... Desa Pendreh, Kecamatan Teweh Tengah 4040 Desa Rimba Sari, Kecamatan Teweh Tengah 4041 Desa Sei Rahayu I, Kecamatan Teweh Tengah 4042 Desa Sei Rahayu Ii, Kecamatan Teweh Tengah LAMANDAU ...
... 4043 Desa Bakonsu, Kecamatan Lamandau 19 4044 Desa Beruta, Kecamatan Bulik 4045 Desa Bukit Harum, Kecamatan Menthobi Raya 4046 Desa Bukit Jaya, Kecamatan Bulik Timur 4047 Desa ...
... Bulik Timur 4056 Desa Sukamaju, Kecamatan Bulik Timur 4057 Desa Tamiang, Kecamatan Bulik 4058 Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya 4059 Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Lamandau ...
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 43, BN.2018/No.1292, peraturan.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Daa Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 153 Tahun 2022
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Pasal 28 (1) PNS/CPNS yang menerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Unit Pengendali Gratifikasi. (2) Ketentuan pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur ...
PERBUP Kab. Bantul No. 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 153, BD.2022/NO.153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
900/4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan
Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah, pemberian tambahan penghasilan Pegawai harus
mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan
Bupati yang baru;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 160 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2021; Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2022 ;
Administrasi dan Tata Usaha NegaraSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... Penagananlaporan penerimaan / penolakan gratifikasi dari pegawai negeri dan/ a tau penyelenggara Negara. b. Implementasi proram pengendalian gratifikasi meliputi: 1) Pre-implementasi : a. ...
... Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi. c. Pembentukan unit pengendalian gratifikasi. d. Pendaftaran akun gratifikasi online unit pengelola gratifikasi instansi 2) Implementasi a. ...
... Diseminasi keten tuan / ke bijakan pengendali gratifikasi c. Identifikasi dan analisis resiko penerima gratifikasi d. Respon/penanganan gratifikasi. 3) Pasca implementasi 3. ...
... Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendalian gratifikasi. b. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi implementasi program penzendalian gratifikasi 2. Pelaksanaan survey a. ...
perencanaan - pembinaan - pengawasan perangkat daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 77, BD.2021/NO.77
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48
Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Perangkat Daerah Tahun 2022
perlu diatur Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Perencanaan
Pengawasan Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan PD di lingkungan Pemerintah Daerah, yang meliputi fokus pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PD yang disusun berbasis prioritas dan resiko; sasaran pembinaan dan pelaksanaan tugas PD; serta jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas PD yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 52 Tahun 2022
... BUPATI REMBANG NOMOR 52 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN Instansi : Komponen : Identifikasi titik rawan praktik gratifikasi ...
... Waktu Monev : No Risiko Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi Unsur/ Tahapan Manajemen Potensi Terjadinya Kecurangan Probabilitas Potensi Gratifikasi Dampak Kerugian Gratifikasi Level Risiko Gratifikasi ...
... kecurangan berdasarkan pada kolom (2). (5) Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi. ...
... 5 : Sangat Sering Terjadi (6) Sebutkan tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3). ...
... ***Apabila hasil perkalian adalah: 1-5 : Level Risiko Rendah 6-11 : Level Risiko Sedang 12-25 : Level Risiko Tinggi Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level ...
... potensi gratifikasi/ suap yang telah di identifikasi. ...
... hasil perkalian adalah: 1-5 : Level Risiko Rendah 6-11 : Level Risiko Sedang 12-25 : Level Risiko Tinggi Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum
sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan
sehingga diperlukan pedoman pengendalian kecurangan
dalam pengelolaan keuangan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Sasaran
Bab III Pelaksanaan
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 27 Tahun 2018
... pencegahan tindak pidana korupsi 1 Mengimplementasikan sistem pengendahan gratifikasi 1 Sosialisasi Gratifikasi pada seluruh pegawai dan para stakeholder Pemda Inspektorat (LO) BKPP, dan Bagian Hukum ...
... Terbangun dan berfungsmya Sistem Pengendahan Gratifikasi (SPG) dan Unit Pengendahan Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemda 1) B06 Workshop penyusunan aturan pengendahan Gratifikasi 2) B12 Workshop tata ...
