Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.591 peraturan dalam 0,708 detik

Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pelindungan Data Pribadi

Abstrak

Hak Asasi Manusia Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 2022.pdf

Pelindungan - Data Pribadi

2022

Undang-undang (UU) NO. 27, LN.2022/No.196, TLN No.6820, jdih.setneg.go.id: 34 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Pelindungan Data Pribadi

ABSTRAK:

Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
UU ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
Lampiran: 50 hlm; penjelasan hlm. 35 sd 50.

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1948

Naturalisasi Joseph Cornelis De Groot

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 37 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Wajib Kerja Sarjana

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Mencabut

UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Surat Idzin kepada Dokter dan Dokter Gigi

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1961.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pembagian Tenaga Dokter, Dokter Gigi dan Bidan Secara Rasionil

Abstrak

Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pengadilan Pajak

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 2002.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1953

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Penerimaan Anggota Angkatan Perang Sukarela

Abstrak

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pers

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Download file:

UU Nomor 40 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Perjanjian-Perjanjian Pos Sedunia

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 5 Tahun 1961 tentang Perjanjian Pos Sedunia dan Persetujuannya

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1954.pdf

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UUDrt No. 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Masa Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan
UUDrt No. 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan Jumlah Maksimum Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Yang Dimaksud Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Nomor 30 Tahun 1956) tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

Download file:

UU Nomor 14 Tahun 1956.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT