PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 182/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
APBN Perpajakan
Hasil pencarian pada file:

... . : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 42 Kab, Bulungan - 571.700.190 571. 700.190 43 Kab. Kutai Timur 35.642.286 6.366.201.435 6.401.843.721 44 Kab. Malinau - 454.278.242 454.278.242 45 Kab. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.01/2008
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... BULUNGAN 4. KAB. MALINAU 5. KAB. NUNUKAN 6. KAB. TANA TIDUNG 68. KPKNL BONTANG BONTANG 1. KOTA BONTANG 2. KAB. KUTAI TIMUR ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Mencabut
  1. PMK No. 135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.01/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Bulungan Selor 3. Kabupaten Tana 2. Malinau Tidung · 4. Kabupaten Malinau 279; KPP Pratama Tenggarong Tenggarong Pratama 1. Kabupaten Kutai Barat Sendawar 2. ...

... KP2KP Tanjung Selor Tanjung Selor Kabupaten Bulungan 139. KP2KP Malinau Malinau Kabupaten Malinau 140. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Diubah dengan
  1. PMK No. 29/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
  2. PMK No. 167/PMK.01/2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBD
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan Kab. Malinau Kab. Nunukan Kota Tarakan Kab. Tana Tidung Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Kab. Musi Rawas Utara Kab. Pangandaran Kab. Pesisir Barat Kab. Malaka Kab. Pulau Taliabu Kab. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 37/PMK.07/2016 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 54/PMK.07/2014 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 29.097.640 1.040.000 2.694.650 905.400 37.573.129 1.182.000 983.311 539 Kab. ...

... Bulungan 0 0 2.330.969 11.722.633 327.360 213.004 0 0 1.988.872 539 Kab. ...

... Bulungan 400.800 539 Kab. Malinau 400.800 540 Kab. Nunukan 0 541 Kata Tarakan 400.800 542 Kab. ...

Download file:
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sumber Daya Alam Kebijakan Pemerintah
Hasil pencarian pada file:

... Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibukota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibukota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibukota Sangatta, Berau dengan ibukota Tanjung Redeb, Malinau dengan ibukota Malinau, Bulungan ...

... dengan ibukota Tanjung Selor, Nunukan dengan ibukota Nunukan, Penajam Paser Utara dengan ibukota Penajam dan Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale (pemekaran dari Kabupaten Bulungan disetujui pembentukannya ...

... Kabupaten Malinau, Penajam PU, Bulungan, Kutai Barat dan Kota Tarakan termasuk ke dalam tipologi relatif tertinggal, dimana baik tingkat PDRB per kapita non migas maupun laju pertumbuhan PDRB non migas ...

... mawuepatanpr 8 | | Kutai Timur z Kutai Kartanegara : nj : F Hi | | : pt ti : Tr 8 PanabmPU | E Bulungan (| : cx Malinau, 2 - Ea RELATIF I | MAJU TAPI TEIWNGGALH I SE ES TERTFKAN mM AMAN Men aemmana : : ...

... Tarakan Bontang Kubar pan 34876 BIA 2x Tang 3.614 Balikpapan — g Maa 10.66K Kukar 26.554 3 Tana Tidung O.16K ppu 1.129 Nunukan 1854 Bulungan-/ Malinau Berau 1.106 1.124 4.354 Kutim 19.884 Gambar 2.16. ...

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 3. Kota Tarakan 21. Sulawesi Utara 1. l. Minahasa 2. Minahasa Selatan 2. l. Kepulauan Sangihe 2. Kepulauan Talaud 22. Sulawesi 1. 1. Donggala Teng ah 2. Sigi 3. Kota Palu 4. Poso 5. ...

... Bulungan 2. Kota Tarakan 21. Sulawesi Utara l. l. Minahasa 2. Minahasa Utara 3. Kota Tomohon - 22 - ...

... Bulungan ·- 2. Tarakan 24. Sulawesi Utara 1. 1. Minahasa 2. I. Minahasa Selatan 3. 1. BolaangMongondow 25. Sulawesi Tengah 1. 1. Banggai 2. I. Morowali 2. Morowali Utara -- 3. 1. Poso 4. 1. ...

Status Peraturan
Mencabut
  1. Kepmentan No. 830/Kpts/RC.040/12/2016 Tahun 2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Paser 2 Kabupaten PenajarnPaserUtara 5 PengadilanAgamaTanjungRedep kelas11 TanjungRedep Kabupaten Beran 6 PengadilanAgamaTanjungSelor kelasII TanjungSeJor 1 Kabupaten Bulungan, 2 Kabupaten TanahTidung ...

... Pengadilan NegeriMalinau kelas II Malinau Kabupaten Malinau 11 Pengadilan NegeriSendawar kelas II KutaiBarat 1 Kabupaten Kutai Barat 12 Pengadilan NegeriTanjung Selor kelas II Tanjung Selor 1 Kabupaten Bulungan ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Perma No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  2. Perma No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  3. Perma No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
  4. Perma No. 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Mengubah
  1. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.01/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 2 . Kab. Malinau 3 . Kab. Berau 4. Kab. Tana Ti dung KP2KP Nunukan Sangatta Tanah Grogot 1 . Tanjung Selor 2. Malinau 300. KPP Pratarna Tenggarong Tenggarong Pratarna 1 . Kab. ...

... Bulungan Kab . . Malinau 1. Kab. Kutai Barat 2. Kab. Mahakam Ulu Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara 138. KP2KP Enrekang Enrekang Kab. Enrekang 139. KP2KP Pinrang 140. ...

Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN
Hasil pencarian pada file:

... Bulungan 502.533.439 - 502.533.439 389 Kab. ...

... Bulungan 925.205.864 3.837.742.455 2.301.996.299 7.064.944.618 428 Kab. ...

... Bulungan 7.299.832.806 243.327.834 - 845.439.837 14.090.639 - 8.402.691.116 330 Kab. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Mencabut
  1. PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan