Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... N T 3 BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : Mengingat PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA IBARAT KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, . bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat ...
... a PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA IBARAT KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek ...
... BUPATI GORONTALO UTARA Menimbang : aa. @ PARAF KOORDINASI NO | PENGELOLA PARAF KABAG. ( MX 1 | pemERINTAHAN TT ka 2 KABAG. ...
... PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA IBARAT KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, bahwa dengan perkembangan ...
... dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, maka diperlukan upaya peningkatan ...
pembentukan desa ibarat kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2010/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa ibarat kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 41 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di pada tanggal Diundangkan di Kwandang pada tanggal 1 •EVTE111UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 41 2010 ...
... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Ponelo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah Gorontalo Utara tentang Pembentukan Desa Malambe ...
... Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... \ 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 6. ...
pembentukan desa malambe kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 41, LD.2010/No.41
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Malambe Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa malambe kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara. n Ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 5 Januari 2018 M 12 Rabiul ...
... Akhir 1439 H BUPATI ACEH UTARA, re oe Lbeb— H. ...
... 1S \ SZ EGE BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR_ 1 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA ‘ avi BS: BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM eee DENGAN ...
... Nomor,19 Tahiin 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan -Peraturan Bupati Aceh ‘Jtara tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara ...
... tentang Prioritas penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara; Mengingat : 1. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kebupaten Aceh Utara. ...
... MUHAMMAD THAIB de Diundangkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 Januari 2018 M 21 Rabiul Akhir 1439 H SEKRETARIS DAERAH EN ACEH UTARA AKA BDUL AZIZ Paraf Koordinasi Masyarakat, Pengendalian Kepala Dinas Pemberdayaan ...
... BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1 25 Bag. Hk/perbup 18 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Kabuapten Aceh Utara Tahun 2018 No 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PRIORITAS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara sesuai kebutuhan Gampong, karakteristik wilayah, kearifan lokal serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Gampong.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 7 Tahun 1956; UU No 6 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 Tahun 2015; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016; Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017; Permenkeu No 49 /PMK 0,7/2016; Perbub Aceh Utara No 21 Tahun 2016; Perbub Aceh Utara No 19 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud, Tujuan dan Prinsip; BAB III Prioritas Penggunaan Dana Gampong; BAB IV Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong; BAB V Pembinaan Dan Pengawasan; BAB VI Penyampaian Laporan; BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
56
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATI:N GORONTALO UTARA NOMOR >8 TAHUN 2010 TI:NTANG PEMBENTUKAN DESA BOTUNGOBUNGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATI:N GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT ...
... 1UHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... tentang Pembentukan Desa Botungobungo �matan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; 1. ...
... .. 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR � TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA BOTUNGOBUNGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Molinggapoto pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kernasvarakatan ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan ...
... \ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMlffiJSKAN : 3 Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 2. ...
... Kepala Daerah adalah Bupati Gorontaio Utara. 6. ...
pembentukan desa botungobungo kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 38, LD.2010/No.38
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Botungobungo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa botungobungo kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA TIHENGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Ponelo pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan \ ...
... Peraturan Daerah ini mufai berlaku pada tanggal diundangkan. ' Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggaf 2010 Diundangkan di Kwandang pada tanggal 7 ',6f>Tto"'&"� 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR ...
... ' Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO lJTARA NOMOR �3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA TIHENGO KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO lJTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... tentang Pembentukan Desa Tihengo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; 1. ...
pembentukan desa tihengo kecamatan kwandang kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 33, LD.2010/No.33
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Tihengo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa tihengo kecamatan kwandang kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 12 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 48 Tahun 2019
... Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG GANTI RUGI TANAM TUMBUH 01 KABUPATEN KOLAKA UTARA ...
... Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Kolaka Utara. 3. ...
... Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara S. ...
... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESITENGGARA PERATURANBUPATI KOLAKAUTARA NOMOR: I{g TAHUN 2019 TENTANG GANTIRUGI TANAMTUMBUH DI KABUPTENKOLAKAUTARA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI KOLAKAUTARA Menimbang ...
... : a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik NegarajDaerah, Perusahaan Swasta, maupun pribadi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan di atas suatu tanah ...
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan
Swasta, maupun pribadi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara
yang dilakukan di atas suatu tanah tertentu tidak terlepas
dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh
diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan
pembangunan, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi
tanaman tumbuh komoditi kehutanan, komoditi
perkebunan, komoditi tanaman pangan dan komoditi
hortikultura;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud
dimaksud pada huruf a;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1927);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888)
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Perturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5613);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH,
BAB III JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAMAN,
BAB IV TATA CARA PENDATAAN TANAMAN,
BAB V KETENTUAN PERALIHAN,
BAB VI KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019.
