Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.434 peraturan dalam 0,663 detik

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997

• Berlaku mulai 27 tahun yang lalu

Statistik

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1997.pdf

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1957

• Berlaku mulai 67 tahun yang lalu

Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPU No. 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan

Download file:

UU Nomor 29 Tahun 1957.pdf

Pejabat - Menjalankan Pekerjaan - Presiden - Wakil Presiden - Tidak Ada - Berhalangan

1957

Undang-undang (UU) NO. 29, LN. 1957/No. 101, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti atau Berhalangan, Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan UU ini adalah perlunya mengadakan ketentuan siapa yang akan menjalankan pekerjaan jabatan Presiden, jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan, sedang Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal-pasal 45 ayat 3, 48 dan 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Dalam UU ini diatur mengenai kondisi bahwa dalam hal Wakil Presiden tidak ada atau berhalangan, maka jika Presiden berhalangan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari. Dalam hal Wakil Presiden tidak ada, maka jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan pekerjaan jabatan Presiden hingga ada Presiden.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 1957.
Dicabut dengan Perpu No. 10 Tahun 1960

Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1955

• Berlaku mulai 69 tahun yang lalu

Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Ditetapkan dengan

UU No. 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang

Mencabut

PP Nomor 24 Tahun 1955

Download file:

UU Darurat Nomor 19 Tahun 1955.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Telekomunikasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1989.pdf

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Desain Industri

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 31 Tahun 2000.pdf

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 28 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1959

Pos

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1959.pdf

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1948

Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara

Download file:

UU Nomor 10 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Cagar Budaya

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Download file:

UU Nomor 11 Tahun 2010.pdf

cagar-budaya

2010

Undang-undang (UU) NO. 11, LN. 2010/ No. 130 , TLN NO. 5168, LL SETNEG : 54 HLM

Undang-undang (UU) tentang Cagar Budaya

ABSTRAK:

bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya; bahwa dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat; bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP 3. KRITERIA CAGAR BUDAYA 4. PEMILIKAN DAN PENGUASAAN 5. PENEMUAN DAN PENCARIAN 6. REGISTER NASIONAL CAGAR BUDAYA 7. PELESTARIAN 8. TUGAS DAN WEWENANG 9. PENDANAAN 9. PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN 10. KETENTUAN PIDANA 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2010.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeringkatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Nasional Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
54

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 44 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 1955.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 1964. Undang-undang ini berlaku pada hari diundangkannya dan untuk pertama kali diberlakukan terhadap: a. pengenaan pajak perseroan mengenai tahun-buku yang berakhir sesudah tanggal 30 Juni 1964. b. pengenaan pajak pendapatan untuk tahun-takwim/masa-pajak 1964.