Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,68 detik

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 41 Tahun 2003.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1954

• Berlaku mulai 70 tahun yang lalu

Keanggotaan Republik Indonesia dari Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)

Download file:

UU Nomor 5 Tahun 1954.pdf

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1951

• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu

Perubahan "Rechtenordonnantie" (Staatsblad 1882 No. 240 Jo. Staatsblad 1931 No. 47)

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UUDrt No. 8 Tahun 1951 tentang Perubahan Reglement A yang Dilampirkan pada Rechtordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471)

Download file:

UU Darurat Nomor 2 Tahun 1951.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Administrasi Kependudukan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Mencabut

UU No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 2006.pdf

Administrasi Kependudukan - PERKAWINAN

2006

Undang-undang (UU) NO. 23, LN.2006/NO.124, TLN NO.4674, LL SETNEG : 52 HLM

Undang-undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan

ABSTRAK:

NKRI pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.
Dasar hukum UU ini yaitu: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965); UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; dan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f UU ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dan terdapat UU yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu: a). Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849:25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); c). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946:136); d). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura,Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564); e). Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288); dan f). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor putusan 18/PUU-XI/2013.
Penjelasan : 33 hlm.

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Perfilman

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1992.pdf

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

• Berlaku mulai 35 tahun yang lalu

Sistem Pendidikan Nasional

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mencabut

UU No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi
UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 1989.pdf

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1973

• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu

Landas Kontinen Indonesia

Abstrak

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 16 Tahun 2023 tentang Landas Kontinen

Download file:

UU Nomor 1 Tahun 1973.pdf

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1947

Naturalisasi Herman Oscar Gustav Fischer

Abstrak

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

UU Nomor 26 Tahun 1947.pdf

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1995

• Berlaku mulai 29 tahun yang lalu

Pemasyarakatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Hukum Acara dan Peradilan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Download file:

UU Nomor 12 Tahun 1995.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 1951.