Kependudukan dan PerkawinanPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... Undang-undangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674 5. ...
... Republik Indonesia Nomor 4676) 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran ...
... Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-UndangNomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ...
... Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. ...
... Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang ...
... Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-UndangNomor ...
... 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 8) MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERATURAN BUPATI ...
... BANJARNEGARA NOMOR 148 TAHUN 2008 TENTANG IZIN DISPENSASI PENCATATAN KELAHIRAN TERLAMBAT PELAPORAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANJARNEGARA YANG LAHIR SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 247, BD.2009/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perpanjangan Masa Berlaku terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang Lahir sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa karena masih banyak masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang belum melaporkan Pencatatan Kelahirannya, dan motivasi kesadaran atas pemahaman masyarakat akan arti pentingnya Akta Kelahiran sedang tumbuh, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu untuk diperpanjang masa berlakunya;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a di atas, dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Koordinasi Instansi terkait tanggal 19 Maret 2009 serta asas manfaat dalam hukum yang ada, maka dipandang perlu Memperpanjang Masa Berlaku Terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008 Tentang Izin Dispensasi Pencatatan Kelahiran Terlambat Pelaporan Bagi Penduduk Kabupaten Banjarnegara Yang Lahir Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 148 Tahun 2008.
Perpanjangan administrasi kependudukan bagi penduduk yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
Hukum Acara dan PeradilanTindak Pidana Korupsi, Pencegahan KorupsiStandar/Pedoman
Hasil pencarian pada file:
... Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3209); 2.Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran ...
... Undang-UndangNomor 46Tahun2009 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2009 Nomor155,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor5074); 5.Undang-UndangNomor 48 ...
... Agung; 7.Peraturan MahkamahAgungNomor5Tahun2014 tentang PidanaTambahan UangPengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor2041); -2- ...
... 1.Undang-UndangNomor 8Tahun1981 tentangHukum Acara Pidana(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Mengingat pemidanaan; c.bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimanadimaksud dalam hurufadan huruf b,makaperlu ...
... , b. a.bahwasetiap penjatuhan pidanaharus dilakukan dengan memperhatikankepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan PancasiladanUndang-UndangDasar NegaraRepublik IndonesiaTahun ...
... Pasal1 Dalam Peraturan Mahkamah Agunginiyangdimaksud dengan: 1.Undang-UndangPemberantasanTindak Pidana Korupsi adalahUndang-Undang Nomor31 Tahun 1999tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang-UndangNomor20 Tahun2001 tentangPerubahanatas Undang-Undang Nomor31Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2.PedomanPemidanaan adalahpedomanbagi hakim dalam menjatuhkanpidanaterhadap ...
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN. 1967/ No 20, TLN No 2829, LL Bphn : 11 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967, Tentang Perubahan
Dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944,
Pajak Kekayaan 1932 Dan Pajak Perseroan 1925
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 1967.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian NO. 7, BN.2023 (675)/18 hlm
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas usulan Proyek Strategis Nasional serta untuk mengakomodasi perkembangan dan kepastian hukum dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Proyek Strategis Nasional maka diperlukan perubahan daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7
Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis
Nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor
42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis
Nasional dan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah Daftar Proyek Strategis Nasional dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun
2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional diubah sebagian
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mengubah
PP No. 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarga-Negaraan (Undang-Undang No. 2 Tahun 1958, Lembaran-Negara 1958 No. 5)
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 1960.
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN. 1960/ 26, TLN No 1955, LL BPHN : 2 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penegasan Mulainya Berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1959 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Tentang Persetujuan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Rekyat Tiongkok Mengenai Soal Dwikewarganegaraan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 1960.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 41 Tahun 2021
... BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 41 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR7TAHUN2021TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG ...
... Anggaran 2021: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor7Tahun2021tentang Tata Cara Pembagian ...
... dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, b. ...
... : Mengingat : KEPALA KAMPUNG , a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor7Tahun2021tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana ...
... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor7Tahun2021Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021 Pasal 17 ayat (5), dana kampung dapat digunakan untuk ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), . ...
... TAHUN2021TENTANG PENGESAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI KAMPUNG (BLT KAMPUNG) KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021 CAMAT | a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor7Tahun ...
... Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor7Tahun2021Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021, Pasal 18 ayat (4), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ...
... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), . ...
kampung - DANA - rincian - pembagian - PENETAPAN - tata cara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2021/41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan penyesuaian terhadap penyaluran, penatausahaan, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2021.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permenkeu No. 222/PMK.07/2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 69/PMK.07/2021; Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020; Perda Kab. Berau No. 4 Tahun 2015; Perbup Berau No. 62 Tahun 2018; Perbup Berau No. 7 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2021 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5); Pasal 17; serta Pasal 32 ayat (4). Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang disisipkan, yaitu: Pasal 11 ayat (6a) dan ayat (8a); Pasal 12 ayat (5a) dan ayat (7a); Pasal 15A, Pasal 15B, dan Pasal 15C; serta Pasal 26A dan Pasal 26B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
Peraturan ini mengubah Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Tahun Anggaran 2021.
48 hlm.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2014 Tahun 2014
Lingkungan HidupPerlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Hasil pencarian pada file:
... Undang-UndangNomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469); 3. ...
... Undang-UndangNomor7Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang ...
... Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 7. ...
... Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 14. ...
... terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 15. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 14, LN. 1965/ 24, TLN No 2741, LL BPHN : 3 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam
Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang
Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1965.
UU No. 20 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1953 (Lembaran negara No. 54 Tahun 1953) Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 No. 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian, Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan Sebagai Undang-Undang
Undang-undang Darurat tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan-Peraturan Militer Militer Termaksud dalam Pasal 34 Ayat 5 Staatsblad 1939 Nomor 582, Sebagaimana Telah Diubah dan/atau Ditambah Kemudian Sepanjang Mengenai Urusan Perumahan
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 1953.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
