Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 48 Tahun 2019

Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH, BAB III JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAMAN, BAB IV TATA CARA PENDATAAN TANAMAN, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUANPENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupten Kolaka Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

30 September 2019

Tanggal Pengundangan

30 September 2019

Tanggal Berlaku

30 September 2019

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 451 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No 48 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ganti rugi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupten Kolaka Utara
ABSTRAK:	a. bahwa aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Perusahaan Swasta, maupun pribadi di wilayah Kabupaten Kolaka Utara yang dilakukan di atas suatu tanah tertentu tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanaman tumbuh komoditi kehutanan, komoditi perkebunan, komoditi tanaman pangan dan komoditi hortikultura; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dimaksud pada huruf a; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1927); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613); BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II OBYEK DAN SUBYEK GANTI RUGI TANAM TUMBUH, BAB III JENIS DAN TARIF GANTI RUGI TANAMAN, BAB IV TATA CARA PENDATAAN TANAMAN, BAB V KETENTUAN PERALIHAN, BAB VI KETENTUANPENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019. 6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 48 Tahun 2019

Ganti Rugi Tanam Tumbuh di Kabupten Kolaka Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT