PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,763 detik
Struktur Organisasi
... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. ...
... Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota sibolga; ·I ,·-·····1 ... ...
... 4. Undang-Undang ... 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. ...
... Menimbang bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kota S:ibo1ga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga, perlu mengatur ...
... DAN FUNGSI PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SIBOLGA PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR: 188.3/05/TAHUN 2013 TENTANG BERITA - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 4 TABUN 2013 i , ...
... Pasal 6 {2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Kepala BPBD mempunyai fungsi : . •<\ a. perumusan dan" penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi ...
... penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalarn kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ...
... ; g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Tahun 2009-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 11), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan ...
... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, MEMUTUSKAN: Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ...
... ), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 3147), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran. ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 16.a TAHUN 2015 nimbang PERATURAN BUPATI GORONTALO NOMOR 16.a TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... YANG MAHA ESA BUPATI GORONTALO, :a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan rencana kerja ...
... pemerintah daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, . bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ...
Struktur Organisasi
... Keputusan Presiden Nomor 178 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimama telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001; 4. ...
... Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 56/M.PAN/2/2001 tanggal 28 Februari 2001; M E M U T U S K A N : ...
... Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN STANDARDISASI NASIONAL. ...
... Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, ...
... program dan perencanaan; b. penyusunan anggaran rutin dan pembangunan; c. perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, serta inventarisasi kekayaan negara; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan ...
... Pasal 12 Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha terdiri dari : a. Bagian Perencanaan dan Program; b. Bagian Keuangan; c. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; d. Kelompok Jabatan Fungsional. ...
... 9 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan. ...
... Pasal 21 Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, penggajian, serta urusan pengadaan, penyimpanan, ...
... penyaluran, ...
-
Perka BSN No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
-
Keputusan Kepala BSN No. 130/PER/BSN/7/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
-
Keputusan Kepala BSN No. 415/BSN-I/HK.02/03/98 Tahun 1998 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional
-
Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSNI/HK.02/03/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasiona
- Download :
- Keputusan Kepala BSN 965 Tahun 2001.pdf
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
... Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah; 8. ...
... Kawasan Stategis Cepat Tumbuh Wisata Pertanian Sleman Barat dengan tema pengembangan pariwisata berbasis pertanian; d. ...
... Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Sekitar Pintu Tol dengan tema pengembangan infrastruktur permukiman, perdagangan, jasa, dan penguatan ekonomi daerah. (2) Kawasan Stategis ...
... Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok; 4. Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping; 5. Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping; 6. Kalurahan Nogotirto, Kapanewon Gamping; 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); 11. ...
... Peraturan Bupati Sleman Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6.1); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN ...
... BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6.1 TAHUN 2019 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SLEMAN. ...
-
PERBUP Kab. Sleman No. 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman
Pangan, Pertanian dan Peternakan
... ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah ...
... Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang ...
... Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 2. ...
... - 4 - sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/ HK.300/11/2013 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian Secara Online (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1323); 21. ...
... Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI ...
... Pasal 22; dan/atau d. Pasal 24, dikenai sanksi berupa pencabutan Rekomendasi dan/atau diusulkan kepada Menteri Perdagangan untuk mencabut Persetujuan Impor (PI) yang telah diberikan. ...
... AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...
... WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 700 ...
- Download :
- Permentan Nomor 17 Tahun 2016.pdf
Administrasi dan Tata Usaha Negara
... -1- BUPATI ACEH TIMUR PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31.a TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ...
... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sumber Dana Anggaran Pendapatan ...
... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan ...
... Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun ...
... Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh ...
... : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020. ...
... -8- LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 31.a TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 DAFTAR ...
... : USULAN CALON PENERIMA BLT-APBK KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 ......................, .............. ...
... KK ALAMAT KETERANGAN KECAMATAN GAMPONG 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. dst ...
- Download :
- Perbup No. 31.a Tahun 2020.pdf
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
... Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BERAS MISKIN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014. Menetapkan MEMUTUSKAN: 6. ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas ...
... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 5. ...
... PIHAK KESATU berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor .... ...
... Tahun ..... tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Beras Miskin Daerah Kata Surakarta Tahun 2014, mengalihkan penyaluran Beras Miskin Daerah (Raskinda) Program Pemerintah Kata Surakarta kepada PIHAK KEDUA ...
... Lambang daerah berwarna LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \-~ TAHUN ~0'1~ TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PENY ALURAN BERAS MISKfN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 ...
... . ·1 Mekanisme Penyaluran Raskinda: a. ...
... Raskinda dalam kemasan setiap paketnya berisi 5 Kg Beras. ( 1) Pengadaan Raskinda mengacu pada keten tuan dan peraturan perundangan yang berlaku. ...
... Pasal 5 BAB III PENATALAKSANAAN - 4 - ...
- Download :
- 5157_PERWALI_NO_1-B_TH_2014.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
... ._ PERATURAN B UP ATI PONTIANAK NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGER1 SIPIL Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK B UP ATI PONTIANAK, M(; ...
... negeri sipil; d bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, Imruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak; vlengingat : 1. ...
... Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. ...
... tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar a Pusal dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 9. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembenlukan dan Susunan Organisasi Pcrangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1). ...
... LAMPIRAN I PERATURAN BUI'ATI PONTIANAK NOMOR : 42 TAHUN 2013 TANGGAL : 23 - I 2 - 201 3 TENTANG : TAMBAI IAN PHNGI [ASM ,AN HAG NEGERISIPILDAKRAII. ...
... JABATAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASIIAN 1. 2. 4. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 17. 19. ...
... Sekretariat OPRD, Dinas Pendidikan, Dlnas Kesehatan, C PU, DPPKAD, Dinas Pertanian Peternakan, Perkebunan cl Kehutanan a. Golongan IV b. ...
- Download :
- No.42-thn-2013.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
... dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 10. ...
... Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik lmdonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); ...
... pemenuhan dan penguatan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap anak melalui penguatan lembaga dan koordinasi di Daerah, maka sesuai ketentuan Peraturan Menteri ...
... mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Konvensi tentang Hak Anak yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the ...
... PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2019-2024 TENT ANG PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR: 7.A TAHUN 2019 ...
... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 4. ...
... dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak;2 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Dalam ...
... Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak Tahun 2019 - 2024; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Mengingat = ...
Badan Layanan Umum
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 11. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2007 Nomor 4 Seri A.2) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ...
... BUPATI INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI INDRAMAYU NOMOR : 40.1 TAHUN 2018 TENTANG PINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI WILAYAH KABUPATEN ...
... INDRAMAYU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI INDRAMAYU, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan ...
... Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara ...
- Download :
- 4851-PERBUP NOMOR 40.1 TAHUN 2018.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan