Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.842 peraturan dalam 0,981 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dengan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Download file:

Permendagri Nomor 53 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur

Download file:

Permendagri Nomor 54 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Landak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 57 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 58 Tahun 2022.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Batas Daerah Kabupaten Bone dengan Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permendagri Nomor 59 Tahun 2022.pdf

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...mor 3 Tahun 2023.pdf

PEMBERLAKUAN - STANDAR NASIONAL INDONESIA - METADATA GEOSPASIAL SECARA WAJIB

2023

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 3, BN 2023 (411): 5 Halaman, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Badan Informasi Geospasial diberikan kewenangan untuk menetapkan format metadata.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; UU No. 4 Tahun 2011; PP No. 34 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 128 Tahun 2022; Dan Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020
Pasal 4 (1) Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. sosialisasi; b. pelatihan teknis; c. bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya; dan/atau d. pendampingan penerapan SNI secara wajib. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standardisasi IG.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Lampiran File; 5 Halaman

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Pakaian Dinas

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...mor 5 Tahun 2023.pdf

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT - PEGAWAI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

2023

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 5, BN 2023 (511): 6 Halaman, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pakaian Dinas Dan Atribut Pegawai Badan Informasi Geospasial

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan citra, wibawa, persatuan,kesatuan, dan identitas pegawai Badan Informasi Geospasial, perlu adanya pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas beserta atribut pegawai Badan Informasi Geospasial.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; Perpres No. 128 Tahun 2022; Dan Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020
Pasal 7 (1) Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan Pegawai Badan pada: a. upacara hari ulang tahun KORPRI; b. upacara hari besar nasional; dan c. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI. (2) Seragam Batik KORPRI untuk pria terdiri atas: a. kemeja batik KORPRI; dan b. celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (3) Seragam batik KORPRI untuk wanita terdiri atas: a. blus batik KORPRI; dan b. rok dengan ketentuan paling tinggi 10 cm (sepuluh sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam. (4) Seragam batik KORPRI untuk wanita berjilbab terdiri atas: a. blus batik KORPRI; b. rok atau celana panjang berwarna biru dongker atau hitam dengan panjang sampai dengan mata kaki; dan c. jilbab berwarna biru dongker atau hitam. (5) Seragam batik KORPRI untuk wanita hamil menyesuaikan.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Lampiran File; 16 Halaman

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 16 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Dokumen Peraturan Badan I...or 16 Tahun 2022.pdf

PETUNJUK TEKNIS - PENYELENGGARAAN JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

2022

Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 16, BN 2022 (1167): 26 Halaman, jdih.big.go.id

Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan pembinaan, pengembangan karier, dan peningkatan profesionalisme pejabat fungsional surveyor pemetaan secara obyektif, transparan, dan tertib administrasi kepegawaian, perlu adanya pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan jabatan fungsional surveyor pemetaan.
Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; Perpres No. 94 Tahun 2011; Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020; Dan Peraturan PANRB No. 27 Tahun 2020
Pasal 3 (1) Surveyor Pemetaan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyelenggaraan informasi geospasial, pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial, dan pembangunan infrastruktur informasi geospasial pada instansi pemerintah. (2) Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. (3) Kedudukan Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. (4) Penetapan peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2022.
Lampiran File; 164 Halaman

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Permenlu Nomor 4 Tahun 20...an Internasional.pdf

peraturan - menteri - luar - negeri - tentang - tata - kelola - naskah - perjanjian - internasional

2023

Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 4, BN 2023 (217) : 17 Halaman, jdih.kemlu.go.id

Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri bertanggung jawab untuk melaksanakan tata kelola terhadap naskah asli dan salinan naskah resmi perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia
Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 116 Tahun 2020; Dan Permenlu No. 6 Tahun 2021
Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas tata kelola naskah Perjanjian Internasional, Pemrakarsa menyelenggarakan fungsi: a. pencetakan Naskah Asli Perjanjian Internasional yang telah siap ditandatangani di atas Kertas Perjanjian dan disimpan dalam Map Perjanjian; b. penyampaian setiap Naskah Asli Perjanjian Internasional yang telah ditandatangani kepada Penyimpan untuk disimpan dan dipelihara; c. penyimpanan Salinan Naskah Resmi (Certified True Copy) yang diterbitkan oleh Menteri; d. penjagaan kelengkapan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan fisik dan informasi Naskah Asli Perjanjian Internasional sampai diserahkan kepada Penyimpan; dan e. pengiriman dan pertukaran Naskah Asli Perjanjian Internasional dengan Mitra dilakukan melalui saluran diplomatik.

CATATAN:

Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2023.
Lampiran file: 26 hlm.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 14 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan BIG No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Badan Informasi Geospasial

Download file:

Peraturan BIG Nomor 14 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022.