... Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaKecil ...

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang Panjang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan ...

... Pasal 9 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No 200438 A Agar ...

... PRESIDEN REPIITLIK INT'{}NESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PADANG PANJANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...

... Kota Padang Panjang sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ...

... Desain pengaturan Kota Padang Panjang berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok ...

... SALINAN PRESIDEN REPTIEUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PADANG PANJANG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN ...

... Panjang di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi dengan ...

... perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi ...

... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundan g-undangan. ...

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...

... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkalis dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...

... Provinsi Riau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau. 2. ...

... Kabupaten Bengkalis adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...

... Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956). ...

... PRESIDEN REPUILIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BENGKALIS DI PROVINSI RIAU I. ...

... Kedudukan Kabupaten Bengkalis sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...

... Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkalis dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...

... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...

... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 ...

... PRESIDEN REPUELIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI I. ...

... Desain pengaturan Kabupaten Batanghari berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok ...

... Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang ...

... Menimbang Mengingat SALINAN PRESIDEN REPT.IBUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BATANGHARI DI PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...

... kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ...

... sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang ...

... Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar ...

... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undangundang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 60 ...

... PRESIDEN REPUBLIK IhIDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI I. ...

... Desain pengaturan Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...

... Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang ...

... SALINAN PRESTDEN REPUBIJK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG KOTA JAMBI DI PROVINSI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa Kota ...

... masyarakat Kota Jambi di Provinsi Jambi; c. bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak sesuai lagi ...

... dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota Jambi di Provinsi ...

... Pasal 7 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil ...

... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah ...

... Undang-Undang diundangkan. Pasal 9 ini mulai berlaku pada tanggal SK No200351 A Agar ...

... PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU I. ...

... Desain pengaturan Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan UndangUndang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai ...

... Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom KotaKecil dalam ...

... Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG KOTA PEKANBARU DI PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru di Provinsi Riau; c. bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah ...

... tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan hun.f c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kota ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 Pasal 3.Yang dimaksud dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah pasal 22 Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 dan peraturan-peraturan ...

... Nomor 18 tahun 1965 jo Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. ...

... Pasal 7.Cukup jelas. ...

... XIX/ MPRS/1966 maka pada tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1969 yang antara lain menetapkan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1962 dan Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1963 ...

... Meskipun sejak tanggal 5 Juli 1969 telah diundangkan Undang-undang Nomor 6 tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang khususnya ...

... Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Nomor urut 6 Lampiran III, namun pernyataan tidak berlakunya Undang-undang itu ditetapkan pada saat ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 7 Pasal 13. Pemisahan anggaran untuk urusan-urusan Pemerintah Pusat dan Daerah akan diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1971/1972. Pasal 14. ...

... Segala peraturan perundangan yang berlaku bagi Propinsi Irian Barat dan Kabupatennya yang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini tetap berlaku, selama belum diubah, diganti atau dicabut. BAB IV. ...

... Pasal 16. (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat." (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG ...

... Dasar Sementara Republik Indonesia, Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang tentang Pengubahan "Overschrijvingstarief" yang dilampirkan pada Ordonansi yang ...

... Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. ...

... ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1956 TENTANG PENGUBAHAN "OVERSCHRIJVINGSTARIEF" YANG DILAMPIRKAN PADA ORDONANSI YANG MENGATUR BIAYA BALIK-NAMA BARANG-BARANG TETAP (STAATSBLAD 1949NO ...

... Akan dirasakan tidak adil, jika orang yang telah memajukan permohonan sebelum berlakunya undang-undang ini dikenakan tarip baru oleh karena pembuatan akta pendaftaran tanahnya dilangsungkan pada hari atau ...

... Berhubung dengan itu perlu diadakan peraturan peralihan. Sekretaris Kementerian Kehakiman, Mr. SOEDARJO. Termasuk Lembaran-Negara No. 12 tahun 1956. LN 1956/12; TLN NO. 963 ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... Diundangkan pada tanggal 7 Maret 1956. Menteri Kehakiman, LOEKMAN WIRIADINATA. Menteri Kehakiman. LOEKMAN WIRIADINATA ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN UANG BERAT BARANG, SEBAGAI BEA PEMAKAIAN PERLENGKAPAN PELABUHAN. ...

... X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; MEMUTUSKAN : Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG TENTANG "UANG BERAT BARANG 1948" Pasal 1. ...

... Sebagai bea pemakaian perlengkapan pelabuhan dipungut uang berat barang pada pelabuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 2. 1. ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 - PENJELASAN Maksud Undang-undang ini ialah agar supaya pemungutan bea menurut hukum dapat disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada dewasa ini. ...

... Dengan Undang-undang ini maka pemungutan bea atas pengangkutan barang-barang dari dan ke-daerah-daerah di Indonesia yang tidak dikuasai sepenuhnya oleh Pemerintah Republik Indonesia akan mendapat dasar ...

... dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional; Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 33 tahun ...

... 1950, Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan pasal-pasal 89 dan 120 Undangundang Dasar Sementara; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; Memutuskan: Menetapkan : Undang-undang Tentang Pembatalan Hubungan ...

... Piagam Penyerahan Kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan, serta pertukaran surat tentang status quo Irian-Barat dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal. Pasal 3… ...

... Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetujuan dan pertukaran surat yang bersangkutan tentang hal kerjasama, baik di lapangan urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudayaan, maupun ...

... Undang-undang, Keputusan-keputusan serta Peraturan-peraturan penyelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 1 sampai 4 tidak berlaku lagi. Pasal 6. ...

... Pasal 7… ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 4 Pasal 7. ...

... Pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 9. Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembatalan Konperensi Meja Bundar seluruhnya." Pasal 10. ...

... Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Pebruari 1956. Agar... ...