Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 15 Tahun 2014

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Sasaran; Bab V Organisasi Pelaksana; Bab VI Mekanisme Penyediaan; Bab VII Mekanisme Penyaluran; Bab IV Pendanaan; Bab V Pelaporan; Bab VI Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Buton Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Buranga

Tanggal Penetapan

24 Mei 2014

Tanggal Pengundangan

24 Mei 2014

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2014 /No. 15, LL 6 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Buton Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 459 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Butur No.15 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PANGAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD. 2014 /No. 15, LL 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:	a. bahwa cadangan pangan pemerintah kabupaten merupakan sub sistem cadangan pangan nasional; b. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, bermutu, aman, merata, dan terjangkau di daerah, diperlukan pengaturan terhadap cadangan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Repnblik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2009 Nomor 3); 12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penunjukkan Badan Ketahanan Pangan Sebagai Penanggung Jawab Ketersediaan Cadangan Pangan Kabupaten Buton Utara. Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud Dan Tujuan; Bab III Sasaran; Bab V Organisasi Pelaksana; Bab VI Mekanisme Penyediaan; Bab VII Mekanisme Penyaluran; Bab IV Pendanaan; Bab V Pelaporan; Bab VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521