PENCARIAN PERATURAN
Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,72 detik
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1954 TENTANG GUNA MENETAPKAN WAKTU BERLAKUNYA ATURAN HUKUMAN YANG TERMAKSUD DALAM PASAL 3 AYAT 2 ORDONANSI (STAATSBLAD ...
... Darurat tahun 1953 No. 6 Lembaran Negara tahun 1953 No. 25); Mengingat Pula : Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia; MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT GUNA MENETAPKAN ...
... Pasal 2 Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954. Agar... ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN Undang-undang Darurat tersebut tiada perlu dijelaskan, karena pada pokoknya sama dengan Undang-undang Darurat Nr 6 tahun 1953 (Lembaran-Negara 1953 Nr 25) beserta ...
... Dalam pada itu kiranya setiap orang akan sependapat dengan Pemerintah, bahwa penyelundupan pada khususnya dan pelanggaran peraturan devisen pada umumnya yang terang-terang merugikan Negara dan masyarakat ...
... Dengan perubahan tersebut, maka tidak perlu lagi tiap tahun diadakan perubahan, karena tidak diadakan batas waktu berlakunya. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 498 ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peng- undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO PERDANA MENTERI ttd ALI SASTROAMIDJOJO Diundangkan pada tanggal 7 Januari 1954. ...
... MENTERI KEHAKIMAN. ttd DJODY GONDOKUSUMO LEMBARAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 1954 ...
-
UU No. 18 Tahun 1954
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... Undang-undang Nomor L2 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956); dan b. ...
... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi ...
... PRESIDEN REPIJSL|K IHDOI{ESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU DI PROVINSI RIAU I. ...
... mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang ...
... Desain pengaturan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan ...
... Provinsi Riau adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau.2. ...
... Kabupaten Indragiri Hulu, yang sebelumnya bernama Kabupaten Inderagiri, adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang ...
... Pasal 2 Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
-
UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indragiri Hulu dalam UU Nomor 6 Tahun 1965, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. -
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indragiri Hulu dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. ...
... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316); 4. ...
... Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI YOGYAKARTA, DI BANDAR LAMPUNG, DAN DI JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...
... 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memiliki daerah hukum yang sangat luas dan masing-masing meliputi wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Tingkat I Lampung dan Dengkulu, serta Daerah ...
... Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama ditetapkan dengan Undang-undang; d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dipandang perlu membentuk Pengadilan ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 5 - PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DI YOGYAKARTA, DI BANDAR LAMPUNG, DAN DI JAMBI I ...
... UMUM Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terdapat 18 (delapan belas) Badan Peradilan Agama yang berfungsi sebagai Pengadilan Tinggi Agama yang dibentuk ...
... Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama didasarkan kepada ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dianggap perlu ...
... ini, dan Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN. ...
... Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : a. Tanaman ialah tiap-tiap jenis tumbuh-tumbuhan dalam keadaan dan bentuk apapun juga; b. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1961 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMASUKAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN A. PENJELASAN UMUM. ...
... B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. ...
... Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 tahun 1960 wilayah Republik Indonesia meliputi pula laut seluas 12 mil laut dari garis yang ditarik dari titik-titik terluar dari pulau-pulau ...
... Demikian pula dianggap Undang-undang ini dilanggar, setelah tanaman atau bibit tanaman yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, diturunkan dari alat pengangkutan. ...
... Pasal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 15 Undang- undang Darurat Nomor 7 tahun 1955. Pasal 6. ...
... Pasal 7. Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 2147 ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR11 TAHUN 1968 (11/1968) TENTANG CHARTER OF THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. ...
... Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XII/MPRS/1966; Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...
... Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Undang- undang ini akan diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 3. ...
... Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan. ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya kedalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...
... Sekretaris Negara R.I., ALAMSYAH Mayor Jenderal TNI. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1968 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1968/ ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA PRESIDEN ...
... MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA NEGARANEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA. Pasal 1. ...
... Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar ... ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... LEMBARAN NEGARA REPUBLIK IDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 11 ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... FRESIDEN REPUELIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT I. ...
... Kedudukan Kabupaten Sijunjung, yang sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan berubah nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perrrbahan Nama Kabupaten Sawahlunto/ ...
... Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam ...
... PRESIOEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN SIJUNJUNG DI PROVINSI SUMATERA BARAT Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK ...
... kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 72 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera ...
... tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat; Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (21, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945; SK ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bintan dalam Undangundang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... FRESIDEN REPUELIK IHDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN BINTAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU I. ...
... Kedudukan Kabupaten Bintan, yang sebelumnya bernama Kabupaten Riau dan berubah nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Kepulauan Riau menjadi ...
... Desain pengaturan Kabupaten Bintan berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan AturanAturan Pokok Mengenai ...
... PRESIDEN REPUBUK INDONESIA -2Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Sumatera Tengah, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. ...
... Pasal 7 Cukup jelas. SK No 200263 A Pasal 8 ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bintan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947 TENTANG MENETAPKAN "PAJAK RADIO" ATAS SEMUA PESAWAT PENERIMAAN RADIO. ...
... X; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat; Memutuskan: Menetapkan peraturan sebagai berikut: UNDANG-UNDANG PAJAK RADIO. Pasal 1. ...
... Yang dimaksudkan dengan pesawat penerimaan radio dalam Undang-undang ini, ialah segala alat, yang dapat digunakan untuk menerima gelombang radio (Hertzche golven). Pasal 3. ...
... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 3 - PENJELASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1947 Dalam jaman pemerintah Belanda siaran radio diurus oleh N.V. ...
... Menurut keterangan dari Pejabatan P.T.T. jumlah pesawat penerimaan radio yang telah didaftarkan atas Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 6, tanggal Yogyakarta, 18 Juli 1946, di Jawa dan Madura pada akhir ...
... Undang-undang menetapkan besarnya pajak radio R 5,- sebulan. ...
... Kepala Kantor telepon atau pegawai yang ditunjuknya atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Pejabatan Pos, Telegrap dan Telepon; b. ...
... (1) Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pajak Radio" (2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1947. (3) Untuk Sumatera besarnya uang tersebut dalam pasal 4 dan 9 ditetapkan oleh ...
... Peraturan untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 1947. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO. ...
-
UU No. 4 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang, Undang-Undang Darurat dan Ordonansi-Ordonansi Mengenai Masalah-Masalah Pajak, Dikeluarkan Sebelum Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Darurat Nr 36 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
-
UU No. 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
-
UU No. 21 Tahun 1948 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947 tentang Pajak Radio
-
UU No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 84)" Sebagai Undang-Undang
... . -5BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
... Pasal 8 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten ...
... Pasal 9 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan ...
... I FRESIDEN REFUELIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT UMUM Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ...
... Kedudukan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi ...
... Desain pengaturan Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan ...
... SALINAN REPUIUK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... Kabupaten Lima hrluh Kota di Provinsi Sumatera Barat; c. bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Iingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak ...
... sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hunrf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten ...
-
UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan