Kriteria:Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
... 2020 tentangPengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Di.sea.se 2019 (COVID- 19) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2271; Peraturan ...
... Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 202O tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229 ...
... ) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2O2O tentarg Perubahan atas PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka ...
... IIEITTERI KESEHATAN REPUBLIK IilDONESTA KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.0 1.07lMENKES/6s88/2O20 TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH, DAN BESARAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN MELALUI PENUGASAN ...
... vaksin COVID-19 melalui penugasan kepada badan usaha milik negara dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.O 1.07/Menkes/ l2O2O tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan ...
... ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentangPengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam b C ...
... Mengingat 1 -2Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapar Jenis, Jumlah, dan Besaran Harga Pembelian Vaksin Melalui ...
... Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Diseose 2019 (COVID-I9I:' Undang Undang Nomor4Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus ...
Keputusan Menteri Kesehatan NO. HK.01.07/MENKES/6588/2020, Kementerian Kesehatan: 5 Hlm
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Besaran Harga Pembelian Vaksin Melalui Penugasan PT Bio Farma (PERSERO) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin COVID-19
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 35/E-02/HK/2023 Tahun 2023
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 6. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17); 8. ...
... Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU ...
... GIANYAR TAHUN2023 BUPATI GIANYAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4Peraturan Bupati Gianyar Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4, Tambahan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...
... LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMORTENTANG 35/E-02/HK/2023 PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GIANYAR TAHUN ...
... 2023 DAFTAR NAMA PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GIANYAR TAHUN2023 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI TRIWULAN IV TAHUN 2022 ...
... / JABATAN GOL % JUMLAH BERDASARKAN SK PPH 15% JUMLAH BERSIH Rp Rp Rp Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ir. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35/E-02/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 35/E-02/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN BESARAN DAN PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun
2020, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran dan Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada Dinas
Pariwisata Kabupaten Gianyar Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 8 Tahun 2010,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022,
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 129 Tahun 2018,Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
10 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 12.1.2 Tahun 2017
... Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi; b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana ...
... perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Kabupaten Sleman; c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat 4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah ...
... Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...
... 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa ...
... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunung api Merapi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelayanan Museum Gunungapi Merapi pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan), perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi; b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Kabupaten dan berdasarkan hasil konsultasi Gubernur sebagaimana tertuang dalam Surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 061/22135 tanggal 11 Desember 2017 perihal Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), perlu menetapkan UPTD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman; c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja UPTD pada dinas, UPTD pada badan, rumah sakit, dan pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi;
Dasar Hukum peraturan ini : 1. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12Tahun 2017; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020; 8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.5 Tahun 2020;
Materi Pokok : Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Peraturan Bupati SlemanNomor38.17Tahun 2018tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja UPTDMuseum Gunungapi Merapi dicabut
Jumlah Halaman : 8 HLM; Lampiran : 1 halaman
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.05/2019
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Hasil pencarian pada file:
... ; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan PeraturanMenteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...
... PeraturanMenteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! ...
... KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan ...
... badan layanan umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan men teri / pim pin an lem baga; b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2785/V /REN.2.3./2018/ Pusdokkes ...
... - 9 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanMenteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 536 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u .b. Kepala Bagian TU www.jdih.kemenkeu.go.id ...
Peraturan Menteri Keuangan NO. 63/PMK.05/2019, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 9 HLM
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Bojonegoro Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2019.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6587/2020
... -3Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O tentangPengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Tahun 2020 Nomor 227); : PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2O20 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Diseo.se 2Ol9 (COVID-19) (Berita Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 79 Tahlun 2O2O tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan ...
... KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.0 1.07lMENKES/6587/202O TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN CORONA YIRUS D/SEASE 20 19 (COVID- 19) DENGAN ...
... pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2O2O ter,tang Pengadaan Vaksin dan ...
... Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19), perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan ...
... Perjanjian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH termasuk memuat jenis, jumlah dan besaran harga pembelian vaksin COVID-l9 yang ditetapkan oleh Menteriuntuk setiap kali proses pengadaan. ...
... Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKDS/616612O2O tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Corona Virus Dbease ...
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Hasil pencarian pada file:
... KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61a TAHUN 1972 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJASAMA KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KERAJAAN BELGIA Presiden Republik Indonesia, Membaca ...
... : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 2 Nopember 1972 No. 11085/72/19 tentang permintaan pengesahan Persetujuan Kebudayaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belgia. ...
... Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 Tahun 1968; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74 Tahun 1969; 4. ...
... koluarga, mereka diwilayah masing-masing;. ses~ai dengan u.ncW.ng.. undang danperaturan-peratmran yang sedang beI'laku~ . , Nota ini dan jatiabim Kedutaan Beaar-I\erajaan Belgia akan meru": pakan bagfan ...
... wakil Kedutaarf Besar Kerajaan Balgia tentang bebez-apa koreksi at.as teks persetujuan t9r~ebut diat.as,? ...
... Kerajaan Belgia, yang ditanda-tangani oleh Menteri Luar. - IJegeri Republik Irrlonesia" AO.2ln ~1alik:l danMenteri Pel-dagallfr,rul Luar Neger.iKerajaan Belgia> HenryFayat"pada tanggel 1~ I JantiaJ.i ...
... 7 LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 21/HK/2023TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023 SUSUNAN KEANGGOTAAN ...
... TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PETA POTENSI DAN PELUANG USAHA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 Jabatan Dalam Jumlah No. ...
... Unsur Dinas Koperasi, - - Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kab. Karangasem 4. Unsur Dinas Pertanian, - - Pangan dan Perikanan Kab. Karangasem 5. Unsur Dinas Kesehatan - - Kab. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 8. ...
... Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15); 12. ...
... Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56); ...
... 9 LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 21 /HK/2023TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023 SUSUNAN ...
... PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023 Jabatan Dalam Jumlah No. ...
... Unsur Dinas Koperasi, - - Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian danPerdagangan Kab. Karangasem 4. Unsur Dinas Kebudayaan - - dan Pariwisata Kab. Karangasem l ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM NOMOR 21/HK/2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 serta dalam rangka
penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pintu, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I dan E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
-
-
31 Halaman dan Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
