Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,68 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1956.pdf

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1959

Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 6 Tahun 1959.pdf

Penyerahan- Tugas-Tugas- Pemerintah-Pusat- dalam- Bidang- Pemerintahan- Umum- Perbantuan- Pegawai- Negeri- dan -Penyerahan- Keuangannya-Kepada- Pemerintah- Daerah

1959

Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1959 No. 15 , TLN NO. 1752, LL SETNEG : 19 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintah Pusat dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya, Kepada Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan sejalandenganpelaksanaan"Undang-undangtentangPokok-pokokPemerintahan Daerah" 1956, maka perlu diatur penyerahan tugas-tugasPemerintah Pusat dalam bidang pemerintahan umum, perbantuanpegawai negeri dan penyerahan keuangannya, mepada PemerintahDaerah
a.pasal-pasal 1 ayat (1), 89, 131 dan 132 jo 142 Undang-undang DasarSementara republik Indonesia;b.pasal-pasal 31, 32 dan 55 Undang-undang tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah 1956 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6);c.Undang-No. 10 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 22)
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TENTANG TUGAS-TUGAS YANG DISERAHKAN KEPADAPEMERINTAH DAERAH BAB III TENTANG PENYERAHAN PEGAWAI. BAB IV TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH DAERAH. BAB V TENTANG PEMBIAYAAN PERBANTUAN. BAB VI ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN PENUTUP.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Undang-undang ini mulai berlaku pada hari yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah secara daerah demi daerah atau secara lain.
-
19

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1947

Naturalisasi Curt Ulrich Gross

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 27 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1953

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1953.pdf

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Jaminan Fidusia

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 42 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1979

• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu

Kesejahteraan Anak

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 4 Tahun 1979.pdf

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali

Dicabut sebagian dengan

UU No. 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur
Mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Timur
UU No. 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
Mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Nusa Tenggara Barat

Download file:

UU Nomor 64 Tahun 1958.pdf

Pembentukan- Daerah-Daerah- Tingkat- I-Bali,-Nusa-Tenggara-barat- dan- Nusa -Tenggara- Timur

1958

Undang-undang (UU) NO. 64, LN. 1958 No. 115, LL SETNEG : 10 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara barat dan Nusa Tenggara Timur

ABSTRAK:

a.bahwa berhubung dengan berlakunya Undang-undangNo.1tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untukseluruh wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari1957, perlu segera dibentuk daerah-daerah atas dasar Undang-undang tersebut;b.bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan sedalam-dalamnya pendapat dari Panitia Pembagian Daerah yang dibentukdenganKeputusan Presiden No. 202/1956 perihal Nusa Tenggaradan laporan peninjauan Menteri Dalam Negeri tentang daerah ituserta memperhatikan kehendak masyarakat di Nusa Tenggara,Pemerintah berpendapat sudah tiba saatnya untuk membagidaerah Propinsi Nusa Tenggara termaksud dalam PeraturanPemerintah Republik Indonesia SerikatNo. 21 tahun 1950(Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1950 No.59) menjadi tiga daerah-daerah tingkat I dimaksud oleh Undang-undang No. 1 tahun 1957;c.bahwa isi otonomi yang diberikan kepada daerah-daerah tingkat Idimaksud dalam sub b di atas tidak mengurangi otonomi yangmengingat sejarah perkembangannya dimiliki oleh daerah tingkatbawahannya;
a.pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia; b.Undang-undangNo. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 6)sebagaimana sejak itu telah diubah;
(1)Wilayah yang meliputi Daerah Bali, sebagai dimaksud dalam pasal14 ayat 1 sub 6 dari Staatsblad 1946 No. 143 dibentuk sebagaiDaerah tingkat I Bali.(2)Wilayah yang meliputi:a.Daerah Lombok;b.Daerah Sumbawa;a dan b sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 7 dan 8 dariStaatsblad 1946 No. 143, dibentuk sebagai Daerah tingkat I NusaTenggara Barat (3)Wilayah yang meliputi:a.Daerah Flores;b.Daerah Sumba;c.Daerah Timor dan kepulauannya;a sampai dengan c sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 9, 10dan 11 dari Staatsblad 1946 No. 143, dibentuk menjadi Daerahtingkat I Nusa Tenggara Timur.(4)Selanjutnya dalam ketentuan-ketentuan yang berikut ini, apabila tidakditentukan secara lain, ketiga daerah tersebut dalam ayat 1 sampaidengan 3 disebut "Daerah".

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1958.
-
-
13

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1948

Aturan-Aturan Istimewa Untuk Melancarkan Pekerjaan Pegawai Pencatatan Jiwa Dalam Hal Perceraian dan Perkawinan Orang yang Sudah Cukup Umur

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1948.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Sistem Perbukuan

Abstrak

Arsip

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU No 3 Tahun 2017.pdf

perbukuan-sistem

2017

Undang-undang (UU) NO. 3, LL SETNEG : 29 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Perbukuan

ABSTRAK:

bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan,informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global; bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu, bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;
Pasal 2O, Pasa21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengatur pelaku perbukuan, bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku,Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik,Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
29 halaman, lampiran 16 halaman

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2007

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2007.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT