... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR DC/ TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 014 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN ...

... 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021, perlu ...

... menetapkan Peraturan Gubemur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 014 Tahun 2021 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 ...

... Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2021 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan ...

... : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 014 TAHUN 2021 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ...

... WALIKOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 7 TABUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN FORMAT SURAT PERNYATAAN PASIEN BEBAS RETRIBUSI ...

... KOP INSTANSI Surat Pernyataan Pasien Bebas Retribusi Saya yang bertandatangan di bawah ini : Nama Kepala Puskesmas : NIP Menerangkan bahwa Nama (Pasien) Alamat NIK Nomor Rekam Medik adalah pasien yang ...

... termasuk dalam katagori bebas retribusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2019. ...

... Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG P ...

... E T U N J U K T E K N I S TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. 7. ...

... BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM ...

... 30 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa ...

... - 2 - diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7); MEMUTUSKAN ...

... : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM. ...

... Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau sekelompok orang miskin. 7. ...

... Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. 8. ...

... Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum; b. mekanisme pelaporan bagi Pemberi Bantuan Hukum; c. penyaluran dana Bantuan Hukum; d. pelaporan; ...

... aerah Nomor 24 ); P eratu ran B upati P en jab aran Anggararji K abupaten Pelalaw; D aerah K abupaten P M enetapkan : Nomor 1 T ah u n 2021 ten tan g d an B elanja D aerah K abupaten ggaran 2021 (Lem baran ...

... n 2016 ten tan g P eru b ah an ati Pelalaw an Nomor 65 T ahun enegakan Disiplin Pegawai di tah K abupaten Pelalaw an T ah u n K abupaten Pelalaw an T ah u n 2016 Nomor 4 T ah u n 2021 tentang P en d ap ...

... atan d a n B elanja D aerah T ah u n A nggaran 2021 (Berita P alaw an T ah u n 2021 Nomor 4); an MEMUTUSKAN : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN BUPATI PELALAWAN TENTANG ...

... BUPATI PELALAWAN PROVINSI R][AU PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUP TENTANG TAMBAHAN PENGHASIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN ANGG ATI NOMOR 22 TAHUN 2021 ...

... 6 Ju li 2021, mi seb ag aim an a dim ak su B u p ati ten tan g Pem ba! ...

... ran h a n A tas P e ratu ra n B upati Nomor g T am bahan Penghasilan Pegawai gkungan P em erintah K abupaten ra n 2021; U ndang-U ndang D asar Negara a h u n 1945; 2. ...

... LAMPIRAN II : BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN NEG PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN PERATURAN BUPATI PELALAWAN NOMOR 6 9 TAHUN 2 0 2 1 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN ...

... PENGHASILAN NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN ANGGARAN 20 21 ERI SIPIL DI LINGKUNGAN TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1 NO. ...

... JF PENGELOLA PBJ AHLI PERTAMA 8 7,427,494 8 GRADE 7 SETDA 7 2,999,011 9 GRADE 6 SETDA 6 2,606,106 10 GRADE 5 SETDA 5 2,173,413 11 GRADE 3 SETDA 3 1,541,067 2. ...

... , Undang-Undang Nomor t7 Tahun 200.3 tentang Keuangaan Negara [lerbaran Negara Republik Indonesia Tahun 22003 Nomor 7, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Noor 130, Turnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 5049); 7,undang-Undang ...

... terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 202O NomOr 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573; • ...

... Investasi emerintah Dacrah (Bcrita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754]; 7,Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2047 tentang Pengelornpokan Kernanpuan Keungan Daerah serta Pelaksanaan ...

... Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran ...

... Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021 (Derita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 541) • ...

... WALIKOTA KUANO PROVINSI NUSA TENGOARA TIMUR PERATURAN WALIKOTA KUPANO NOMOR D6 TAHUN 2021 TENTANO PERUBAHAN ATAS ERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 2 TAHUN 202I TENTAN( PENJABARAN PERUBAHAN ANOGARAN PENDAPATAN ...

... den Belunju Duerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbnngan sebagaimaa diruksud dalas huruf a, perlu menetapkan eratura 4walikota tentang Perubahan A4as L Peratura Walikota Kupang ...

... Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2021; • ...

... • BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

... dilakukan perubahan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2021; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, ...

... Daerah Tahun 2021; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud adalah huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang ...

... Nomor 4700); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuakan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7); 23. ...

... Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 7. ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Mengingat ...

... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan ...

... tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Linglrungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026; Menimbang WALI KOTA PEKALONGAN ...

... JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR TAHUN 2021 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ...

... PERATURAN WAL! KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026. ...

... Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 53 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 144 7). ...

... GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Anggaran 2021; b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diubah ...

... Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 7. ...

... ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021. ...

... LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL TAHUN ANGGARAN 2021 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL ...

... YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan ...

... berdasarkan standar harga satuan regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan ...

... NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 3. ...

... 4438); 7. ...

... terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183); 11 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 14. ...

... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 16. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan ...

... Bombana Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 i Tahun 2021 ...

... tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. ...

... Undang-Undang Nomor6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201'~ Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubar dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun ...

... 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201] tentang Nomor 2007 Tahun 24 4. ...

... I 7. Kecamatk adalah wilayahkerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 8. ...

... Pemerinuih Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Pasal I I :PERATURANBUPATIBOMBANATENTANGPERUBAHANATAS P~RATURANBUPATI BOMBANANOMOR 56 TAHUN 2021 I TENTANGPEDOMANPELAKSANAANPEMILIHANKEPALADESA ...

... Menetapkan 2021 tentang -626.Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun II PedomanPelaksanaan Pemilihan KepalaDesa, MEMUTUSKAN: , \ ...