Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,991 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi Pesawat Telepon Seluler, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkominfo No. 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Download file:

Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Permenkominfo No. 34 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Jarak Dekat (Short Range Device)

Download file:

Permen Kominfo Nomor 35 Tahun 2015.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mencabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Download file:

Permendikbud_Tahun2015_Nomor038.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 148/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Kupang

Download file:

Permendikbud Nomor 28 Tahun 2020.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2010

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perubahan Penggunaan Nama Departemen Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permendikbud No. 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional Menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 304/U/1999 tentang Perubahan Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menjadi Departemen Pendidikan Nasional

Download file:

Permendiknas Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Permen KKP No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

Download file:

Permen KKP Nomor 65 Tahun 2020.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN RUANG LAUT

2020

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 65/PERMEN-KP/2020, BN. 2020 No. 1686, jdih.kkp.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut; b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624); 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
Mengatur tentang kedudukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Tata Kerja, Eselonisasi, dan ketetnuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
24 halaman dengan Lampiran

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 19 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Klirens Etik Penelitian

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Download file:

No. 19 Tahun 2019.pdf

KLIRENS ETIK PENELITIAN

2019

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NO. 19, BN 2019/NO. 1528; PERATURAN.GO.ID: 24 HLM

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Klirens Etik Penelitian

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mengukur keberterimaan secara etik dalam rangkaian proses penelitian dan untuk melindungi subjek penelitian dan objek penelitian yang sesuai dengan kaidah penelitian yang baik dan bermartabat, perlu menetapkan Klirens Etik Penelitian; b. bahwa Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan pengaturan di bidang penelitian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Klirens Etik Penelitian;
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1160); 4. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1407); 5. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Sosial dan Kemanusiaan; Klirens Etik Penelitian Menggunakan Hewan Coba; Komisi Klirens Etik Penelitian; Sekretariat; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
27 halaman dengan lampiran

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor 6 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Naskah di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Perka Bakamla No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Keamanan Laut

Download file:

Perkabakamla 06 2018.pdf

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permenkumham No. 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus

Diubah dengan

Permenkumham No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus

Mencabut

Permenkumham No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus
Permenkumham No. 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan bagi Kurator dan Pengurus

Download file:

Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen KKP No. 70/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Mencabut

Permen KKP No. 41/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Permen KKP No. 22/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Di Bidang Kelautan Dan Perikanan
Permen KKP No. 4/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Bidang Perikanan Berbasis Kelompok Masyarakat

Download file:

Permen KKP Nomor 17 Tahun 2016.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2016.