PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,098 detik
APBD
... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN ...
... kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ...
... dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. ...
... 4. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 5) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan ...
... Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban ...
... Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. ...
... 2022 NOMOR 1 NOREG RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: 85/1/2022 ...
- Download :
- 2022pd6503001.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
Struktur Organisasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 7. ...
... Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 10. ...
... Hkmsetdawk:tb 0201039 BUPATI WAKATOBI, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka pelaksanaan penataan kepegawaian ...
... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TENT ANG PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 1 TAHUN 2020 BUPATI WAKATOBI ...
... Hkmsetdawktb 020103 9 7 UPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 1 BERITA DAERAH Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal ~1 - t - 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, - BUPATI WAKATOBI, Ditetapkan di Wangi-Wangi ...
... Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... BAB VII KETENTUAN PENUTUP ( 4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
- Download :
- PERBUP NO. 1 TAHUN 2020.pdf
Pangan, Pertanian dan Peternakan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman
... Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 tentanq Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985. 6. Peraturan Pernerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 7. ...
... Peraturan Presiden RI No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Ponanggulangan Kemiskinan. 10. lnpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan. 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang "Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ·, anun 2006 ternang Pedoman Pengelolaen Keuangan Daerah". 12. ...
... ; 4. 3. ...
... 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 2. b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan ...
... MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENT ANG NOMOR \ TAHUN 2011 PERATURAN BUPATI REMBA!.. ...
... Pasal 1 PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN) DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 Menetapkan MEMUTUSKAN: 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nornor 24, Tambahan Lembaran Negara ...
- Download :
- Perbup 2011 - 01.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi
... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 ...
... Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. ...
... 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN I. ...
... Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. ...
... dan administrasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Republik ...
Desa
... (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ...
... (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaan pendapatan desa dan wajib disetorkan ke rekening kas desa paling lambat ...
... Pasal 52 (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala ...
... dan Menengah (UMKM) 4 5 01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 4 5 02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 4 5 03 Pengadaan ...
... Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 4 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4 6 Sub Bidang Dukungan ...
... 4 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal 4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 4 7 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa Pembangunan ...
... untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Mengingat : 1. ...
... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...
Hak Asasi Manusia
... dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA,HIV dan AlDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas dan korban penelantaran sebagaimana ...
... dimaksud pada ayat (1) huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik; (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi ...
... menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran; c. memberikan akses layanan publik dan jamman sosial bagi anak penyandang disabilitas ...
... Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak; 1. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...
... telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama ...
... BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 2. ...
... Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur. 4. ...
- Download :
- Perda No. 1 Tahun 2021.pdf
Partai Politik dan Pemilu Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada ...
... Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman ...
... Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ; 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun ...
... 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI ...
... Peraturan perundang-undangan tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sering mengalami perubahan dan saat ini sedang dilakukan pembahasan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun ...
... Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. ...
... 1 BUPATI PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG ...
... Pesisir Selatan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan ...
... menghambat pemberian bantuan, untuk itu perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan ...
- Download :
- PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015.pdf
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 7. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...
... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157): 9 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781): MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLA ...
... Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. ...
... Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. ...
... bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kampar agar dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan ...
... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ...
-
Peraturan Bupati Kampar Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2015 Nomor 30)
- Download :
- perbub 1 Tahun 2022.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... 2 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; iO.l'eraturan Menteri Reuangan Nomor 50/I'MK01/2011 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara ...
... Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan ...
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...
... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi NomOI" 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor ...
... Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem dan ProseduI" Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 14). ...
... 10 (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun an~aran berikutnya. (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana ...
... dimaksud pada ayat (1)kepada Kepala KPPNse1aku KPAPenyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. - . ...
... 4 Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKABUPATEN MAJALENGKA, ~k: GUN GUN M.D.• S.H.• M.Pd. ...
- Download :
- No 1 Thn 2018 ttg Rincian DD Thn 2018.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan