... Kabupaten Paser 2 Kabupaten Penajam Paser Utara 5 Pengadilan Agama Tanjung Redep Kelas II Tanjung Redep 1 Kabupaten Berau 1 Kabupaten Bulungan, 2 Kabupaten Tanah Tidung Kelas II 1 Kabupaten Nunukan 2 Kabupaten ...
... Negeri Nunukan Kelas II Nunukan 1 Kabupaten Nunukan 10 Pengadilan Negeri Malinau Kelas II Malinau 1 Kabupaten Malinau 11 Pengadilan Negeri Sendawar Kelas II Kutai Barat 1 Kabupaten Kutai Barat 1 Kabupaten Bulungan ...
Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Perma No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Mencabut
Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (BALAKPUS ABRI), Keputusan Menteri Agama RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi Agama, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.06.PR.07.02 Tahun 1992 tentang Bagan Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR.07.02 Tahun 1999 tentang Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Pengadilan Tinggi, Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.09.PR.07.02 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.02.Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
... Jepara (BANPROV) Pembangunan Drainase Jalan Bulungan - Lebak Jalur Utara Kee. Pakis Aji Kab. Jepara (BANPROV) Pembangunan Drainase Jalan Kedungcino - Bandengan Kab. ...
... Desa Pringtulis 1.111.592. 000 1.111.592.000 0 0,00 623.02.133 Dana Desa Tritis 893.295.000 893.295.000 0 0,00 623.02.134 Dana Desa Tunggulpandean 1.196.029.000 1.196.029.000 0 0,00 623.02.135 Dana Desa Bulungan ...
PERBUP Kab. Jepara No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Jepara No. 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Mengubah
Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2020/ No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Adanya perubahan pendapatan transfer dari Provinsi Jateng, adanya PMK No 19/PMK.07/2020, Kepmendikbud No 231/P/2020, Pergub Jateng No 46 Tahun 2019, sehingga perlu melakukan perubahan atas Perbup Jepara No 61 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran Permendagri No 33 Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 15 Tahun 2019; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010' PP No 71 Tahun 2010' PP No 30 Tahun 2011' PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; PP NO 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagimana telah diubah dengan Permendagri Np 59 Tahun 2010; Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kli terakhir dengan Permendagri No 99 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Np 120 tahun 2018, Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2019; Perbup Jepara No 61 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Jepara No 61 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2020.
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaLalu Lintas, Jalan
Hasil pencarian pada file:
... kelapa sawit serta infrastruktur yang mendukung untuk memperlancar bongkar muat ke pelabuhan, dapat diperkirakan potensi pengapalan produksi kelapa sawit Kutai Timur (22,92), Kutai Barat (21,01), dan Bulungan ...
... kecamatan lokasi prioritas perbatasan Wilayah Kalimantan; (c) pembangunan 11 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, yaitu Kawasan Perdesaan Frioritas Nasional Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan ...
... Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dan Kawasan Transmigrasi Maloy Kaliorang di Kabupaten Kutai Timur), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kawasan Transmigrasi Salim Batu di Kabupaten Bulungan ...
... PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI 02.o4.M.22 PRO-P: Pcmbanaunar Kawa€an Perdcsaan kioritaB Nasional Bulurryan dan Nunukan 01 Tertral(8ananya peabangunan Kawa8an Perde€aan Prioritas Nasiorral Bulungan ...
... lingkungan serta ketangguhan terhadap ancaman bencana alam; dan (1O) meningkatkan hubungan desa-kota dengan mengembangkan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banjar, Barito Kuala, Bengkayang, Berau, Bulungan ...
