis; b. bahwa ...

Hal. 1, File: PERGUB-NO-133-TAHUN-2016-...ASI KPH MEMPAWAH.pdf

Download file:

PERGUB-NO-133-TAHUN-2016-...ASI KPH MEMPAWAH.pdf

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 133, BD.2016/NO.133, TBD NO.133, LL PROV KALBAR: 20 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang Dinas Kehutanan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Mempawah Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 2011, UU No.4 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang ketentuan umum; Pembentukan dan Wilayah Kerja; Kedudukan; Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi; Kepegawaian; Tata Kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan lain-lain;; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
20 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT