Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 4 (1) Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. sosialisasi; b. pelatihan teknis; c. bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya; dan/atau d. pendampingan penerapan SNI secara wajib. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standardisasi IG.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib

T.E.U.

Indonesia, Badan Informasi Geospasial

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Informasi Geospasial

Bentuk Singkat

Peraturan BIG

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Bogor

Tanggal Penetapan

23 Mei 2023

Tanggal Pengundangan

26 Mei 2023

Tanggal Berlaku

26 Mei 2023

Sumber

BN 2023 (411): 5 Halaman, jdih.big.go.id

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Informasi Geospasial

Bidang

Halaman ini telah diakses 928 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Dokumen Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERLAKUAN - STANDAR NASIONAL INDONESIA - METADATA GEOSPASIAL SECARA WAJIB
2023
Peraturan Badan Informasi Geospasial NO. 3, BN 2023 (411): 5 Halaman, jdih.big.go.id
Peraturan Badan Informasi Geospasial TENTANG Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Badan Informasi Geospasial diberikan kewenangan untuk menetapkan format metadata. Dasar Hukum Peraturan BIG Adalah; UU No. 4 Tahun 2011; PP No. 34 Tahun 2018; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 128 Tahun 2022; Dan Peraturan BIG No. 4 Tahun 2020 Pasal 4 (1) Badan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa: a. sosialisasi; b. pelatihan teknis; c. bimbingan teknis, seminar, dan/atau lokakarya; dan/atau d. pendampingan penerapan SNI secara wajib. (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi standardisasi IG.
CATATAN:	Peraturan Badan Informasi Geospasial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023. Lampiran File; 5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521