Logo
Login

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Pendidikan Tinggi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
T.E.U.
Indonesia, Pemerintah Pusat
Nomor
30
Bentuk
Peraturan Pemerintah (PP)
Bentuk Singkat
PP
Tahun
1990
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
10 Juli 1990
Tanggal Pengundangan
10 Juli 1990
Tanggal Berlaku
10 Juli 1990
Sumber
LN. 1990, LL Setkab : 69 HLM
Subjek
PENDIDIKAN
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Pusat
Bidang
Halaman ini telah diakses 13368 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PP NO 30 TH 1990.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
Diubah dengan :
  1. PP No. 57 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi
Mencabut :
  1. PP No. 3 Tahun 1988 tentang Pokok-Pokok Organisasi Sekolah Tinggi Dan Akademi
  2. PP No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
  3. PP No. 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas Pada Universitas/Institut Negeri
  4. PP No. 5 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organisasi Universitas/Institut Negeri
  5. PP No. 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)
  6. PP No. 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1961, Tentang Perguruan Tinggi (L.N. 1961, No. 302)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan