Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN 2016 NOMOR 85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan ketentuanUndang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan dalam urusan pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 35/2009; UU 23/2014; PP 18/2016; dan Permendagri 80/2015.
Materi Pokok: Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Bengkulu Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali nomenklatur perangkat daerah dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Pasal 6 ayat (1).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2017.
3 Halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
ABSTRAK:
bahwa lambang daerah merupakan identitas daerah sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai manifestasi budaya yang berakar dari sejarah perjuangan suatu daerah dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta cita-cita luhur bangsa
Dasar Hukum: Undang- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat
Peraturan ini berisi tentang, mengubah beberapa ketentuan yaitu pasal 1 terkait ketentuan umum, dan pasal 2 tentang lambang daerah. Serta menghapus 2 pasal yaitu pasal 6 dan pasal 7
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 15 Tahun 2014
... Bupati Buton Utara 2. Wakil Bupati Buton Utara Ketua Umum : Sekretaris Daerah Ketua Pelaksana : Kepala Badan Ketahanan Pangan Kab. ...
... Unsur Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Buton Utara; 3. Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Buton Utara; 4. ...
... Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Utara; 5. Unsur Perum Bulog Devisi/sub Devisi Regional Kabupaten Buton Utara; 6. ...
... 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara ...
... Diundangkan di Buranga Pada tanggal Mei 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEfTBUTON UTARA Pembina Utama Madya.IV/d NIP. 19551231 198203 1 023 Suranga Pada tanggal Mei 2014 BUPAW-BUTON UTARA, / Drs.H.vMUH. ...
... RIDWAN ZAKARIAH, M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2014 NOMOR .. ...
... Unsur Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Asset Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara; 8. Unsur Inspektorat Kabupaten Buton Utara; 9. ...
... Buton Utara; 10. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara; 11, Unsur Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara. Sekretariat : Badan Ketahanan Pangan Kab. ...
... Buton Utara BAB VI MEKANISME PENYEDIAAN Pasal 6 Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara khususnya untuk beras dapat memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan sub sistem
cadangan pangan nasional;
b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman,
merata, dan terjangkau di daerah, diperlukan pengaturan terhadap cadangan
pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara
Repnblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten
Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4690);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan
Pangan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan
Pangan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penunjukkan
Badan Ketahanan Pangan Sebagai Penanggung Jawab Ketersediaan
Cadangan Pangan Kabupaten Buton Utara.
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Maksud Dan Tujuan;
Bab III Sasaran;
Bab V Organisasi Pelaksana;
Bab VI Mekanisme Penyediaan;
Bab VII Mekanisme Penyaluran;
Bab IV Pendanaan;
Bab V Pelaporan;
Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal - PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara - Perubahan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2021/NO.03, TLD.2021/NO.03
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diperlukan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanah Grogot;
bahwa dalam rangka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Cabang Tanah Grogot perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 54 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Dan Kalimantan Utara, khususnya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kaltimtara sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk modal investasi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2007
... 1 PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN KATOI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...
... ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang : a. ...
... tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara. ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara. 4. ...
... Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara. 5. ...
... Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka Utara. 6. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
... Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, 5 Desember 2007 BUPATI KOLAKA UTARA, RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal, 9 Desember 2007 Plt. ...
... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA, AMIR BADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2007 NOMOR 14 ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
Usul dan prakarsa pembentukan kecamatan baru dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara menjadi wacana yang meluas setelah terbentuknya Kabupaten Kolaka Utara sebagai daerah otonomi baru;
Dalam rangka mewujudkan aspirasi dan prakarsa masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah membentuk Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan yang bertugas melakukan inventarisasi, identifikasi, pengumpulandata dan informasi, melakukan pertemuan dan kunjungan lapangan serta membuat telaahan atas hasil kegiatan Tim;
Berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh Tim Observasi dan Pertimbangan Pemekaran Kecamatan setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Kecamatan Porehu, Kecamatan Pakue Utara, Kecamatan Pakue Tengah, Kecamatan Watunohu, Kecamatan Lambai dan Kecamatan Wawo di Kabupaten Kolaka Utara;
Dengan pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam huruf c di atas, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pembentukan Kecamatan Katoi di Kabupaten Kolaka Utara.
UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP RI No 79 Tahun 2005; PP RI No 38 Tahun 2007; PP RI No 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 43 Tahun 2004; Perda Kabupaten Kolaka Utara No 1 Tahun 2007.
1. Ketentuan Umum; 2. Pembentukan, Batas Wilayah dan Ibukota; 3. Kewenangan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan; 4. Pembinaan dan Pembiayaan; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2007.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023
... 1 Nomor Sifat Lampiran Perihal LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR.01.TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA KOPSKPD Penting Permohonan Persetujuan ...
