Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel ...

... Pemberi gratifikasi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor Gratifikasi. ...

Hal. 5, File: PERWAKO NO 5 TAHUN 2017 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... Laporan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat data sebagai berikut: a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi, b. nomor KTP Pejabat/pegawai penerima gratifikasi ...

... c. jabatan pejabat/pegawai, d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi, e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima, f. nilai Gratifikasi yang diterima, dan g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi ...

... gratifikasi. ...

Hal. 12, File: PERWAKO NO 5 TAHUN 2017 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... Uraian Pengendalian Gratifikasi Pernyataan 1 Ketentuan pada Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi Ya Khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan L j secara lisan ...

... periode bulan ini 0) Tidak 3 Atas terhadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada unit 7 Ya Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima ( diisi jika ...

... telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. ...

Hal. 30, File: PERWAKO NO 5 TAHUN 2017 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

Download file:

PERWAKO NO 5 TAHUN 2017 T...LIAN GRATIFIKASI.pdf

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2017/NO.5

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

ABSTRAK:

Bahwa Dalam rangka penyelengaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dilingkungan pemerintah kota gorontalo,pejabat/pegawai pemerintahh kota gorontalo dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun jugayang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaanya.
UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.30 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005;PP No.60 Tahun 2008;PP No. 53 Tahun 2010;PERPRES No.55 Tahun 2012;PERMEN PANRB No.52 Tahun 2014;PP No.38 Tahun 2017;PP No.18 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai Maksud,tujuan, dan Prinsip,Pengendalian Gratifikasi,Unit Pengendalian Gratifikasi,Sosialisasi,Perlindungan pelaporan gratifikasi,Pengawasan,Sanksi,Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2017.
tidak ada
tidak ada
30 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 42 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada Bupati; f. melakukan ...

... gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; h. meminta data dan informasi kepada SKPD terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; i. menindaklanjuti atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi ...

... KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; g. melakukan ...

Hal. 9, File: Perbup Bulukumba Nomor 42 Tahun 2016.pdf

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan,sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabat/pegawai yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 4, File: Perbup Bulukumba Nomor 42 Tahun 2016.pdf

... (3) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau b. disampaikan kepada ...

... jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak laporan Gratifikasi diterima. (5) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8 (1) Dalam rangka melaksanakan pengendalian gratifikasi dibentuk UPG (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ...

Hal. 8, File: Perbup Bulukumba Nomor 42 Tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup Bulukumba Nomor 42 Tahun 2016.pdf

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2016/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan PemerintahKabupaten Bulukumba, Pejabat/Pegawai Pemerintah, dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan PemerintahKabupaten Bulukumba;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetepan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BAB V PENGAWASAN BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN BAB VII SANKSI BAB IX PEMBIAYAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2016.
NOMOR 42 TAHUN 2016
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... d) e) f) g) h) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi. 2. Mencatat formulir penerimaan gratifikasi ke dalam register laporan penerimaan; 3. ...

... UPG memproses surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tindak lanjut atas pemanfaatan basil gratifikasi kepada KPK untuk ditandatangani oleh Inspektur ...

... jenis gratifikasi yang diterima; Nilai gratifikasi yang diterima; Kronologis penerimaan gratifikasi; Foto / dokumentasi gratifikasi; dan ...

Hal. 12, File: Peraturan Bupati Kuningan...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... Pemantauan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dalam kedinasan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah; g. ...

... BAB V PELAPORAN Bagian Kesatu Kewajiban Melaporkan Pasal 1 1 (1) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat ...

... 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dengan menggunakan formulir 1. (2) ASN dan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG dengan menggunakan formulir ...

Hal. 10, File: Peraturan Bupati Kuningan...LIAN GRATIFIKASI.pdf

... Bagian kedua Proses pelaporan Paragraf 1 Laporan Penerimaan Gratifikasi Pasal 12 ' J Proses penyampaian laporan penerimaan gratifikasi adalah sebagai berikut: a. ASN dan Pemerintah Daerah 1. ...

... Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi; 2. ...

... Formulir laporan penerimaan gratifikasi dari ASN dan Pemerintah Daerah beserta bukti dokumen tarkait terdiri dari : a) Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi; b) Jabatan ASN dan Pemerintah ...

Hal. 11, File: Peraturan Bupati Kuningan...LIAN GRATIFIKASI.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Kuningan No. 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan

Download file:

Peraturan Bupati Kuningan...LIAN GRATIFIKASI.pdf

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Pemuda dan Olahraga

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... laporan Gratifikasi kepada KPK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima. (3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui: a. sistem ...

... , dan/atau pemberian atas permintaan; d. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara Penerima Gratifikasi; e. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; f. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; g. ...

... nilai Gratifikasi yang diterima; dan h. kronologis yang memuat alasan penerimaan/pemberian Gratifikasi. ...

Hal. 15, File: Salinan Permenpora Nomor 2 Tahun 2022 New.pdf

... rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi terhadap unit kerja/pelayanan publik yang berpotensi tinggi menerima atau memberikan Gratifikasi; j. menerima dan menganalisis serta mengadministrasikan pelaporan ...

... penolakan Gratifikasi dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi; k. meneruskan pelaporan Gratifikasi kepada KPK dalam hal pelaporan Gratifikasi diterima secara ...

... manual; l. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal maupun eksternal Kementerian; dan m. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian kepada Menteri ...

Hal. 13, File: Salinan Permenpora Nomor 2 Tahun 2022 New.pdf

... - 14 - UPG pusat untuk kemudian diteruskan kepada KPK; c. menerima barang Gratifikasi yang dititipkan oleh Pelapor selama proses penetapan status barang Gratifikasi; d. memberikan rekomendasi dan menetapkan ...

... status Gratifikasi yang ditetapkan untuk dikelola Kementerian; e. menyusun rekapitulasi pelaporan Gratifikasi di unit unit kerja masing-masing dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan ...

... dan pemberian Gratifikasi kemudian melaporkan kepada pimpinan unit kerja Eselon I dan UPG pusat; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di unit kerja. ...

Hal. 14, File: Salinan Permenpora Nomor 2 Tahun 2022 New.pdf

Download file:

Salinan Permenpora Nomor 2 Tahun 2022 New.pdf

PENGENDALIAN GRATIFIKASI - LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

2022

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga NO. 2, BN 2022 (79): 19 Halaman, jdih.kemenpora.go.id

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengendalian Gratifikasi di Kementerian Lingkungan Pemuda dan Olahraga

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu wujud integritas pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.
Dasr Hukum Peraturan Kemenpora Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 106 Tahun 2020; Peraturan Kemenpora No. 1516 Tahun 2015; Dan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Kementerian. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan: a. meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Pengendalian Gratifikasi; b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Kementerian; c. membangun integritas Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan d. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.
Lampiran File; 22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 37 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 6 ( 1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...

... Gratifikasi milik negara. (2) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berdasarkan Laporan Hasil Analisis Laporan Gratifikasi. (3) Gratifikasi milik negara sebagaimana ...

... Bagian Kedua Penetapan Gratifikasi (6) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi dari KPK. - 9 - ...

Hal. 9, File: Perbup_Kudus_37_th_2021.pdf

... ; c. jabatan pelapor Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak; f. nilai Gratifikasi yang diterima/ ditolak; g. kronologis peristiwa penerimaan ...

... / penolakan Gratifikasi; dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi. b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi ...

... diterima/ ditolak. (2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 ( sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi ...

Hal. 8, File: Perbup_Kudus_37_th_2021.pdf

... laporan penolakan gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat pu blik lainnya melaporkan penolakan gratifikasi; e. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK; f. ...

... gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing; h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; 1. merahasiakan identitas Pelapor gratifikasi kecuali ditentukan lain oleh Perundang-undangan ...

... ; J. melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan k. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi. - 11 - ...

Hal. 11, File: Perbup_Kudus_37_th_2021.pdf

Download file:

Perbup_Kudus_37_th_2021.pdf

PEDOMAN-GRATIFIKASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2021/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; b. bahwa dengan diundangkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi maka Peraturan bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 30 Tahun 2002, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 12 Tahun 2017, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, pelaporan dan penetapan status gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, hak dan perlindungan, kewajiban dan larangan, sanski, pembiayaan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
14 hlm

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... BAB II GRATI FIKASI Pasal 2 (1) Gratifikasi dikategorikan menjadi: a. Gratifikasi yang tidak dianggap suap; dan b. ...

... Gratifikasi yang Dianggap Suap. (2) Gratifikasi yang tidak dianggap suap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini meliputi: a. Gratifikasi terkait Kedinasan; dan b. ...

