Kepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedomanpendidikan dan pelatihan
Hasil pencarian pada file:
... Gubemur Kalimantan Barat Nomor 134 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan ...
... BJ\RAT DENOAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, a. bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan ...
... kebutuhan organisasi; Menimbang UBERNU KALIMANTAN BARAT .. ~ ···•· I I ...
... KALIMANTAN BARAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2. Gubemur adalah Gubemur Kalimantan Barat. 3. ...
... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. :\ "TM IVIT'I TI 7,Kepaffl ..... MEMUTUSKAN: 8. ...
... Peraturan Gubemur Nomor 128 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Kalimantan Barat (Serita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 129); -3- Menetapkan ...
... Dipindai dengan CamScanner • (2) Pembentukan . 24. lkatan Dinas adalah masa wajib kerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah berakhir masa tugas belajamya. 25. ...
... Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat. 27. ...
... Cost sharing adalah pembebanan biaya tugas belajar yang bersumber dari Pihak Ketiga dan APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 28. ...
Peraturan Gubemur Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian ljin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN MELALUI PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Jalur Pendidikan Melalui Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:
Bahwa untuk pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat dan mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan Pendidikan oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat berbasis kompetensi, perlu diatur mekanisme dalam pemberian tugas belajar yang dilakukan secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan organisasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndoesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Gubemur Nomor 128 Tahun 2019
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Perencanaan Tugas Belajar; BAB III jenis, Jenjang, Program dan Jangka Waktu; BAB IV Persyaratan; BAB V Prosedur dan Tata Cara; BAB VI Kewenangan; BAB VII Hak dan Kewajiban; BAB VIII Pembatalan, Pemberhentian dan Pengakhiran; BAB IX Sanksi; BAB X Monitoring dan Evaluasi; BAB XI Sistem Informasi Tugas Belajar; BAB XII Ketentuan Peralihan; BAB XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2022.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 14 Tahun 2013
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1); 18. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 ...
... Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2072 tentang Rencana Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 12 Nomor 39). ...
... PtrRATURAN BUPATI TORA.JA UTARA NOMOR 1+, TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013 ...
... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPAT] TORAJA UTARA, Mcnimbang bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2013 yang scmentara dilaksanakan tidak scsuai dengan keadaan dan kondisi ...
... daerah schingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara. ...
... 4 \-. (3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 20 l3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ...
... Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara. ...
... Rantepao pada tanggal 18 Septori:be: 2C13 tsU ORAJA UTA f FRED IK ] SORRING Diundangkan di Rantepao pada langgal 19 i,e:to;:be: 2O1l EKRE DAERAH KABUP TORAJA ARAN RANT ,BI' BtrRITA DAERAH KABUPATEN TORA.JA UTARA ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORA.IA UTARA TAHUN 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TORA.IA UTARA
TAHUN 2013
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2013 yang scmentara dilaksanakan tidak scsuai dengan
keadaan dan kondisi daerah schingga perlu diubah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan
Ncgara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tcntang Sistcm
Pcrencanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) scbagaimana tclah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pcmerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
I
t\-
o
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawcsi Selatan (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ncgara
Rcpublik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);
10. Pe raturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4503);
1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
12. Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Pcraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Kcuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Ncgara
Rcpublik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pcmbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pcme rintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
15. Pcraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 474 1 );
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l3 Tahun 20O6 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rcncana Pembangunan .Iangka Panjang Daerah Tahun
20 10 - 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lcmbaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 201O
tentang C)rganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 20 10 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 39 Tahun 2072 tentang
Rencana Kerja Pemenntah Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun
20 12 Nomor 39).
MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013.
Pasal I
Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013 (Berita
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 39), diubah
sebagai berikut :
1. Ketentuan pasal 3 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 3
(1) Rcncana Kcrja Pcmcrintah Daerah (RKPD) Tahun 2013
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman atau landasan dalam
penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas PIafon Anggaran Sementara (PPAS), dan sekaligus
sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Toraja Utara
Tahun Anggaran 2013.
4
\-.
(3) Materi Muatan Perubahan RKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun
20 l3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mcngetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dcngan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Toraja Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 4 Tahun 2019
... Ketentuan Lampiran IIangka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, dan angka 11 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan ...
... Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor62); ...
... INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN PENGAWAS EKSTERNAL 1) Inspektorat KabupatenLombokUtara menjadiMitrapendamping bagiaparat pengawasanekstern selamapelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia date ...
... INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DAN KEMENTRIAN PAN RB DAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI 1) Inspektorat Kabupaten Lombok Utara wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang ...
... INSPEKTORAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DENGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAB 1)Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten LombokUtara dengan OrganisasiPerangkat ...
... BERITADAERAH KABUPATENLOMBOKUTARATAHUN2018NOMOR4 H.SUARDI SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLOMBOK UTARA, Diundangkan diTanjung pada tanggal, 9Januari 2019 H. ...
... LOMBOKUTARA, ~------Ditetapkan diTanjung pada tanggal, 9Januari 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa sehubungan dengan adanya perubahan aturan perilaku dan etika auditor intern yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) yang termuat dalam kode etik AAIPI sesuai kewenangannya dalam Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara perlu disesuaikan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 15 Tahun 2016.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI II PASAL; MENGATUR DAN MENUBAH KETENTUAN-KENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
Ketentuan Lampiran II angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 10, dan angka 11 Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 39 Tahun 2015 tentang Piagam Audit Intern Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara; DAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
TIDAK ADA
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 123 Tahun 2019
... SALi NAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 12) TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ...
... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a bahwa untuk menjamin keseragaman dan mempelancar pclaksanaan penyelesaian ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Kalimantan Barat; 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 5. ...
... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd SUTARMID.JI ...
... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...
... Kalimantan Barat Nomor 6); 10. ...
... KALIMANTAN BARAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat. ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan penyelesaian pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur petunjuk teknis penyelesaian pelanggaran disiplin calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.11 Tahun 2017, Perka BKN No.21 Tahun 2010, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.76 Tahun 2018
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Kewajiban dan Larangan; Hukuman Disiplin; Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan; Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin; Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan upaya administratif; Hukuman disiplin yang dapat diajukan upaya administratif; tata cara pengajuan keberatan kepada atas pejabat yang berwenang menghukum; banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian; berlakunya keputusan hukuman disiplin, hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin dan hak-hak kepegawaian; pendokumentasian hukuman disiplin; ketentuan lain-lain; penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan ini memiliki 26 halaman dan 40 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2010
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dan Para Dokter dan Apoteker Yang Bertugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangkaraya
ABSTRAK:
bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas peda Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Jakarta mempunyai beban kerja, kondisi kerja yang berat sehingga parlu ada kebijakan agar tugas-tugas pokok dinas dapat berjalan sesuai peraturan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974.
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Dan Para Dokter Dan Apoteker Yang Bertugas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Sylvanus Palangkaraya, pada pasal 4
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2010.
2 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 25 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil,Pegawai Tidak Tetap, Dan Tenaga Kontrak Serta Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan tugas luar daerah dan/atau dalam daerah, perlu diberikan biaya Perjalanan Dinas
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 0104 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI TIDAK TETAP DAN TENAGA KONTRAK SERTA PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0104 Tahun 2015
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 025 TAHUN 2016
20 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2012
... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAlAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...
... TENAGA HONORER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang a. bahwa sesuai dengan kapasitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat dari Tenaga ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan DaerahDaerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...
... Timur, Ditetapkan di Samarinda pada langgal 4 Juni 2012 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd Diundangkan di Samarinda DR. ...
... AWANG FAROEK ISHAK pada tanggal 20 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...
... IRIANTO LAMBRIE BERITA DAERAH PROVlNSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KAL TIM ~AL~_M __ ' __---H. SUROTO, SH PEMBINA TK. ...
... Gubemur adalah Gubernur Kalimantan Timur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; 2. ...
... Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala yang memimpin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang membantu Kepala Daerah menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah; 3. ...
