... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2004 tentang tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksanaan Temnis Daerah Kabupaten Temanggung; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG TENTANG ...

... BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 470/11 TAHUN 2006 TENTANG KOMITE AKSI KABUPATEN TEMANGGUNG PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK BUPATI TEMANGGUNG, Menimbang : ...

... Aksi Nasional Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite Aksi Kabupaten Temanggung ...

... ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941 ...

... Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (debt bondage) dan penghambatan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam ...

... Pemanfaatan, Penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Internasional yang relevan; d. ...

... guna penyelesaian lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ...

... Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ...

... Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana ...

... Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan ...

... Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51); 10. ...

... Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61) 11. ...

... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); MEMUTUSKAN ...

... BALI KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 14/ HK /2023 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI KARANGASEM, Menimbang Mengingat ...

... Kegiatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023; b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati ...

... Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

... PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PERMEN-KP/2014 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN HIBAH LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT ...

... Nomor 4400); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/ Ketua Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180 ...

... Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010– 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014); MEMUTUSKAN ...

... Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan); 2) Untuk perijzinan tenaga ahli asing yang akan melakukan penelitian mengacu pada ketentuan yang ...

... berlaku pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan asing (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan ...

... perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan dan Pengembangan Perikanan). ...

... Usaha Swasta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang ...

... Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tlrgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja lrmbaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan ...

... Presiden Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan; 7. 8. ...

... LAMPIRAN PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR BD TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESI,A BAB I PENDAHULUAN Latar ...

... Nasional Republik Indonesia, pencegahan dan pemberantasan korupsi, pelaksanaan reformasi birokrasi serta berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 ...

... Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Umum penanganan Kepentingan. ...

... ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: PERATURAN KEPAI,A ARSIP REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 9. ...

... -JPeraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2OO6 tentang Organisasi dan Tata Ke{a Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala ...

... Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor OS Tahun 2010; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Arsip Nasional Republik ...

... ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ...

... ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang ...

... ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang ...

... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan ...

... Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali ...

... Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. ...

... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Serita Negara Republik / Indonesia Tahun 2011 Nomor 729); • Mengingat 2 Ruang Kabupaten ...

... Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Serita Negara Republik /. Indonesia Tahun 2011 Nomor 729); • ...

... Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung Anggota 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung Anggota 11. ...

... Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Anggota 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Anggota 13. ...

... Kepala Badan Pusat Statisik Kabupaten Temanggung Anggota Lampiran Nomor Tanggal : Peraturan Bupati Temanggung : 441.4/28 Tahun 2006 : 29 Agustus 2006 ...

... BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 474.1/28/TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TEMANGGUNG ...

... 53 Tahun 2000, dimana untuk Kabupaten Temanggungtelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 441.4/227 Tahun 2001, sesuai dengan Rapat kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Tahun ...

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 ...

... Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 4. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG ...

... , memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat serta lingkungan; 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Rebuplik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah; ...

... EN ATEYAWAN BUPATI SIAK PROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR ¢-4 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN ...

... RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Menimbang Mengingat KABUPATEN SIAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIAK, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan ...

... , Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang ...

... Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi; 13. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17) ; 15. ...

... Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN Membentuk Tim ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

... Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Koperasi ...

... Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan ...

... BUPATI GIANYAR PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 75/ E-03/ HK/ 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMENUHAN IZIN USAHA, PEMBUKAAN KANTOR CABANG, CABANG PEMBANTU, DAN KANTOR KAS KOPERASI ...

... SIMPAN PINJAM DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan berusaha bagi anggota dan masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, perlu ...

... Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 1'3.J.11.un 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 157); 22.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita 23. ...

... ketentuan terkait tata cara pengelolaan hibahj'bantuan scsial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang ...

... Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan diubah, telah sebagaimana beberapa kali Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang ...

... Perubahan Kelima Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor ...

... rtA PEP� TUP"�"'l BUPATI Y..EPULAUA...lil SULA NOMOR 6./ TAHUN 2022 TATA C��-A. PEMBERIA..� DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COV! ...

... llf RA.HU.AT TUP..A .. 1'1 Y�"llfG MA..� ESA BUPATI KEPULAUAN SULA, Menimbang Mengingat a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan ...

... Undang-undang Nornor 4 Tahun 1984 tentang Waba..� Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); ---------------------------- ...