... Gratifikasi yang tidak terkait kedinasan. (3) Gratifikasi terkait kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari: a. ...

Hal. 4, File: Permendag Nomor 56 Tahun 2015.pdf

... dengan Gratifikasi, baik secara langsung atau melalui pos, surat elektronik, atau website yang telah disediakan Kementerian Perdagangan. ...

... Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian Perdagangan meneliti Gratifikasi yang diterima untuk menentukan apakah Gratifikasi yang diterima dianggap suap atau bukan dengan ...

... menyampaikan Laporan Gratifikasi tersebut kepada KPK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi tersebut diterima. ...

Hal. 7, File: Permendag Nomor 56 Tahun 2015.pdf

... Nomor 56/m_DAG/p 1 � R/7/2015 BAB III UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN Pasal 4 (1) Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kementerian Perdagangan ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) ...

... Menerima pelaporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Perdagangan; b. ...

... Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor, pemberi atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian Gratifikasi; d. ...

Hal. 6, File: Permendag Nomor 56 Tahun 2015.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendag No. 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan

Download file:

Permendag Nomor 56 Tahun 2015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Gratifikasi

Hasil pencarian pada file:

... BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI Pasal 12 (1) Pegawai ASN wajib melaporkan setiap penerimaan atau penolakan Gratifikasi kepada: a. ...

... Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon; b. informasi pemberi Gratifikasi; c. jabatan Penerima Gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi ...

... yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima; g. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi; dan jdih.bulelengkab.go.id ...

Hal. 13, File: 2022pb5108020.pdf

... Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kategori Gratifikasi; b. pemberian dan permintaan Gratifikasi; c. ...

... Pelaporan Gratifikasi; d. hak dan perlindungan; e. pemantauan dan Pengendalian Gratifikasi; dan f. sanksi administratif. ...

... dan c. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang diterima dan/atau yang tidak dapat ditolak. (2) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Gratifikasi yang ...

Hal. 7, File: 2022pb5108020.pdf

... Pasal 15 (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, maka objek tersebut dapat ditolak dan dikembalikan oleh Penerima Gratifikasi kepada pihak pemberi Gratifikasi. ...

... Pasal 16 (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK berupa: a. Gratifikasi milik Negara; atau b. ...

... Gratifikasi milik penerima. (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan ...

Hal. 14, File: 2022pb5108020.pdf

Download file:

2022pb5108020.pdf

TENTANG-PENGENDALIAN-DAN-PELAPORAN-GRATIFIKASI-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022 NOMOR 20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN DAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah; b.bahwa Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019
Pasal 1 Ketentuan Umum ayat (7) berdasarkan Undangberdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002,sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2022.
Peraturan Bupati Buleleng Nomer 20 Tahun 2022
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 58 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Bagian Ketiga Tata Cara Pemanfaatan Paragraf 1 Pengembalian kepada Pemberi Gratifikasi Pasal 23 (1) Pengembalian benda/barang yang diperoleh dari penerimaan gratifikasi kepada pemberi gratifikasi ...

... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan apabila identitas dan alamat pemberi gratifikasi diketahui oleh UPG maupun penerima gratifikasi ...

... c. dalam hal pemberi gratifikasi hadir sesuai waktu sebagaimana undangan/informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka UPG menyerahkan barang gratifikasi kepada pemberi gratifikasi yang dituangkan ...

Hal. 17, File: PERBUP NO 58 TAHUN 2019.pdf

... Unit Pengendalian Gratifikasi, yang selanjutnya disingkat UPG, adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi ...

... BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pedoman pengendalian gratifikasi ini dimaksudkan untuk memberikan arahan/dalam memahami, mengendalikan Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah. ...

... Pasal 3 Pedoman pengendalian di Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, bertujuan untuk: a. mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan kualitas, pengetahuan dan pemahaman Pegawai ...

Hal. 6, File: PERBUP NO 58 TAHUN 2019.pdf

... -14- Bagian Ketiga Pelaporan Penerimaan Gratifikasi melalui UPG Paragraf 1 Umum Pasal 16 (1) Dalam hal Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri yang menerima gratifikasi yang dianggap suap ...

... Negara dan Pegawai Negeri; 3. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; 4. uraian jenis gratifikasi yang diterima; 5. nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan 6. kronologis peristiwa ...

