Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.374 peraturan dalam 0,736 detik

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 2008.pdf

PEMBENTUKAN-Kabupaten-bengkulu-Tengah-PROVINSI-BENGkulu

2008

Undang-undang (UU) NO. 24, LN.2008/NO.97, TLN NO. 4870, LL SETNEG : 13 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Di Provinsi Bengkulu

ABSTRAK:

Untuk memacu kemajuan Provinsi Bengkulu pada umumnya dan Kabupaten Bengkulu Utara pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu membentuk Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah. Oleh karena itu, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu.
Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD Tahun 1945, UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 22 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, dan UU No. 10 Tahun 2008
Undang-Undang ini dibentuk Kabupaten Bengkulu Tengah di wilayah Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.
-
-
13 halaman

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Mencabut

UU No. 16 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi
UU No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1991.pdf

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

• Berlaku mulai 72 tahun yang lalu

Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Darurat Nomor 3 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1947

Naturalisasi George Wilhelm August Friedrichs

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 25 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1976

• Berlaku mulai 48 tahun yang lalu

Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1976.pdf

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan

Abstrak

Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan kabupaten Banggai Kepulauan

Download file:

UU Nomor 51 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1961

• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1961.pdf

Undang-undang Darurat No. 31 Tahun 1950

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UUDrt No. 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)

Download file:

UU Darurat Nomor 31 Tahun 1950.pdf

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1947

Naturalilasi Frans Matheas Hesse

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 9 Tahun 1947.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 1953.