Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.831 peraturan dalam 0,664 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Download file:

PERBUP_1 _ 2021 PERUBAHAN...0 Rev 110221 fix.pdf

PERBUP_1.1_2021LAMPIRAN P...N PERBUP TPP FIX.pdf

tambahan - penghasilan - pns

2021

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Kabupaten Gresik telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; bahwa untuk penyempurnaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dalam rangka mendorong motivasi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk berkinerja maksimal dan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020.
Materi pokok: Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, diubah sebagai berikut : Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, Ketentuan ayat (4), ayat (6), ayat (7) Pasal 16 diubah, dan dintara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), dan ayat (4d), Dintara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, ketentuan Lampiran I diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2021.
Mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
Jumlah halaman : 8 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 49 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Salinan BUPATI NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ...

... Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021; Menimbang ...

... Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor ...

Hal. 1, File: 2021pb1225049.pdf

... Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi ...

Hal. 2, File: 2021pb1225049.pdf

... Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/603/KPTS/2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ...

... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Nias Barat Tahun 2019 Nomor 7); 26. ...

Hal. 4, File: 2021pb1225049.pdf

Download file:

2021pb1225049.pdf

PERUBAHAN – KEDUA – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NOMOR – 40 – TAHUN – 2021 – TENTANG – PENJABARAN – PERUBAHAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT – TAHUN – ANGGARAN – 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek; bahwa berdasarkan usul beberapa Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat, yang pada prinsipnya mengajukan pergeseran anggaran untuk rincian belanja pada penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 dikarenakan kondisi tertentu yang tidak menyebabkan perubahan postur anggaran
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/603/ KPTS/2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 25 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 40 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 46 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 40 Tahun 2021, antara lain Ketentuan dalam Pasal 5, Ketentuan dalam Pasal 6, dan Ketentuan dalam Pasal 7.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2021.
7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... perlu dilakukan perubahan atas Peraturan WaHKota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ...

... dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan WaHKota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 1. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Mengingat tentang ...

Hal. 2, File: PERWALI Bima No 13 Tahun 2021.pdf

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6573); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor15Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ...

Hal. 3, File: PERWALI Bima No 13 Tahun 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Nomor4028); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran ...

Hal. 4, File: PERWALI Bima No 13 Tahun 2021.pdf

Download file:

PERWALI Bima No 13 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 13, Bagian Hukum Pemkot Bima

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD TA 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19} dan Dampaknya, maka dipandang perlu. dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 233); Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 631).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BIMA NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021, yang terdiri atas 5 Pasal Perubahan Ketentuan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021.
Peraturan Wali Kota Bima Nomor 84 Tahun 2020
Tidak Ada
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI L!NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BL!TAR NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI L! ...

... telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 {Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 1 ...

Hal. 1, File: PERWALI 07 TAHUN 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. ...

... kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ...

... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara ...

Hal. 2, File: PERWALI 07 TAHUN 2021.pdf

... Menetapkan Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran ...

... Peraturan Preeiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) MEMUTUSKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA ...

Hal. 3, File: PERWALI 07 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERWALI 07 TAHUN 2021.pdf

kepegawaian

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI L!NGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

ABSTRAK:

a. bahwa dengan adanya surat persetujuan penetapan perubahan kelas jabatan pengelola pengadaan barang/jasa oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi perlu dilakukan penyesuaian kelas jabatan pada jabatan pengelola pengadaan barang/ jasa. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kata Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
dasar hukum peraturan ini adalah Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Preeiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
peraturan walikota ini mengatur perubahan peraturan walikota blitar nomor 77 tahun 2019 tentang kelas jabatan di lingkungan pemerintah kota blitar berupa lampiran daftar kelas jabatan di lingkungan pemerintah kota blitar

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2021.
jumlah 48 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... WALI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ...

... KOTA TEGAL TAHUN 2019-2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA TEGAL, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan ...

... ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang ...

Hal. 1, File: 2021PERDA3335Tegal.Walikota007.PDF

... - 8 - PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TEGAL ...

... UMUM Dokumen RPJMD telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019- 2024 yang merupakan penjabaran dari visi ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 264 ayat (5) menyatakan ...

Hal. 8, File: 2021PERDA3335Tegal.Walikota007.PDF

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 ...

... 4700 ); 7. ...

... Peraturan . . . ...

Hal. 2, File: 2021PERDA3335Tegal.Walikota007.PDF

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024

Download file:

2021PERDA3335Tegal.Walikota007.PDF

perubahan-rencana-pembangunan-jangka-menengah-daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2021/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 6)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Mengubah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2019-2024
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan ...

... Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati ...

... 2021 TENTANG NOMOR 35 TAHUN 2021 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA BUPATI PURBALINGGA PROVINS! ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 35 TH 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Indonesia Nomor 4438); 7. ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 35 TH 2021.pdf

... telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten ...

... PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 101 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 MEMUTUSKAN: ~. ...

... terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelirna Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga ...

Hal. 5, File: PERBUP NO 35 TH 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Purbalingga No. 31 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Purbalingga No. 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

Download file:

PERBUP NO 35 TH 2021.pdf

pengelolaan keuangan daerah - prosedur - sistem

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya dinamika perkembangan dalam pengelolaan administrasi keuangan, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Taahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 54 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 55 Tahun 2008; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; Permendagri Nomor 19 Taahun 2016; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Permendagri Nomor 20 Tahun 2020; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perbup Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014; Perbup Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014;
Perubahan bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas peraturan bupati purbalingga nomor 101 tahun 2020 tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2021.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Taahun 2020, diubah.
.
36 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Salinan BUPATI NIAS BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN ...

... Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021; b 2003 tentang Keuangan ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun Mengingat V. Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 1, File: 2021pb1225012.pdf

... Indonesia Nomor 4930); 7. ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan (L / til Dipindai dengan CamScanner ...

Hal. 2, File: 2021pb1225012.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 1 ...

... Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor i) ...

... ; b Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor 900/ 999/BPKPAD/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Rapat Pembahasan Realokasi Anggaran ...

Hal. 5, File: 2021pb1225012.pdf

Download file:

2021pb1225012.pdf

PERUBAHAN – ATAS – PERATURAN – BUPATI – NIAS – BARAT – NOMOR – 1 – TAHUN – 2021 – TENTANG – PENJABARAN – ANGGARAN – PENDAPATAN – DAN – BELANJA – DAERAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT – TAHUN – ANGGARAN – 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); bahwa menindaklanjuti ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Nomor SE-2/ PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, perlu memberikan dukungan anggaran penanganan Covid-19 dimaksud melalui realokasi anggaran dan refocusing kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/677/KPTS/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 7 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang: Perubahan beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Nias Barat Nomor1 Tahun 2021 Pasal 5, 6, 7, dan Perubahan Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 19 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... SALINAN WALIKOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH ...

... Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon ...

... sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon ...

Hal. 1, File: PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...

... Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 5); Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 (Berita Daerah ...

Hal. 2, File: PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2021.pdf

... - 3 - Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2021. ...

... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 21), diubah ...

... Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021; dan b. ...

Hal. 3, File: PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021

Download file:

PERWAKO NOMOR 19 TAHUN 2021.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 19

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021; b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERDA No. 4 Tahun 2011; PERWALI No. 21 Tahun 2020.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2021.
Perubahan Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Tomohon Tahun 2021
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 57 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. ...

... Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021. ...

Hal. 2, File: PERBUP 57 TAHUN 2021 Peru... TA 2021 stempel.pdf

... 2017 Nomor1067); 21.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 22.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 ...

... Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 23.Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0663 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ...

... Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021; 26.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ...

Hal. 4, File: PERBUP 57 TAHUN 2021 Peru... TA 2021 stempel.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR: ? ...

... Pasa12 Mengubah Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021. ...

... Pasal 1 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUNANGGARAN2021 ...

Hal. 5, File: PERBUP 57 TAHUN 2021 Peru... TA 2021 stempel.pdf

Download file:

PERBUP 57 TAHUN 2021 Peru... TA 2021 stempel.pdf

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD.2021/NO.57

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada lampiran Bab II huruf D.2.e.4 menyatakan bahwa "Penganggaran Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terkait" dan Bab VI Laporan Realisasi Semester Pertama APBD- dan Perubahan APBDhuruf D Pergeseran Anggaran angka 1 Ketentuan Umum poin c disebutkan bahwa "pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBDmeliputi: pergeseran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok dan antar jenis" dan poin h disebutkan bahwa "pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak, atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau daerah", dan pain j disebutkan "pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD"; b.bahwa berdasarkan telaahan staf Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Anggota TAPD) Namor:900/201/TS/BPKAD/2021 tanggal 29 desember 2021 Perihal Penggunaan Belanja Tidak terduga Untuk Keperluan Mendesak melalui Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah mendapat persetujuan Bapak Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021.
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; .Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005; Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2005; .Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; .Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; .Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; .Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; .Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 16 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; .Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0663 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2021; .Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44;
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
5 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 46 Tahun 2016

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasa! ...

... 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur aturan pelaksanaannya, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan ...

... Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik ...

Hal. 1, File: PERBUP NO 46 TAHUN 2016 t... Bangunan Gedung.pdf

... 10 11 12 Ll Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Kabupaten Pohuwato Tahun Nomor 2012 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134), Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten ...

Hal. 2, File: PERBUP NO 46 TAHUN 2016 t... Bangunan Gedung.pdf

... MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 7 TAHUN 20 TENTANG BANGUNAN GEDUNG BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud ...

... dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuru asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Indonesia Tahun 1945 4 Bupati adalah Bupati Pohuwato Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Jl Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusai pemerintahan yang menjadi kewenangan ...

Hal. 3, File: PERBUP NO 46 TAHUN 2016 t... Bangunan Gedung.pdf

Download file:

PERBUP NO 46 TAHUN 2016 t... Bangunan Gedung.pdf

bangunan gedung

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/NO.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 PERDA No.7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014; PP No.36 Tahun 2005; PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM No.25/PRT/M/2007; PERMENDAGRI No.32 Tahun 2010; PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP No.5 Tahun 2012; PERDA No.8 Tahun 2012; PERDA No.7 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Ketentuan Penyelenggaraan IMB, Ketentuan Penyelenggaraan SLF, Tim Ahli Bangunan Gedung, Ketentuan Penyelenggaraan Pendapatan Bangunan Gedung, Peran Masyarakat, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 62 Halaman.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT