Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau No. 39 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten ...

Hal. 1, File: Perbup No. 39 Tahun 2016 ...TK DINAS SOSIAL.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Pulang Pisau No. 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Download file:

Perbup No. 39 Tahun 2016 ...TK DINAS SOSIAL.pdf

SUSUNAN ORGANISASI

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Pulang Pisau

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan pelaksanan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011; Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016;
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SUSUNAN ORGANISASI; BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS; BAB VI TATA KERJA; BAB VII KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan ...

Hal. 2, File: PERBUP 23 TAHUN 2023.pdf

Download file:

PERBUP 23 TAHUN 2023.pdf

sistem pengendalian intern

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/No.655

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas diperlukan pengendalian atas tindakan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas; Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
1. Ketentuan Umum; 2. Strategi Pengendalian Kecurangan; 3. Lingkungan Pengendalian Kecurangan; 4. Satuan Tugas pengendalian Kecurangan; 5. Pembinaan dan Pengawasan; 6. Sanksi; dan 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 28 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan ...

Hal. 1, File: Perbup 28 Tahun 2017 ttg ...no 19 tahun 2016.pdf

Download file:

Perbup 28 Tahun 2017 ttg ...no 19 tahun 2016.pdf

struktur organisasi

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2017/28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara

ABSTRAK:

a. Guna melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa Bupati membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berkedudukan di Bagian pada Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya; b. Guna meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Daerah maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, perlu diubah dan disesuaikan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 19),

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 61 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: Perbup Gunung Mas No 61 Th 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gunung Mas No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas

Mencabut

PERBUP Kab. Gunung Mas No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Download file:

Perbup Gunung Mas No 61 Th 2019.pdf

Kedudukan Dan Susunan Organisasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.498

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Penetapan; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan; 3. Tata Kerja Dinas; 4. Kelompok Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional; 5. Kepegawaian; dan 6. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas No 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
16

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 8 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten SALINAN ...

Hal. 1, File: PERDA PULPIS NO 8 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERDA PULPIS NO 8 TAHUN 2021.pdf

APBD

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2021/08

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Gubernur/Bupati/WaliKota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komosi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi , dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah , Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau; Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp.1.013.595.769.811 (Satu Triliun Tiga Belas Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sebelas Rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 Di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Ka bu paten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...

Hal. 1, File: Perbup Murung Raya Nomor ...un Anggaran 2016.pdf

Download file:

Perbup Murung Raya Nomor ...un Anggaran 2016.pdf

DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2016/229

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 247/PMK.07/2015 Di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati Murung Raya menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015
Penyaluran Dana Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2016.
18 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: PERBUP NO 4 THN 2018.pdf

Download file:

PERBUP NO 4 THN 2018.pdf

LAMPIRAN PERBUP NO 4 THN 2018.pdf

desa

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2018/4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2018

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2017
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA; BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA; BAB IV PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA; BAB V SANKSI; BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pedoman Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2020

Abstrak

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: Perbup Mura No 24 tahun 2...ahan Perkarangan.pdf

Download file:

Perbup Mura No 24 tahun 2...ahan Perkarangan.pdf

lingkungan hidup

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2019/24

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Pekarangan Melalui Kegiatan Model Kawasan Rumah Pangan Lestari Tahun 2020

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan Bupati dapat membuatpedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan Desa, karakteristik wilayah dan kearifanlokal dengan memperhatikan pedoman umum prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan agar lebih produktif, bermanfaat, ramah lingkungan dan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dilaksanakan memalaui kegiatan Model Kawasan Ramah Lingkungan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016
Sasaran M-KRPL adalah meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat secara ekonomi dan sosial dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi secara lestari, menuju keluarga dan masyarakat yang sejahtera serta terwujudnya diversifikasi pangan dan pelestarian tanaman pangan lokal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 48 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Hal. 1, File: Perbup Gunung Mas No 48 Th 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Gunung Mas No. 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas

Mencabut

PERBUP Kab. Gunung Mas No. 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Download file:

Perbup Gunung Mas No 48 Th 2019.pdf

Kedudukan Dan Susunan Organisasi

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2019/NO.485

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
1. Penetapan; 2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan; 3. Tata Kerja Dinas; 4. Kelompok Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional; 5. Kepegawaian; dan 6. Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas No 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
25

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya No. 17 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 17 THN 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
BAB III Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 serta Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, dan Lampiran XXIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 dan Lampiran II
PERBUP Kab. Murung Raya No. 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 96 sampai dengan Pasal 99 dan Lampiran XXIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 104 sampai dengan Pasal 107 dan Lampiran XXV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 108 sampai dengan Pasal 111 dan Lampiran XXVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 42 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 120A sampai dengan Pasal 120D dan Lampiran XXX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 41 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 dan Lampiran XXIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 64 sampai dengan Pasal 67 dan Lampiran XV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 dan Lampiran XVII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 dan Lampiran V
PERBUP Kab. Murung Raya No. 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dan Lampiran XI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 dan Lampiran XII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 dan Lampiran VI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 dan Lampiran XIV
PERBUP Kab. Murung Raya No. 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 dan Lampiran XXII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 32 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 dan Lampiran IX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 88 sampai dengan Pasal 91 dan Lampiran XXI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 56 sampai dengan Pasal 59 dan Lampiran XIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 dan Lampiran X
PERBUP Kab. Murung Raya No. 27 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 dan Lampiran VII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 dan Lampiran XVI
PERBUP Kab. Murung Raya No. 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 dan Lampiran XVIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
BAB III Pasal 84 sampai Pasal 87 dan Lampiran XX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 23 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 80 sampai dengan Pasal 83 dan Lampiran XIX
PERBUP Kab. Murung Raya No. 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 dan Lampiran VIII
PERBUP Kab. Murung Raya No. 31 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat
Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dan Lampiran III
PERBUP Kab. Murung Raya No. 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 3 sampai dengan Pasal 8 dan Lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Ditetapkan dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 30 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya
BAB III Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 dan Lampiran IV

Diubah sebagian dengan

PERBUP Kab. Murung Raya No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Download file:

PERBUP NO 17 THN 2016.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/244

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENETAPAN; BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.; BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL; BAB VI KETENTUAN LAIN - LAIN; BAB VII EiETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016.
a. Perbup Nomor 11 Tahun 2008 b. Perbup Nomor 24 Tahun 2014 c. Perbup Nomor 25 Tahun 2014 d. Perbup Nomor 26 Tahun 2014 e. Perbup Nomor 27 Tahun 2014 f. Perbup Nomor 28 Tahun 2014 g. Perbup Nomor 29 Tahun 2014 h. Perbup Nomor 30 Tahun 2014 i. Perbup Nomor 32 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
71 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT