UU No. 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Undang-undang (UU) tentang Mengubah dan Menambah Undang_undang Penempatan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1953
ABSTRAK:
bahwa Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
Pasal 113 dan Pasal 114 dari Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-BAB I (Pengeluaran)19531.1.Presiden dan Wakil Presiden, ditambahdengan ..............................Rp.1.774.200,-1.2.Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteridan Menteri-menteri Negara, ditambahdengan ...............................Rp.1.021.200,-1.3.Dewan Perwakilan Rakyat RepublikIndonesia, ditambah dengan ...........Rp.30.950,-1.6.Biro Perantjang Negara, ditambah denganRp.101.000,-1.10.Kepolisian Negara ditambah dengan .....Rp.4.500.000,-1.11.Biro Rekonstruksi Nasional, ditambahdengan ................................Rp.15.246.600,-1.13.Pengeluaran tak tersangka, ditambahdengan ................................Rp.15.021.100
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1953.
Bagian I dari anggaran Republik Indonesia yangmengenai tahundinas 1953, yang antara lain ditetapkan atas Undang-undang tahun 1954Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor109), perlu diubah dan ditambah
Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian I.B.W. XI (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
ABSTRAK:
-
Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danpasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I. B.W.)
Bagian I.B.W. (Pelabuhan Tanjung Priuk) dari anggaran RepublikIndonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakanpada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1955.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of India On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Convention on The Prohibition of The Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their Destruction (Konvensi tentang Pelarangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Transfer Ranjau Darat Anti Personel dan Pemusnahannya)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2006.
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters)
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 7 Tahun 2021
... SULAWESI UTARA TOMOHON NOMOR7TAHUN2021 TOMOHON NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN TOMOHON TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALi KOTA TOMOHON, Menimbang: a. bahwa berdasarkan ...
... ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2021tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri ...
... dengan Undang-UndangNomor&l, PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA ...
... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2021tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia ...
... Tahun2021Nomor 403); 7. ...
... Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 Nomor 35). ...
... Pasal 2 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Umum lnspektur Kota KabagHukum Kepala BPKPD Diundangkan di Tomohon pada tanggal 10 Juni 2021 ' . Ct'j. ...
... SE H, NGKUANGAN Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 10 Juni 202i WALI KOTA TOMOHON, CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK BERITA D ERAH KOTA TOMOHON TAHUN2021NOMOR7 ...
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD Kota Tomohon Tahun 2021 Nomor 7
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahubn 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021; b. bahwa adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2921.
UU No. 10 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDIKBUD No. 5 Tahun 2021; PERMENKES No. 12 Tahun 2021; PERDA No. 5 Tahun 2020; PERWALI No. 35 Tahun 2020.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2021
Undang-undang (UU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between the Republic of Indonesia and the Islamic Republic of Iran on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang hukum dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana, Pemerintah Republik lndonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran telah menandatangani Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana pada tanggal 14 Desember 2016 di Tehran, Iran.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang ini mengatur tentang:
Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Iran Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
-
-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keperluan mendesak meliputi kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan dan/atau perundang-undangan Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Meénteri Dalam Negeri Normor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2020;
Ketentuan pada Pasal 88 Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 77
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir
Tahun 2020 Nomor 77) substansi tetap, Lampiran I, Lampiran II pada
Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Puri Husada,
Rumah Sakit Umum Daerah Raja Musa, Rumah Sakit Umum Daerah
Tengku Sulung, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Pengendalian Pendudwk, Keluarga Berencana
Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Perikanan, Dinas
Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Peternakan, Sekretariat Daerah, Badan Permcanaan Pembangunan
Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Gaung Anak
Serka, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran VI diubah)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2021.
Lampiran: 27 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
