Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban Unit Pengendalian Gratifikasi Pasal 10 UPG mempunyai tugas berupa: a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri ...

... penolakan Gratifikasi, meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi ...

... ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah, melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya ...

Hal. 13, File: scan perwako 17 th 2021.pdf

... g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi, dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk ...

... Bagian Kedua Penetapan dan Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima, atau b. ...

... Gratifikasi milik Negara. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan ...

Hal. 11, File: scan perwako 17 th 2021.pdf

... Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya ...

... UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. ...

... , b. informasi pemberi Gratifikasi, c. jabatan Pelapor Gratifikasi, d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak, f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak ...

Hal. 10, File: scan perwako 17 th 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Download file:

scan perwako 17 th 2021.pdf

semua orang, peMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari KKN Pejabat/Pegawai Kota Bukittinggi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun. Bahwa Perwako Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perwako Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Bukittinggi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum peraturan ini UU Nomor 9 Tahun 1956, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, PermenPAN-RB Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN pejabat/pegawai Kota Bukittinggi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun. Peraturan ini mengatur tentang pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini turut mengatur tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yaitu susunan keanggotaan, wewenang dan kewajiban UPG.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Perwako Nomor 18 Tahun 2016
17 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... telepon; b. informasi pemberi gratifikasi; c. jabatan pelapor gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai gratifikasi yang diterima ...

... /ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi ...

... Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 9 (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK, berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. Gratifikasi milik negara. ...

Hal. 13, File: PERBUP_NO_22_TAHUN_2022.pdf

... . c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan ...

... penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan ...

... ; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 16, File: PERBUP_NO_22_TAHUN_2022.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 11. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. 12. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penyelenggara Negara/Pengawai Negeri yang menerima/menolak gratifikasi yang menyampaikan laporan kepada KPK atau melalui UPG. 13. ...

Hal. 5, File: PERBUP_NO_22_TAHUN_2022.pdf

Download file:

PERBUP_NO_22_TAHUN_2022.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 Nomor 22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, diperlukan suatu instrumen hukum yang mengatur mengenai pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; b. bahwa Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam pelaporan gratifikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6); 3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 Nomor 87).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DASAR, DAN RUANG LINGKUP, PENGENDALIAN GRATIFIKASI, UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI, PENGAWASAN, HAK DAN PERLINDUNGAN, KETENTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2022.
23 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung No. 26 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten tulungagung

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi. 19. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan meng1s1 formulir gratfikasi gratifikasi sesuai prosedur yang dan kemudian melaporkannnya kepada ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. 22. ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 26 TAHUN 201...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

... rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian Gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik; d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. melakukan koordinasi ...

... dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi terhadap Gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ...

... ; g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 26 TAHUN 201...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

... , menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pejabat/Pegawai; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi ...

... secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada ...

... monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 7, File: PERBUP NOMOR 26 TAHUN 201...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 26 TAHUN 201...ATEN TULUNGAGUNG.pdf

gratifikasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kab. Tulungagung Th 2016 No 26

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kabupaten tulungagung

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Tulungagung dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; meliputi: ketentuan umum; maksud tujuan dan prinsip; susunan organisasi pelaksanaan program pengendalian gratifikasi; tugas dan fungsi; pengawasan; perlindungan dan penghargaan; sanksi; pembiayaan;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2016.
jumlah 14 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... (2) (3) uraian jenis Gratifikasi yangditerima: nilaiGratifikasi yangditerima, kronologisperiatiwapenerimaanGratifikasi: dan bukti,dokurnen, ataudata pendukung terkait laporan Gratifikasi £. f. h. ...

... Pasal9 Dalamhal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolakuntukdikembalikanoleh Pelapor atauUPG kepadapihakpemberi Gratifikasi. ...

... DalamhalGratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudahrusak sebagaimana dimaksud padaayat(1) tidak dapat ditolakuntukdikembalikan kepadapelapor,objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuansosial ...

Hal. 7, File: 4 TAHUN 2022 GRATIFIKASI.pdf

... , khitanan,potonggigi, atau upacaraadat/agamalainnyadengan batasannilaisebesar Rp1.000.000,00(satujutarupiah)setiappemben, m. pemberian terkait dengan musibahataubencana yang dialamiolehdiri penerima Gratifikasi ...

... UPG sebagaimana dimaksud padaayat(1) hurufa wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPKdalamwaktu paling lama10 (sepuluh) hari kerjasejak tanggallaporan Gratifikasiditerima. ...

... , alamat lengkap, dannomor telepon, informasi pemberi Gratifikasi, Cc. jabatanpenerimaGratifikasi, d. tempat danwaktu penerimaan Gratifikasi: b. ...

Hal. 6, File: 4 TAHUN 2022 GRATIFIKASI.pdf

... Pasal5 PenvelenggaraNegara, ASN dan/atauPegawaiyang menerimaGratifikasi wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima. ...

... DalamhalGratifikasi sebagaimana dynaksud padaayat(1l|dianggappemberian yangberhubungandenganjabatan danberlawanan dengankewajiban atau tugasnya,PenyelenggaraNegara, ASN dan/atauPegawaiwajib menolak Gratifikasi ...

... Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud padaayat(l) dikecualikan terhadapjenis Gratifikasi sebagai berikut: a. pemberian dalam keluargayaitukakek/nenek,bapak/ibu/mertua, suami/istri,anak/menantu, anak ...

Hal. 5, File: 4 TAHUN 2022 GRATIFIKASI.pdf

Download file:

4 TAHUN 2022 GRATIFIKASI.pdf

PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2022/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan kebutuhan proses penanganan gratifikasi yang semakin berkembang sehingga perlu dikelola secara lebih efisien dan efektif
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang- Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Laporan Gratifikasi; Unit Pengendalian Gratifikasi; Hak Dan Perlindungan Pelapor; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 26 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... di tiap minggunya; b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara ...

... periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi; f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak ...

... internal dan eksternal instansi; g. rnelakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan i. melakukan ...

Hal. 11, File: PERBUP NO. 26 TAHUN 2018 Wakatobi.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor Gratifikasi, yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 26 TAHUN 2018 Wakatobi.pdf

... Pemerintah Daerah; dan/ atau b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya; c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi; d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan ...

... dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ...

... ; g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi. ...

Hal. 12, File: PERBUP NO. 26 TAHUN 2018 Wakatobi.pdf

Download file:

PERBUP NO. 26 TAHUN 2018 Wakatobi.pdf

pedoman

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Wakatobi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pecegahan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 ten tang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 14. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/7737 /SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6):
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
19 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana Nomor 8 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... gratifikasi; f.melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g.', melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya ...

... kepada KPK setiap hari kerja pertama setiap minggu; Pasal 11 monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi; dan i. melakukan gratifikasi. ...

... penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai c.meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; d.melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e.menyampaikan ...

Hal. 9, File: Perbup Bombana No.8 Tahun 2018.PDF

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal8 (3)Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a.disampaikan kepada KPK paling Iambat 30 ...

... dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. yang diterima. e. nilai gratifikasi a.nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; b.jabatan ...

... Pejabat/Pegawai Negeri; c.tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d.uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan ...

Hal. 8, File: Perbup Bombana No.8 Tahun 2018.PDF

... 17. gratifikasi sesuai Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Pejabat/Pegawai jNegeri yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir 16. 15. 14. ...

Hal. 4, File: Perbup Bombana No.8 Tahun 2018.PDF

Download file:

Perbup Bombana No.8 Tahun 2018.PDF

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2018/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Pemerintahan Kabupaten Bombana dan untuk menindaklanjuti Pasal 12 B dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Peniberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refiormasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Bombana Nomor 22 Tahun 2016;
PERATRAN BUPATI INI BERISIKAN PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1.KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 3. PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI 4. UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 5. PENGAWASAN 6. PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN 7. SANKSI 8. PEMBIAYAAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 71 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... laporan gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan gratifikasi diterima. (3) Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila ...

... waktu penerimaan gratifikasi; e. uraian jenis gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai gratifikasi yang diterima/ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan gratifikasi; dan h. bukti, dokumen ...

... Bagian Ketiga Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi Pasal 8 (1) Penetapan status kepemilikan gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa : a. gratifikasi milik penerima; atau b. gratifikasi milik Negara ...

Hal. 8, File: Salinan Perbup No. 71 Tah...Kabupaten Bangka.pdf

... melakukan sosialisasi gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi di OPD masing-masing. (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan ...

... pejabat publik lainnya; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi; ...

... ; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; f. melakukan sosialisasi ketentuan ...

Hal. 10, File: Salinan Perbup No. 71 Tah...Kabupaten Bangka.pdf

... perundang-undangan; b. apabila pelaporan gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajib menyampaikan gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG; dan ...

... gratifikasi oleh pelapor ...

... (5) terhadap gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG berkoordinasi dengan KPK. ...

Hal. 9, File: Salinan Perbup No. 71 Tah...Kabupaten Bangka.pdf

Download file:

Salinan Perbup No. 71 Tah...Kabupaten Bangka.pdf

PEDOMAN-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 73

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangka dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundangundangan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yaitu meliputi Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Program Pengendalian Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Hak dan Perlindungan Pelapor, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
13

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 17 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 17 \ UPG setelah menerima laporan gratifikasi melaku an penelaahan kelengkapan dan isi laporan gratifikasi. an Pasal 16 \ UPG wajib menerima, mencatat, menelaah, memilah kategori laporan gratifikasi ...