... Peserta Ujian adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang Diangkat dari Tenaga Honorer
ABSTRAK:
Sesuai dengan kapasitas Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat dari Tenaga Honorer yang memiliki ijazah setingkat Iebih tinggi setelah selesai menjalani pendidikan formal yang dinyatakan Iulus dan telah memenuhi syarat tertentu dapat diberikan kenaikan pangkat pilihan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Timur
UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP No. 12 Tahun 2001; PP No. 9 Tahun 2003; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perka BKN No. 30 Tahun 2007; Perka BKN No. 33 Tahun 2011; Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002
Dalam peraturan gubernur ini diatur tentang:
Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan Ujian; Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2012.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara No. 21 Tahun 2017
... u BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 2-| TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 BUPATI KOLAKA UTARA ...
... kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara ...
... tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25
ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar
Pusat dan Daerah, dan Pasal 17 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, perlu menyusun Rencana Keija
Pemerintah Daerah;
b. bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah memuat
arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan
komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian
kebijakan dalam melaksanakan pembangunan
daerah yang berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang
Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten
Kolaka Utara Tahun Anggaran 2018.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
W akatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5587 );
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakbir
dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintab Daerah
Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Utara
2006-2026;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2006-2026 yang selanjutnya
disebut RPJP Daerah adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak
tahun 2006 sampai dengan tahun 2026;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2017.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 7 Tahun 2019
... Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten T apanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati T apanuli Utara Nomor ...
... Peraturan Bupati T apanuli Utara Nomor 20 T ahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten T apanuli Utara. ...
... BUPATITAPANULIUTARA PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR Of TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK ...
... BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA DENGAN RAHMA T TU HAN YANG MAHA ESA BUPATI TAPANULI UTARA, a. bahwa ketentuan tentang tata cara pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Ditetapkan di Tarutung pada tanggal ! ...
... - g - 2 019 BUPATI TAPANULI UTARA, Dto. ...
... NIKSON NABABAN Diundangkan di Tarutung Pada tanggal : ot - 03 - 2019 KRETARIS DAERAH UPATEN TAPANULI UTARA, EDWARD RAMSES TAMPUBOLON SERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 0 --- ...
PERUBAHAN ATAS PERBUP TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2019/NO.8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERBUP TAPANULI UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
ketentuan tentang tata cara pengetolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah diatur dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/ PMK.07/ 2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tapanuli Utara,
Undang-Undang Nomor 7 Ort. T ahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 T ahun 2010, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01.1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010, Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2012
KETENTUAN UMUM, TATA CARA PEMUNGUTAN PBB, FASILITASI
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 95 Tahun 2017
... Pasal 3 (1) Batas lingkungan Sa'pek Utara adalah: a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baloli; b. sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bone Tua; c. sebelah Selatan berbatasan dengan Lingkungan ...
... Sa'pek; dan d. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kappuna. (2) Tapal Batas Lingkungan Sa'pek Utara adalah: a. sebelah Utara adalah Jalan Lingkar Utara; b. sebelah Timur adalah Sungai Masamba; c. ...
... KASUBAG SEK DA ASISTEN SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR. .95 ... ...
... SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR95 TAHUN 2017 TENT ANG PEMBENTUKAN LINGKUNGAN SA'PEK UTARA KELURAHAN BONE KECAMATAN MASAMBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UTARA, Menimbang ...
... wilayah ± 1,5 Km2 dan jumlah penduduk sebanyak 1.301 jiwa ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lingkungan Sa'pek Utara ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 nomor 77); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PEMBENTUKAN ...
... Lurah adalah lurah dalam lingkup pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara. 3. Lingkungan adalah wilayah kerja kepala lingkungan dalam wilayah kelurahan. ...
... Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Lingkungan Sa'pek Utara. (2) Lingkungan Sa'pek Utara merupakan bagian dari wilayah kerja pemerintahan kelurahan Bone. ...
PEMBENTUKAN LINGKUNGAN SA'PEK UTARA KELURAHAN BONE KECAMATAN MASAMBA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 95, BD.2017/No.95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lingkungan Sa'pek Utara Kelurahan Bone Kecamatan Masamba
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat di Lingkungan Sa'pek Kelurahan Bone Kecamatan Masamba dengan luas wilayah +- 1,5 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.301 jiwa ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lingkungan Sa'pek Utara Kelurahan Bone Kecamatan Masamba;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 77);
1. Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