... BUPATI LAMPUNG UTARA Cq. ...
... Kepala BPKA selaku BUD Kabupaten Lampung Utara di - T E M P AT Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor.P.l..Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dengan ...
... LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR.P.k.TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA KOP SKPD Nomor : Sifat : Penting Lampiran : Perihal : Permohonan Pembukaan ...
... Pimpinan BPD Cabang Kotabumi di - Kotabumi Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor QL..Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah dan Surat Persetujuan dari Kepala ...
... Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Utara selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 1) Tanggal 2)(Surat Persetujuan terlampir), maka kami mengajukan permohonan pembukaan rekening baru untuk keperluan ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara. ...
... Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 02 Januari 2023 BUPATI LAMPUNG UTARA, Diundangkan di Kotabumi pada tanggal o)- 2023 KABUPATEN LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 0' BERITA DAE SEKRETARIS DAERAH KABU*ATEN LAMPUNG ...
PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung pengelolan uang daerah
yang ditampung dalam rekening Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 126, Pasal 127 dan
Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab, perlu mengatur prosedur
pengelolaan rekening Pemerintah Daerah
UU No.28 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.1 Tahun 2022, PP No.55 Tahun 2005, PP No.39 Tahun 2007, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.77 Tahun 2020, PERDA No.1 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan
Rekening Pemerintahan Daerah Kabupaten
Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Halaman 16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 25 Tahun 2017
... Menimbang Mengingat BUPATI MAMUJU UTARA PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU ...
... UTARA, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menyusun sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten ...
... Mamuju Utara; a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu@ menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pegendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. ...
... Pasal 7 (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara. (2) Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan ...
... Pasal 8 Inspektorat Kabupaten Mamuju Utara melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... Petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan SPIP adalah _petunjuk pelaksanaan atas peraturan Bupati Mamuju Utara tentang penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, meteodologi penerapan, dan pengintegrasian ...
... SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaiaan tujuan penyelenggaaraan pemerintah Kabupaten Mamuju Utara ...
... Pasal 3 Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang meliputi unsur : a. Lingkungan pengendalian; b. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 60 PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Mamuju Utara No. 5 Tahun 2006; dan Perda Kab. Mamuju Utara No. 10 Tahun 2016.
Perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kab. Mamuju Utara wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17 Tahun 2021
... BUPATI KOLAKA UTARA PROVINS! SULA WES! TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR l? ...
... TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ...
... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3). ...
... Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 3. ...
... Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 4. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. ...
... Ditetapkan di Kolaka Utara pada tanggal...a2.SN.i. 202l BUPATIKVRA H. N�HMAN UMAR Diundangkan di Kolaka Utara. pada Tanggal..22...5.a.i...20RI... ...
... ETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAUP� SERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR..47... 10 Dipind engan C m S inn e r ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pangan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang
perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan,
perlu adanya penyediaan cadangan pangan
Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari
sub sistem cadangan pangan nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabuoaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembarab Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nornor 142 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4254);
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang
jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
481);
14. Kepetusan bersama Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP46 / M.EKON / MEN KO/ KESRA/VIII/2005 ten tang
Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2016 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II SASARAN,
BAB III PENDANAAN,
BAB IV ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN,
BAB VI MEKANISME PENYALURAN,
BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 5 Tahun 2016
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/PanitiaPertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
... Kasat Intelkam Polres Gorontalo Sekretaris : Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara POS BIN Gorontalo Utara POS BAIS Gorontalo Utara Kasi Intel KODIM 1304 Gorontalo Kasi Intel Kejari Kwandang ...
... Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Gorontalo Utara li,Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo Utara 12. ...
... Kepala Bidang Bina Idiologi dan Wasawasan Kebangsaan Kabupaten Gorontalo Utara 13. Kepala Bidang Kewasapadaan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara 14. ...
... BAB III KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Pasal 4 (1) Kominda Kabupaten Gorontalo Utara di bentuk di Kabupaten Gorontalo Utara. (2) Pembentukan Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ...
... Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo — Utara Wakil Bupati Gorontalo Utara. Dan Brigif 22 Otamanasa Dan Satradar 224 Kwandang Dan Lanal Gorontalo Dan Yonif 715 Motuliato 10. ...
... Perwira Penghubung Gorontalo Utara 11. Sekretaris Daerah Gorontalo Utara LD. N Da Mm A £ ...
... (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 187), Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2D15 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 211). ...
... Utara serta pemberian insentif Kominda Tahun 2016. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Gorontalo Utara
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketetapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015. selain itu juga Memperhatikan PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2011; Telaah Staf Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 14 januari 2016 Nomor/Kesbangpol/12/1/2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan Komunitas Intelijen Daerah; Kelembagaan Komunitas Intelijen Daerah; Pembinaan,Pengawasan dan Pelaporan; Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