... padalayanan publik di dinas dan satuanbidang pendidikan Dinas Pendidikan (LO),Biro/Bagian Hukum Tersedianya regulasi tentang laranganpungutan dan gratifikasi di lingkungandinas dan satuan bidang pendidikan ...
... 1) B06: Terbitnya regulasi tentanglarangan pungutan dan gratifikasi serta sanksinyapada: a. ...
... 2) B08: Terselenggaranyasosialisasi kepada parapemangku kepentingan(stakeholders ) tentang regulasilarangan pungutan dan gratifikasi di lingkunganoendidikan 2. ...
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... gratifikasi ...
... (4) Pegawai ASN yang tidak melaporkan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, TPP dibayarkan sebesar 90% (sembilan ...
... puluh persen) dari Dasar TPP selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari PD yang membidangi aspek kepatuhan pelaporan gratifikasi ...
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2008 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Dan
Kondisi Kerja Bagi Para Pejabat Dan Pegawai Di Kantor Perwakilan Dan
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas Dan Kondisi kerja
Bagi Para Pejabat Dan Pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi
Jawa Tengah;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Biro
Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Khusus Pada Unit
Pelaksana Teknis Derah Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Yang Menangani
Lanjut Usia, Tuna Susila dan Disabilitas Mental/Psikotik
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Aparatur
Sipil Negara, guna peningkatan pelayanan kepada
masyarakat maka perlu memberikan tambahan
penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja,
produktivitas, dan kesejahteraan pegawai; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja, tempat
bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi
kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 Undang-undang
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, insentif
pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat
dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya
pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara
yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas
dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022; Peratuan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Tambahan Penghasilan Pegawai
Bab IV Sasaran Tambahan Penghasilan
Bab V Besaran Tambahan Penghasilan
Bab VI Pembayaran Tambahan Penghasilan
Bab VII Penghentian Tambahan Penghasilan
Bab VIII Kepatuhan dalam Program Pemberantasan Korupsi
Bab IX Pembiayaan
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 109 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2019 dicabut.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 98 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaSistem Pengendalian Intern
Hasil pencarian pada file:
... PengendaUan Gratifikasi Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi: a, penanganan laporan penerimaan/ penolakan gratifikasi ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 98, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 98
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab Tahun 2022, maka dipandang perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 79 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beijalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 2021
pembangunan - zona - integritas - menuju - wilayah - bebas - korupsi - dan - wilayah - birokrasi - bersih - dan - melayani - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2021/30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan anti korupsi, diperlukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani maka perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres RI No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2021; Perpres RI No. 81 Tahun 2010; Perpres RI No. 55 Tahun 2012; Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2004; Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2011; Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021; Perbup Bekasi No. 130 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bekasi No. 16 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembangunan Zona Integritas, Penetapan Perangkat Daerah Menuju WBK/WBBM, Pembinaan, Penilaian WBK/WBBM, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
18 Hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2016
PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
... dalam rangka pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...
... Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi; e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; f. ...
... Melakukan koordinasi dengan KPK tentang tindak lanjut penanganan laporan Gratifikasi sampai dengan penetapan status objek Gratifikasi; g. ...
... Pasal 10 (1) Penetapan Status kepemilikan Gratifikasi yang telah dilaporkan dilakukan oleh KPK, berupa: a. Gratifikasi milik penerima; atau b. ...
... Gratifikasi rnilik negara (2) KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima dan dinyatakan secara lengkap. (3) Keputusan ...
... status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik negara, kepada objek kementerian yang diserahterimakan Gratifikasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. ...
... Jabatan penerima gratifikasi; d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi; e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; f. nilai Gratifikasi yang diterima. g. kronologis peristiwa penerimaan gratifikasi; ...
... dan h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan gratifikasi. (4) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 11
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATlFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di
Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah
Daerah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari
siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan sekaligus untuk mendukung
pembentukan dan penatausahaan Unit Pengendalian
Gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 25 Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pelaporan Gratifikasi, maka perlu membentuk Peraturan
W alikota ten tang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Blitar
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun
2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007
peraturan walikota tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah kota blitar meliputi ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip dasar; laporan gratifikasi; batasan, pengecualian ; unit pengendalian gratifikasi; pengawasan; hak dan perlindungan; sanksi; pembiayaan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2021.
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan
Walikota Blitar Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar di cabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 19 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