... penerimaan gratifikasi. ...

Hal. 14, File: PERBUP NO 58 TAHUN 2019.pdf

Download file:

PERBUP NO 58 TAHUN 2019.pdf

pedoman - pengendalian - gratifikasi - di - lingkungan - pemerintahan - kabupaten - bogor

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2019/59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BOGOR

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mengendalikan penerimaan dan pemberian grafikasi di Kab. Bogor untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Pengendalian Grafikasi di Lingkungan emerintah Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 218; Perpres No. 55 Tahn 2012l Permen Pemberdayaan Aparatur Negra dan Refrmasi Biokrai No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Komisi Pemberantasan korupsi No. 6 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah degan Perda kab. bogor No. 4 Tahun 2014; Perda Kab. bogor No. 20 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 37 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Ruang Lingkup, Pengendalian Gratifikasi, Pembentukan UPG, Mekanisme Pelaporan, Sosialisasi, Pengelolaan Barang Yang Diperoleh Dari Penerimaan Gratifikasi, Perlindungan Dan Penghargaan , Pengawasan, Sanksi, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
22 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... kepada penerima gratifikasi; atau e. dimusnahkan. ...

... KPK paling Iambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG; b. menyampaikan laporan rekapitulasi pcnanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola ...

... a. menyampaikan laporan dan dolrumentasi terkait atas laporan penerimaan Gratifikasi pada SKPD/BUMD kepada UPG Kota Semarang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG ...

Hal. 10, File: perwal no 21-2015.pdf

... Prinsip pengendalian gratifikasi yaitu: a. setiap Pejabat/ Pegawai dilarang menawarkan atau memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun yang dikategorikan suap kepada lembaga pemerintah, perseorangan atau ...

... pelaporan gratifikasi ; c. ...

... Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 16. ...

Hal. 4, File: perwal no 21-2015.pdf

... Gratifikasi dilakukan Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, dengan cara: a. melalui UPG SKPD paling larnbat 7 (tujuh) hari kerja terhjtung aejak tanggal ...

... gratifikasi diterima b. ...

... UPG Kota Semarang melaporkan kepada KPK paling lam.bat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima; d. ...

Hal. 8, File: perwal no 21-2015.pdf

Download file:

perwal no 21-2015.pdf

GRATIFIKASI - PEDOMAN PENGENDALIAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2015/No.21

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Pejabat/Pegawai Pemerintah Kota Semarang dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingk:ungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Mcntcri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip, maksud dan tujuan, jenis dan kewajiban pelaporan gratifikasi, unit pengendalian gratifikasi, pengawasan, perlindungan pelapor gratifikasi, sosialisasi, sanksi, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2015.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan gratifikasi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima ; e. nilai atau taksiran nilai Gratifikasi yang diterima; dan ...

... f. kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi. (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi ...

... alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi; b. jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara; c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; d. uraian jenis, nilai dan/atau taksiran nilai Gratifikasi ...

Hal. 11, File: BD 16 (PEDOMAN UPG).pdf

... gratifikasi dari pegawai Pemerintah Kabupaten Banjarnegara; g. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan gratifikasi; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi ...

... efektifitas Pengendalian gratifikasi dengan KPK; i. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem Pengendalian gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan j. mensosialisasikan ...

... dan mempublikasikan penyelenggaraan gratifikasi. ...

Hal. 7, File: BD 16 (PEDOMAN UPG).pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016 NOMOR 16 PERATURAN BUPATI BANJARNEGAR NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA ...

... perlu dilakukan pengendalian gratifikasi; b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun ...

... pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi; ...

Hal. 1, File: BD 16 (PEDOMAN UPG).pdf

Download file:

BD 16 (PEDOMAN UPG).pdf

pedoman-pengendalian-gratifikasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2016/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berintegritas, professional, akuntabel, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat secara bersih dan bebas dari permasalahan gratifikasi perlu dilakukan pengendalian gratifikasi; bahwa agar pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berjalan secara terpadu dan berkesinambungan perlu disusun pedoman pelaksanaan pengendalian gratifikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Ketentuan Umum, pembentukan, kedudukan dan tugas, organisasi, pencegahan gratifikasi, jenis gratifikasi, tata cara pelaporan gratifikasi, pembiayaan, dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2016.
13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2015.