6 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 54 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA GARAPIA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO UTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan Pemerintah ...
... tentang Pembentukan Desa Garapia Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ; 1. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Kwandang 2010 ARA, Diundangkan di Kwandang pada tanggal 7 �re111eei 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 54 ...
... 10 PENJEL.ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR SLj TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA GARAPIA KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Tudi pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan ...
pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 54, LD.2010/No.54
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Garapia Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa garapia kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 51 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal fl. 2010 BUPATI GO Diundangkan di Kwandang pada tanggal 1 5ef'ffMGtll- 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN ...
... IO PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR SI TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA TOLITEHUYU KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... UMUM Kabupaten Gorontalo Utara pada umumnya dan Desa Dunu pada khususnya, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalarn penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasvarakatan, ...
... Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan (QA ...
... I Menimbang Mengingat BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO LJTARA NOMOR 51 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN DESA TOLITEHUYU KECAMATAN ANGGREK KABUPATEN GORONTALO LJTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO LJTARA, a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, serta memperhatikan kemampuan ...
... tentang Pembentukan Desa Tolitehuyu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara ; 1. ...
pembentukan desa tolitehuyu kecamatan anggrek kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 51, LD.2010/No.51
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Tolitehuyu Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa tolitehuyu kecamatan anggrek kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 62 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur NegaraPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaStruktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. ...
... Ditetapkan di Kwandang pada tanggal 1 September 2010 BUPATI GORONTALO UTARA, ttd RUSLI HABIBIE Diundangkan di Kwandang pada tanggal 1 September 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ...
... GORONTALO UTARA, ttd ISMAIL PATAMANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 62 ...
... BUPATI GORONTALO UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULOHENTI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI GORONTALO UTARA, Menimbang : a. ...
... tentang Pembentukan Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ; Mengingat : 1. ...
... 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DESA PULOHENTI KECAMATAN SUMALATA KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...
... Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, telah membulatkan tekad Pemerintah Daerah bersama – sama DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk merespon aspirasi, gagasan atau kemauan masyarakat ...
... Pembentukan Desa Pulohenti.Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. ...
pembentukan desa pulohenti kecamatan sumalata kabupaten gorontalo utara
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 62, LD.2010/No.62
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Desa Pulohenti Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.72 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan desa pilohentii kecamatan sumalata kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang pembentukan, batas wilayah, dan pusat pemerintahan, kewenangan desa, pemerintahan desa, personil, aset dan dokumen, pembiayaan, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2010.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Utara Nomor 4 Tahun 2009
... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH “SALUWU KITA” KABUPATEN BUTON UTARA DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUTON UTARA , Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan suatu daerah untuk menggali sumber ...
... tentang Pendirian Perusahaan Daerah “Saluwu Kita” Kabupaten Buton Utara. ...
... Daerah adalah Kabupaten Buton Utara ; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara c. ...
... Bupati adalah Bupati Buton Utara ; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara ; f. ...
... Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah “Saluwu Kita” Kabupaten Buton Utara ; g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah. h. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah. i. ...
... Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara. ...
... Ditetapkan di B u r a n g a pada tanggal 25 Agustus 2009 BUPATI BUTON UTARA, Cap/Ttd H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH Diundangkan di B u r a n g a pada tanggal, September 2009 SEKRETARIS DAERAH, Drs. H. ...
... LA ODE HASIRUN Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 19551230 198203 1 011 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 4 Bagian Organisasi dan Hukum Setda Kabupaten Buton Utara-------------------------------- ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Daerah "Saluwu Kita" Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan
otonomi daerah yang luas, nyata dan
bertanggung jawab diperlukan kemampuan
suatu daerah untuk menggali sumber
keuangan sendiri sehingga dapat
meningkatkan perekonomian daerah dan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada
akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di daerah ;
b. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan
dan mengembangkan perekonomian daerah
perlu mendirikan Perusahaan Daerah untuk
kegiatan usaha dan sebagai pengelola asset
milik pemerintah daerah;
c. bahwa berhubung dengan maksud pada
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Utara tentang
Pendirian Perusahaan Daerah “Saluwu Kita”
Kabupaten Buton Utara.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548); sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4690) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal
di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 1998
tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3731) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk
Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH SALUWU KITA
KABUPATEN BUTON UTARA.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