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 52, LN 2023 (111):7 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Perpres ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. RKP Tahun 2024 memuat: 1) narasi RKP Tahun 2024; 2) matriks pembangunan yang memuat prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran, indikator, target, alokasi pendanaan dan instansi pelaksana; dan 3) matriks proyek prioritas strategis/major project yang memuat proyek prioritas strategis/major project pada prioritas nasional beserta alokasi pendanaannya.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
Lampiran file: 4 berkas.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Jepara No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Jepara No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07 /Menkes/770/2022 Tentang Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan Dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan Yang Menangani
Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut Dan Kuku Serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya ldul Adha 1443 H serta Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ Perihal: Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, sehingga perlu melakukan perubahan Peraturan
Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dalam Lampiran pada angka 23 huruf E ditentukan bahwa Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; atau b. ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3); perubahan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1), (2), (3) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dan (13); perubahan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1), (3) dan (7); perubahan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6); perubahan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), (2), (5), (6), (7), (8) dan (11); perubahan ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1), (3) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 58; perubahan ketentuan dalam Pasal 59; perubahan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 69; perubahan ketentuan dalam Pasal 72 ayat (1), (3) dan (4) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1), (3), (5), (6), (8), (9) dan (10) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 80; perubahan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3); perubahan ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2); perubahan ketentuan dalam Pasal 85 ayat (1) dan (2) ; perubahan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (1), (2) dan (4); perubahan ketentuan dalam Pasal 92; perubahan ketentuan dalam Pasal 94; perubahan ketentuan dalam Pasal 107; perubahan ketentuan dalam Pasal 108; perubahan ketentuan dalam Pasal 109; perubahan Ketentuan dalam Lampiran I; perubahan Ketentuan dalam Lampiran II; perubahan Ketentuan dalam Lampiran IV;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diubah.
125 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020
... Pasal 41 Subbagian Produk Hukum Daerah Wilayah I, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang produk hukum daerah wilayah I terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
ABSTRAK:
dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT (1) (2) (1) (2) (3) DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAB IV KEPEGAWAIAN
BAB V JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH
BAB VI TATA KERJA
BAB VII PEMBIAYAAN
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
... Bulungan o,ooo/o 2,r3yo 9,680/o o,ooo/a Kalimantan Utara Kab. Malinau 2,860 o,oooh lo,53"h 0,00% Kalimantan Utara Kab. Nunukan 5,88oh 1,45o/o 13,O40/o o,ooo/o Kalimantan Utara Kab. ...
Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus - Fisik - Tahun Anggaran 2023
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 15, LN.2023/No.29, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 28 Tahun 2022.
Perpres ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Tahun Anggaran 2023. DAK Fisik terdiri atas tematik/bidang/subbidang yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan DAK Fisik mengutamakan penggunaan: tenaga kerja lokal; produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi; dan/atau produk dalam negeri.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2023.
Lampiran file: 8 berkas.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.07/2013
PMK No. 18/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Mengubah
PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 184/PMK.07/2013, BN 2013/ NO 1470; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2013.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2014
PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Peraturan Menteri Keuangan NO. 18/PMK.07/2014, BN 2014/ NO 130; PERATURAN.GO.ID : 3 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2020
... (10.807.000) (0,97) 623.02.133 Dana Desa Tritis 893.295.000 882. 488. 000 (10.807.000) (1,21) 623.02.134 Dana Desa Tunggulpandean 1.196.029.000 1.185.222.000 (10.807.000) (0,90) 623.02.135 Dana Desa Bulungan ...
PERBUP Kab. Jepara No. 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Mengubah
PERBUP Kab. Jepara No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2020/ No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Adanya PMK No 35/PMK.07/2020 dan KB Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ o. 177/KMK.07/2020, sehingga perlu meninjau kembali Perbup Jepara No 61 Tahun 2019. Berdasarkan ketentuan ampiran Permendagri No 33 Tahun 2019
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No 39 tahun 2007; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 15 Tahun 2019; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2015; PP No 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 65 Tahun 2010; PP No 65 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 71 Tahun 2010' PP No 71 Tahun 2010' PP No 30 Tahun 2011' PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2017; PP NO 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 87 Tahun 2014; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 20 Tahun 2009 sebagimana telah diubah dengan Permendagri Np 59 Tahun 2010; Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kli terakhir dengan Permendagri No 99 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Np 120 tahun 2018, Permendagri No 33 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 14 Tahun 2016; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 8 Tahun 2017; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2018; Perda Kab Jepara No 9 Tahun 2019; Perda Kab Jepara No 11 Tahun 2019; Perbup Jepara No 61 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Atas Perbup Jepara No 61 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup Jepara No 61 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2020.
107 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