... jenis gratifikasi yang diterima; e. nilai gratifikasi dan/ atau estimasi barang yang diterima; f. hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi; g. alasan pemberian gratifikasi dan kron logi penerimaan ...

... gratifikasi. (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada aya 1 (3) disampaikan kepada UPG paling la dilakukan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterim ya gratifikasi oleh Pegawai. -12- ...

Hal. 12, File: Perwal Nomor 17 tahun 2020(clean).pdf

... Pasal 23 ( 1) Perangkat Daerah yang menyelenggara can urusan pemerintahan di bidang pengawa an Pemerintahan Daerah melakukan pengendalian gratifikasi. ...

... copy. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud p da ayat ( 1) mulai dari pelaporan gratifikasi hi gga tindak lanjut hasil penetapan status gratifikasi Pasal 21 Jika Gratifikasi yang dilaporkan melalui ...

... UPG menyampaikan Keputusan Pimpinan Kjmisi Pemberantasan Korupsi tentang penetapan s tus gratifikasi kepada pelapor. ...

Hal. 13, File: Perwal Nomor 17 tahun 2020(clean).pdf

... pekerjaan dan jabatan pem eri gra tifikasi; ( 1) Penerima gratifikasi melaporkan peneriIJaan gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagai,ana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Komisi Pemberantasan ...

... kepentingan, dan masyarakat pada umu nya bersama dengan Agen Peru bahan Pengend lian Gratifikasi Pemerintah Daerah; d. penyampaian laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi kepada W ali Kota ...

... ; e. evaluasi atas efektivitas dari kebijakan te kait pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemeri tah Daerah; dan f. koordinasi dengan Komisi Pemberant san Korupsi. -11- ...

Hal. 11, File: Perwal Nomor 17 tahun 2020(clean).pdf

Download file:

Perwal Nomor 17 tahun 2020(clean).pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... ; dan (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut: c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya ...

... Gratifikasi milik penerima. a. ...

... Gratifikasi milik Negara; atau Bagian Kedua Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi Pasal 7 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan ...

Hal. 12, File: 21pbkabtegal005.pdf

... a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara; b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam ...

... hal Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi; c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi ...

... sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan usaha milik daerah, dan badan layanan umum daerah; g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai ...

Hal. 14, File: 21pbkabtegal005.pdf

... Pasal 6 (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ ditolak; atau b. ...

... Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya ...

... Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; Pasal 5 (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bukan dalam ...

Hal. 11, File: 21pbkabtegal005.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2015

Download file:

21pbkabtegal005.pdf

gratifikasi - pedoman pengendalian

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2021/NO.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

ABSTRAK:

bahwa pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkab Tegal telah ditetapkan dengan perbup No 66 Tahun 2015; bahwa dengan ditetapkannya Per KOK No 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, maka Perbup Tegal No 66 Thaun 2015 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lignkungan Pemkab Tegal sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU no 30 Tahun 2002; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun2 010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 11 Tahun 2017; Per KPK No 2 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan prinsip, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan pelapor, sanksi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2015 dicabut.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 50 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pernberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelornpok orang, badan hukurn atau lernbaga yang rnernberikan gratifikasi kepada penerirna gratifikasi. 15. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/ pegawai yang rnenerirna gratifikasi dan rnengisi forrnulir gratifikasi sesuai prosedur dan kernudian rnelaporkan kepada KPK atau rnelalui ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokurnen yang berisi inforrnasi lengkap penerirnaan Gratifikasi yang dituangkan dalarn Forrnulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 5, File: PERBUP NGADA NO 50 TAHUN 2018.PDF

... penerapan pengendalian gratifikasi; b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pejabat/Pegawai; c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada ...

... KPK; d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi ...

... praktik penenmaan dan pemberian gratifikasi; dan 1. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 12, File: PERBUP NGADA NO 50 TAHUN 2018.PDF

... yaitu: d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan ...

... penenmaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan h. melakukan dan ...

... mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi. ...

Hal. 13, File: PERBUP NGADA NO 50 TAHUN 2018.PDF

Download file:

PERBUP NGADA NO 50 TAHUN 2018.PDF

gratifikasi-pengendalian-pedoman

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD. 2018/No. 51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngada, perlu mengatur pedoman pengendalian gratifikasi di Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sebelumnya, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengendalian Gratifikasi.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 1999; Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999; Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2002; Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014; Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip; III. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; IV. UPG; V. Pengawasan; VI. Penghargaan dan Perlindungan; VII. Sanksi; VIII. Pembiayaan; IX. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2018.
16 halaman; 6 halaman lampiran

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT