Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,025 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... Penolakan Gratifikasi Pemberi Gratifikasi 1-!..!=!!~~~~-=-==:.:.::::.:..._-+~--=--=.:..::::. ...

... Gratifikasi. : Komite Pengendalian Gratifikasi : Tim Pengendalian Gratifikasi Nomor Kepada Dari Lampiran Perihal MEMO LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR : 2 TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN PENGENDALIAN ...

... GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI FORMULIRI ...

Hal. 14, File: PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

... ( ) Ketua ( ) Ketua TIM PENGENDALI GRATIFIKASI KOMITE PENGENDALI GRATIFIKASI lnstansi Pelapor Nama Jabatan/ hubun an Jabatan Pemberi Penetapan pemilikan Pemberian Ref Tindak Lanjut penetapan LEMBAR REKAPITULASI ...

... PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI ...

Hal. 17, File: PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

... (Nama Jelas) Ketua TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI Demikian kami sampaikan, mohon dapat diproses lebih lanjul Terima kasih. No. ...

... Tempat Pelapor/ Hubungan Bentuk/ Jenis Permintaan Pemberi Peminta Gratifikasi Kegiatan dalam Tindak Gratifikasi rangka permintaan Lan jut Waktu Jabatan Golongan Nilai (Rp) Permintaan Permintaan Peminta ...

... Pemberian Pemberi Penerima Gratifikasi pemberian Pemberian Gratifikasi sah I tidak Waktu Jabatan Golongan Nilai (Rp) Anggaran pembiayaan sah Pemberian Penerima oemberlan l 3. Pemberlan Gratlflkaal ...

Hal. 15, File: PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 2 TAHUN 2017.pdf

GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD. 2017/No. 2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri

ABSTRAK:

bahwa dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Und ng-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nommor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahnu 2016.
Peraturan ini memuat mengenai maksud, landasan, tujuan serta hal-hal yang boleh ditolak jika dilakukan gratifikasi beserta sengan unit yang berfungsi mengendalikan gratifikasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2017.
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK untuk mendapatkan penetapan status Gratifikasi; d. melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil ...

... pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah; f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Perangkat Daerah ...

... konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ...

Hal. 12, File: BD 58 (PEDOMAN GRATIFIKASI).pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi. 11. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima Gratifikasi dan mengisi formulir Gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 14. ...

Hal. 7, File: BD 58 (PEDOMAN GRATIFIKASI).pdf

... Pasal 12 ( Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( isampaikan secara tertulis dan bersifat rahasia menggunakan sarana elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir pelaporan ...

... Gratifikasi. ( Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan Pegawai Negeri ...

... atau Penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan e. nilai Gratifikasi yang diterima. ( Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ...

Hal. 16, File: BD 58 (PEDOMAN GRATIFIKASI).pdf

Download file:

BD 58 (PEDOMAN GRATIFIKASI).pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD Tahun 2016/No.58

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilarang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa dalam rangka mencegah tindakan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan guna memberikan kepastian hukum perlu dilakukan upaya pengendalian Gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 ; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 21 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, maksud tujuan dan prinsip, unit pengendalian gratifikasi, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, pengawasan, perlindungan dan penghargaan, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 26 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan ...

... pemberian gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

... kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan ...

Hal. 11, File: Perbup 2017 26.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 6, File: Perbup 2017 26.pdf

... Pasal 7 (1) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disampaikan secara tertulis menggunal<:an sarana elektronik atau nonelektonik dengan mengisi formulir pelaporan gratifikasi. ...

... Negara; c. tempat dan wal<:tu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima;dan e. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimal<:sud pada ayat (1) dilakukan ...

... diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka wal<:tu 30 (tiga puluh) hari kerja sejal<: laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

Hal. 10, File: Perbup 2017 26.pdf

Download file:

Perbup 2017 26.pdf

pengendalian-gratifikasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan dibentuknya peraturan adalah dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang, pejabat/pegawai pemerintah kabupaten kepahiang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar hukum peraturan adalah: UU 28/1999; UU 31/1999; UU 30/2002; UU 39/2003; UU 23/2014; UU 5/2014; PP 79/2005; PP 60/2008; PP 53/2010; Perpres 55/2012; PermenPANRB 52/2014; PerKPK 2/2014, dan SE Mendagri 061/7737/SJ
Materi Pokok yang diatur dalam peraturan adalah; Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan pemda

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
Dengan berlakunya Perbup ini maka Perbup Nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten kepahiang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik ...

... kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal ...

... dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 10, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 ocr.pdf

... Pemerintah Daerah; dan/atau b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan ...

... Gratifikasi; d. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; e. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi ...

... program pengendalian gratifikasi. ...

Hal. 11, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 ocr.pdf

... Pemberi Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 16. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 21. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 35 TAHUN 2018 ocr.pdf

Download file:

PERBUP NO 35 TAHUN 2018 ocr.pdf

gratifikasi

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2018/NO.35, TBD No.35, LL KAB. SEKADAU: 15 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
UU No.28 tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.34 Tahun 2003, UU No.23 Tahun 2014, UU No.5 Tahun 2014, Pp No.60 Tahun 2008, PP No.53 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, Perpres No.55 Tahun 2012, permenpan RB No.52 Tahun 2014, Peraturan KPK No.2 Tahun 2014, SE Mendagri No.061/7737/SJ
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud, Tujuan dan prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Perlindungan dan Penghargaan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
14 halaman dan 1 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... 10 Bagian Ked ua Tindak Lanjut Pclaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi rnilik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi rnilik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditelapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima / ditolak; ...

Hal. 10, File: perbup-no-5-tahun-2021--oke_OCR.pdf

... Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. Dimusnahkan. ...

... laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik la:innya melaporkan penolakan Gratifikasi; c. rneneruskan laporan penerirnaarr Gratifikasi kepada Komisi ...

... Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-mas.ing; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan ...

Hal. 12, File: perbup-no-5-tahun-2021--oke_OCR.pdf

... 9 Pasa16 {1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak ...

... laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dianggap lengkap ...

... -p b. informasi pemberi Gratifikasi; ...

Hal. 9, File: perbup-no-5-tahun-2021--oke_OCR.pdf

Download file:

perbup-no-5-tahun-2021--oke_OCR.pdf

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2021/ No. 5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa Peraturan Bupati Langkat Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat,
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014; PerKPK No. 02 Tahun 2019; Perda No. 6 Tahun 2016; Perda No. 4 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Hak dan Perlindungan, Sanksi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan yang dicabut adalah Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... , dalarn hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya rnelaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan ...

... penerirnaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerirnaan, penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengcndalian Gratifikasi kepada pimpinan ...

... pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dcngan adanya penetapan status barang tersebut; dan h. rnelakukan pemantauan dan evaluasi dalam rarigka pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 13, File: scan perbup gratifikasi (1).pdf

... 11 ( 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPI< berupa: a. Gratifikasi milik Negara; atau b. ...

... Gratifikasi milik penerima. (2) Dalam hal Gratifikasi ditetapkan berstatus rnilik Negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. jika pelaporan Gratifikasi telah disertai de4gan penyeral.an ...

... Gratifikasi Pasal 7 g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ...

Hal. 11, File: scan perbup gratifikasi (1).pdf

... I'.) (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat ( 1) paling sedikit memuat: a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan , nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi ...

... ; c. jabatan Pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerirnaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditol f. nilai Gratifikasi yang ditcrima/ditolak; (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana ...

... 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. ...

Hal. 10, File: scan perbup gratifikasi (1).pdf

Download file:

scan perbup gratifikasi (1).pdf

GRATIFIKASI - PEDOMAN PENGENDALIAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2019/NO.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Grobogan dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem. Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1); Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifkasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438).
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewajiban dan larangan, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, sanksi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2021.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2015 dicabut.
16 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi ...

Hal. 9, File: Perbup N0 5 Tahun 2021 ocr.pdf

... Pasal 6 (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak; a tau ...

... Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya ...

... Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data ...

Hal. 8, File: Perbup N0 5 Tahun 2021 ocr.pdf

... melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... pejabat publik lainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi; ...

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; ...

Hal. 10, File: Perbup N0 5 Tahun 2021 ocr.pdf

Download file:

Perbup N0 5 Tahun 2021 ocr.pdf

Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pengendalian Intern

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.726, LL Kab. Landak : 14 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Landak dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya.
Dasar hukum Perbup ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 54 Tahun 2018, PermenpanRB No. 52 Tahun 2014, PerKPK No. 2 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Pengawasan; Hak dan Perlindungan; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muko Muko No. 15 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MukoMuko

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... pcnerimaan dan pemberian gratifikasi; dan 1. melakukan momtonng dan cvaluasi penerapan pengcndalian gratifikasi bersama KPK. ...

... :mberian gratifikasi kepada Bupali Mukomuko melalui lnspel~LOral secara periodik; cl. Mcra.hasiakan identilas Pelapor Gratifikasi; e. ...

... Melakukan pema ntauan tinclak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi Lerhadap gratifikasi yang clikclola oleh Pemerintah Daerah; g. ...

Hal. 9, File: Perbup 2017-15.pdf

... badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. 13. ...

... Pcmberi adalah para pihak, ba.ik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lcmbaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. r ◄ ormulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian ...

... Pclapor Gratifikasi yang selanjucnya disebut Pelapor adalah pcjaba.L/ pcgawai yang menerima graLifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai pro::.cdur dan kcmu

Hal. 4, File: Perbup 2017-15.pdf

... Pasal6 ( 1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bukan dalam bentuk uang, penerirnaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saal. pemberian. (2) Dalam ha! ...

... Penyelenggara Negarct; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; c. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pela poran Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ...

... status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ke1ja scjak laporan (1ralifikasi diLerima ::;ecara lengkap. ...

Hal. 7, File: Perbup 2017-15.pdf

Download file:

Perbup 2017-15.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2017 Nomor 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten MukoMuko

ABSTRAK:

Dalam rangka penyelenggaraab kepemerintahan yang baik, bersih, dan bebas KKN di lingkungan pemkab Mukomuko, pejabat/ pegawai pemkab Mukomuko dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat (2) huruf c UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko.
UU No. 3 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 53 Tahun 2010, Perpres No. 55 Tahun 2012, PermenpanRB No. 52 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, SE Mendagri No. 061/7737/SJ.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kab. Mukomuko. Dimuat ketentuan umum, maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, perlindungan dan penghargaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2017.
Peraturan ini terdiri atas 12 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 13 Tahun 2017

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, dengan cara: a. melalui UPG SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari ...

... waktu penerimaan Gratifikasi: i d . ...

... Uraian jenis Gratifikasi yang diterima, ...

Hal. 11, File: PERBUP NO 13 TAHUN 2017 t...gend. Gratfikasi.pdf

... e. nilai Gratifikasi yang diterima: dan f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. ...

... (S5) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan Formulir pelaporan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPK. ...

... BAB V UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 14 (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG. . (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri ...

Hal. 12, File: PERBUP NO 13 TAHUN 2017 t...gend. Gratfikasi.pdf

... gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo. ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...

... Gratifikasi: pengawasan, perlindungan pelapor gratifikasi, | ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 13 TAHUN 2017 t...gend. Gratfikasi.pdf

Download file:

PERBUP NO 13 TAHUN 2017 t...gend. Gratfikasi.pdf

pengendalian GRATIFIKASI

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2017/NO.622

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PERPRES No. 55 Tahun 2012; PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Boalemo, termasuk di dalamnya diatur tentang definisi gratifikasi, hadiah, unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Boalemo. Selain itu peraturan ini juga mengatur tentang, prinsip, maksud dan tujuan pengendalian gratifikasi, jenis gratifikasi dan kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi, larangan pemberian gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan atas aturan pengendalian gratifikasi, perlindungan pelapor gratifikasi, sosialisasi, sanksi, dan pembiayaan dalam rangka pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 15 Halaman.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai No. 19 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... BAB IV PEMBERIAN GRATIFIKASI Pasal 8 (1) Pejabat/Pegawai dilarang memberi Gratifikasi yang Dianggap Suap kepada Pemangku Kepentingan dan/atau Pihak Lain dalam bentuk apapun. (2) Pemberian Gratifikasi Yang ...

... ; b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pelapor Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Walikota; d. melaporkan rekapitulasi ...

... laporan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Walikota; f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi ...

Hal. 8, File: PERWALI KOTA BINJAI NO. 19 TAHUN 2016.pdf

... g. melakukan pengelolaan barang atau uang Gratifikasi. h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi ...

... dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat secara periodik; d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. melakukan koordinasi dan konsultasi ...

... Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pimpinan SKPD. ...

Hal. 9, File: PERWALI KOTA BINJAI NO. 19 TAHUN 2016.pdf

... Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa; o. pemberian ...

... Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; e. nilai Gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ...

... secara lengkap. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari keija sejak Laporan Gratifikasi diterima secara lengkap. ...

Hal. 7, File: PERWALI KOTA BINJAI NO. 19 TAHUN 2016.pdf

Download file:

PERWALI KOTA BINJAI NO. 19 TAHUN 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016. 11 Hlm, Lampiran: 1 Hlm