Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daersih Pengarusutamaan Gender Kabupaten Lamandau Tahun 2020-2024.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konveksi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023;
Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
a. sistematika;
b. pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 29 Tahun 2020
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2020/NO.649
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau secara efektif dan efisien serta untuk mencegah teijadinya pengawasan yang tumpang tindih, perlu adanya kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau;
1. Kebijakan Pengawasan;
2. Pembinaan Dan Pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, Monitoring Dan Reviu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2015 tentang
Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
masih terdapat kekurangan sehingga perlu adanya penyesuaian
dan penyempurnaan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS;
BAB III
SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS;
BAB IV
PENGGOLONGAN;
BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS;
BAB VII
TUNJANGAN PERJALANAN TETAP;
BAB VIII
PENDAMPINGAN BUPATI/ WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG SAKIT;
BAB IX
PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04
Tahun 2015 tentang tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkup Pemerintah
Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 29 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Dasar Pergeseran Anggaran;
2. Jenis pergeseran anggaran;
3. Kriteria pergeseran anggaran;
4. Mekanisme persetujuan anggaran; dan
5. Langkah-langkah teknis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 43 Tahun 2017
... Pasal 3 raturan Bupati Lamandau ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu.ran pati Lamadau ini dalam Berita Daerah. undangkan di Nanga ...
... Bulik tanggal 13 September 2017 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 13 September 2017 LAMANDAU, A N ~ '~ .,, \) 1, ,Ii' KABUPATEN LAMANDAU, ' . ...
... DUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TEMGAH PERATURANBUPATILAMANDAU NOMOR 43 TAHUN 2017 TEN1'ANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LA.MANDAU TAHUN ANGGARAN 2017 Menimbang ...
... Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, bahwa memenuhi ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau ...
... Tahun Anggaran 2017, periu ditetapkan Peraturan Bupati LamanLamandau Tahun Anggaran 201 7; 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017.
UU Nomor 5 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 17 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri NOmor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kab. Lamandau Nomor 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2017;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun 2017 semula berjumlah Rp 802.624.865.000,- bertambah sejumlah Rp152.144.569.457,- sehingga menjadi Rp954.769.434.457,-.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2018
... Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau; 29. ...
... Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau; 33. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau; 19. ...
... Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lamandau; 21. ...
... Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau; 22. ...
... Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas PokokDanFungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau; 39. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government,pemanfaatan
teknologi komunikasi dan informasi dalam proses
pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan, maka perlu diatur pelaksanaan dan
pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lamandau;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
6 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 36 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 37 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 38 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 41 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 4
2
T
ah
un
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 45 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 46 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 47 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 48 Tahun
2016; Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 49 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 51 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 55 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 56 Tahun
2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
PERENCANAAN e-GOVERNMENT; BAB III
KEBIJAKAN; BAB IV
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT; BAB V
SISTEM INFORMASI; BAB VI
INSFRASTUKTUR TIK; BAB VII
PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELENGGARAAN E GOVERNMENT; BAB VIII
PENDANAAN; BAB IX
PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN; BABX
SANKSI ADMINISTRATIF; BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB XII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 37 Tahun 2018
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 40 Tahun 2018
... Pasal 16 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau, dapat dibentuk Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Kabupaten Lamandau. (2) Kelompok Kerja Pelaksanaan ...
... Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau; b. kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau ; c. kelompok ...
... oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau; e. kelompok Kerja Bidang Pembangunan Database Kependudukan diketuai oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau ...
... Pasal 10 Ketentuan mengenai rincian dan tahapan GDPK Kabupaten Lamandau ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ...
... Tenaga Ahli Kependudukan di Kabupaten Lamandau. ...
... Kabupaten Lamandau. b. memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi; c. mengintegrasikan GDPK Kabupaten Lamandau kedalam ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2015 tentang Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 131, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor ...
... Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192); 11. ...
... Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 486). ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Grand Design Pembangunan
Kependudukan Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga menyatakan Pemerintah Daerah
menetapkan kebijakan dan program jangka
menengah dan jangka panjang yang berkaitan
dengan perkembangan kependudukan dan
pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan
daerah masing;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14
Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2016; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM; BAB II
ARAB KEBIJAKAN, TUJUAN DAN STRATEGI; BAB Ill
PELAKSANAAN GRAND DESIGNPEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
KABUPATENLAMANDAU; BAB IV
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; BAB V
PENDANAAN; BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN; BAB VII
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 40 Tahun 2018
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 01 Tahun 2014
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 T ahun 2008 tentang Organisas; Dan Tata Kerja rnnas 0aerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 29. ...
... Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja rnnas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48 Seri D, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...
... PERA TU RAN BUPATI LAMANDAU NOMOR o~ TAHUN 2014 TENTANG TENTANG STANDAR BIAVA KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU TAHUN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL NANGA BULIK ...
... . ' Menimbang Mengingat BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMORal TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAVA KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAMANDAU TAHUN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU ...
... Standar Biaya Umum yang dimaksud pada poin a dikhususkan untuk menunjang pelayanan di RSUD Lamandau: c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perJu membentuk dan menetapkan Peraturan Bupati Lamandau ...
... tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Rurnah Sakit Umum Daerah Lamandau. 1. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa untuk terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan untuk mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan standar umum yang mengatur harga satuan dalam penggunaan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2014.
peraturan menteri kesehatan nomor 104/mankes/per/XI/2005; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2008; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 13 tahun 2008; peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 03 tahun 2011.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN DAN BIAYA KELUARAN;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2018
... v' Bagian Keenam Status Rumah Sakit v Pasal 11 Status RSUD Lamandau Kabupaten Lamandau adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menerapkan Pola Pengelolaan ...
... kinerja operasional RSUD Lamandau, terdiri dari: v a. ...
... Direktur, yang meru pakan pemimpin RSUD Lamandau; 1, b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Lamandau; v c. Kepala Seksi Pelayanan Medis; dan v d. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Medis. t, Pasal 13 . ...
... kekayaan RSUD Lamandau; ~ c. mewakili RSUD Lamandau di dalam dan di luar pengadilan; • d. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengelola RSUD Lamandau sebagaimana yang telah digariskan; • e. ...
... mengelola RSUD Lamandau dengan berwawasan lingkungan; 1 f. menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Lamandau; , g. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi RSUD Lamandau sesuai ...
... kebijakan operasional RSUD Lamandau; v b. menetapkan Peraturan Direktur, Pedoman, Petunjuk Teknis dan SPO RSUD Lamandau; v c. mengusulkan mengangkat dan memberhentikan pegawai RSUD Lamandau sesuai peraturan ...
... Memberlakukan seluruh lingkungan RSUD Lamandau sebagai Kawasan Tanpa Rokok." ...
... . \, BABXV \, PENUTUP ' Pasal 160 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 63 Tahun 2016 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau dan Puskesmas ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa Badan Layanan Umurn Daerah Rumah Sakit
Umurn Daerah (BLVD RSVD) sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat memiliki peran strategis dalam
mempercepat peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat dan oleh karena itu BLVD RSVD dituntut
untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai
dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
7 55 / MENKES /PER/ IV/ 20 10; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016.
pedoman bagi RSUD
Lamandau dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Lamandau
dan memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan
profesional, meliputi tenaga medis dan non medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2018
69 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 50 Tahun 2017
... tlir1e~gm ~ empat ya dalam Benta Daerah Kabupaten Lamandau. SETOA KABUPATEN LAMANCJAU JABATJ\!11 F WABUP SEfOA I ASISTf.N l KAOBAG 1 - --KASU88AG Diu ckf.b. ...
... ~~il ~anga.J3ulik pada tanggarr HOVembu- ~(1- Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal \ NDVe"'"' \:,..« '.In\ 1 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. ...
... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR: S 5 ~ ...
... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU ...
... barang dan jasa; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau ...
... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...
... MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PERSONIL UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Personil Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam proses pengelolaan barang dan jasa
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 59 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
NILAI DASAR DAN TUJUAN;
BAB III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN;
BAB IV
KOMISI ETIK;
BAB V
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK;
BAB VI
TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR;
BAB VII
PENEGAKAN SANKSI;
BAB VIII
PENDANAAN;
BAB IX
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
