Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.744 peraturan dalam 0,632 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 20 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Peraturan Promes Negara

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PROMES NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang ...

... pinjaman Negara dengan masa pendek; Mengingat : akan pasal 22 ayat 1 dan 2, berhubung dengan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tertanggal 16 Oktober 1945 ...

... Memutuskan: Menetapkan peraturan tentang pinjaman Negara dengan mengeluarkan promes-promes Negara (schatkist-promessen) sebagai berikut: PERATURAN PROMES NEGARA. Pasal 1. (1). ...

Hal. 1, File: PP No.20 Tahun 1947.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PROMES NEGARA. I. Penjelasan Umum. Negara kita sedang berperang. ...

... Untuk menyokong Pemerintah dalam usaha ini, maka dengan Peraturan Promes Negara kepada penduduk Negara diberi kesempatan untuk meminjamkan kepada Pemerintah untuk waktu 6 bulan uangnya atau barang-barangnya ...

Hal. 3, File: PP No.20 Tahun 1947.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Pasal 7. Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan Promes Negara" dan mulai berlaku pada tanggal diumumkan. ...

Hal. 2, File: PP No.20 Tahun 1947.pdf

Download file:

PP No.20 Tahun 1947.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2013

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ...

Hal. 1, File: PERDA_7_2013.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 7. ...

... Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 /D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JOMBANG. ...

Hal. 2, File: PERDA_7_2013.pdf

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Diundangkan di Jombang Pada tanggal 29 Mei 2013 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG, ~u SAN Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 18 April 2013 BUPATI JOMBANG, SUYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN ...

... 2013 NOMOR 7 /D D:\HUKUM 1 \RAPERDA 2013\5 raperda kedewan 25 maret 2013\DRAF_PERUBAHAN PERDA DPPKAD.doc ...

Hal. 3, File: PERDA_7_2013.pdf

Download file:

PERDA_7_2013.pdf

SOTK

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah No 7/D

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, terutama implementasi kewenangan terkait pendapatan Daerah, diperlukan adanya perubahan organisasi dan tata kerja pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang; b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu mengubah kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E); 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D); 9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 /D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9 / D);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7 /D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 9 /D) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 11 ayat (4) ditambah satu huruf yaitu huruf c; 2. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga secara keseluruhan Lampiran VIII sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 35 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4 ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: 516-Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89, ...

... Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun ...

... DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang ...

Hal. 3, File: 516-Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 22.A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG ...

... PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 TAHAPAN DAN WAKTU PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK NO. ...

... Penelitian Kelengkapan Berkas Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten b. ...

Hal. 5, File: 516-Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021.pdf

Download file:

516-Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 22.A TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021

ABSTRAK:

a. bahwa mengingat kondisi di wilayah Kabupaten Pesawaran saat ini yang semakin kondusif dari penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya ditunda akan dilanjutkan Kembali dengan tetap menerapkan protocol Kesehatan yang ketat; b. bahwa dengan adanya penjadwalan ulang (re-schedule) tahapan tersebut, maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.ATahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 perlu untuk diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 22.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
Pasal 18 ayat ( 6) UUD 1945, UU No 33 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, Permendagri No 112 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 80 Tahun 2015, Perda kab Pesawaran No 3 Tahun 2019, Perda kab Pesawaran No 7 Tahun 2020, PerBup No 35 Tahun 2020, Perbup Pesawaran No 73 Tahun 2020, PerBup Pesawaran No 15 Tahun 2021, Perbup Pesawaran No 22.A Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran No 22.A Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran No 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten pesawaran Tahun 2021

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2021.
Halaman : 8

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Download file:

2022PERWAL3335Tegal.Walikota002.PDF

menara telekomunikasi

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2022/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelengaraan Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Penempatan Menara Bab IV Pembangunan Menara Bab V Pembongkaran Bangunan Menara Bab VI Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Bab VII Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi Bab VIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
12 hlm

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan KPU No. 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan KPU No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Mengubah

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan KPU No. 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
Peraturan KPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Download file:

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2019.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Lampung

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... I WAY KANANj SALINAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 3 TAHUN ...

... perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur Tambahan... k ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah (PERDA) ... No 7 Tahun 2020.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. ...

... kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran... ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah (PERDA) ... No 7 Tahun 2020.pdf

... - 7 penjelasan ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PT. ...

... UMUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan ...

... Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah ...

Hal. 7, File: Peraturan Daerah (PERDA) ... No 7 Tahun 2020.pdf

Download file:

Peraturan Daerah (PERDA) ... No 7 Tahun 2020.pdf

Penanaman Modal dan Investasi

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2020/No.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Lampung

ABSTRAK:

Upaya meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan serta peran swasta, BUMD dan BUMN untuk meningkatkan perekonomian daerah di Kabupaten Way Kanan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah; Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
UU Nomor 12 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 63 Tahun 2019; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2012; PERDA Prov. Lampung Nomor 2 Tahun 1999; PERDA Kab. Way Kanan Nomor 10 Tahun 2009.
Merupakan perubahan atas Perda Kab. Way Kanan No. 3 Tahun 2014 yang mengatur tentang ketentuan penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. Bank Lampung.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
9 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor07 Tahun 2021 tentang Pemil.han KepalaDesa Serentak; 1. ...

... Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5495); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun BUPATIDOMPU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA i.J:;: " .1'" ., .~. " '., ., .' ...

Hal. 1, File: PERBUP DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

... PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak i Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANBUPATIDOMPU NOMOR07 TAHUN2021 ...

... Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015) ...

Hal. 2, File: PERBUP DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR ~H. MUHIBUDDIN Diundangkan di Dompu Pada tanggal 02. ...

... Maret2021 f Pj;SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU, ~ KA ER JAELANI Ditetapkan di Dompu Pada tanggal O~ Maret 2021 f BUPATI DOMPU Ii,. iI: r I' i' . • • ·,',,;..··1/· ' ·'i"····V· j . ...

Hal. 6, File: PERBUP DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP DOMPU NOMOR 18 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 07 TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Bagian Hukum Pemda Dompu

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa Kententuan Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pemil.han Kepala Desa Serentak.
Undang- undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I] Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomer 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 tahun 2015 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2015).
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 07 TAHUN 2021 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2021, yang terdiri atas II Pasal perubahan Ketentuan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 07 Tahun 2021
Tidak Ada
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubemur Sulaweis Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentan Petunjuk Pelakasanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 7 Tahun 2011 ...

... GUBERNURSULAWESIUTARA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINS! ...

... SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH ...

Hal. 1, File: Pergub No. 22 Tahun 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, ...

... Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4740); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234; 11. ...

Hal. 2, File: Pergub No. 22 Tahun 2021.pdf

... kali terahkir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran ...

... SULAWESI UTARA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSJ SULAWESI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. MEMUTUSKAN : 26. ...

... Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Ten tang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan ...

Hal. 4, File: Pergub No. 22 Tahun 2021.pdf

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Download file:

Pergub No. 22 Tahun 2021.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 22, BD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 22

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kebutuhan perekonomian, maka pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah; b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 40a Tahun 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 30 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UDU RI Tahun 1945; UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 1997; PP No. 135 tahun 2000; PP No. 136 Tahun 2000; PP No. 137 Tahun 200; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 55 Tahun 2016; PERPRES No. 5 Tahun 2015; PERPRES No. 55 tahun 2019; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERGUB No. 30 Tahun 2019.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2021.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 24.A Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Lombok Utara Nomor 5Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten LombokUtara Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. ...

Hal. 2, File: PERBUP LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor15 ...

... Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati LombokUtara Nomor5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten LombokUtara Nomor 3 Tahun 2021 tentangPelaksanaanPemilihanKepalaDesa ...

... UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021 BUPATI LOMBOK UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ...

Hal. 1, File: PERBUP LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021.pdf

... persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1,meliputi; a. surat permohonan eliatas kertas bermaterai dengan format sebagaimana tercatum dalam lampiran XXIPeraturan Bupati ini; b. ...

... cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIIPeraturan Bupati ini; c. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang ...

... ketentuan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIIIPeraturan Bupati ini; d. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah ...

Hal. 4, File: PERBUP LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021.pdf

Download file:

PERBUP LOMBOK UTARA NOMOR 24.A TAHUN 2021.pdf

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24.A, Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 21. A Tahun 2021

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pencalonan bakal calon kepala desa dan efektifitas penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu. melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872); Undang-Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peinerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409); Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 96);
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA. Terdiri dari satu Bab Penyisipan, satu Pasal Perubahan dan dua ayat Penyisipan, satu Pasal Tambahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2021.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA NOMOR 3 TAHUN 2021
Tidak Ada
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 27 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Anak

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Hasil pencarian pada file:

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 27 TAHUN 2021 SALINAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... , Pasal 26, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3886); 2. ...

Hal. 1, File: Perbup Gunung Mas No.27 T...n Perempuan Anak.pdf

... dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. ...

Hal. 2, File: Perbup Gunung Mas No.27 T...n Perempuan Anak.pdf

... tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. II. ...

... Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) , ...

Hal. 18, File: Perbup Gunung Mas No.27 T...n Perempuan Anak.pdf

Download file:

Perbup Gunung Mas No.27 T...n Perempuan Anak.pdf

Perlindungan perempuan Anak

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/No.569

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Anak

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (5), PasaJ 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (7), Pasal 26, Pasal 27 ayat (6), Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Perernpuan dan Anak;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
a. penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak; b. P2TP2A; c. FPK2PA; d. tata cara pelayanan perlindungan perempuan; e. tata cara pemberdayaan perlindungan perempuan; f. pencegahan pelanggaran terhadap hak perempuan; g. pelayanan perlindungan anak; h. pencegahan pelanggaran terhadap hak anak; i. sistem inforrnasi perempuan dan anak; j. peran serta masyarakat; dan k. EvaJuasi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.