... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tllhun 2003 tentang PeogamaJlBll Rokok bagi Peroerintab ; 7. J>endur.ul Pemerinbh Ncmor 51 Tahun 2005 lentllng Pmgdolaan Keuangan D8e! ...

... 0 tentang Pedoman Penyus1111311 AnggaJ1111 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggmun 2011; 9. ...

... Petatutan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dam Bagi Hasil Cubi Hasil T'"Jllbakau Dan Sanbi Atas Penyalllhgunaan Alokasi Dnna Bagi Hasil Cukai Has.ii Tembakau seb6gaimana telab. ...

... g Nomor 11 TabuD 1995 teotang Cubi serta.Peratman Gubemur Iawa Tlllllll Nomor 106 TahlDI 2010 tentang Penibagian A! ...

... , dengao Undug-Undang Nomor 12 Tahun 2008 teatang Perubahan Kl! ...

... dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 1£D1aDg Pemm111ahan Daemh (Lembunm Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 N01DIJI' 59, Tambahao T.embaran Negara Republik lndooesi~ Nomor 4844); 4. ...

... Paul 5 (I) Penggunaan dana bagi basil cubi basil tembakau digtmakan untuk mmdanai ltcgiatan: a. Peningkalan "=uali!as 'hcdlllJl bQku; b. Pembinaan industri; c. Pembinaan linghm81'11 sosial; d. ...

... Sosialisasi bwmmo di bidang cllkai; dan/alau e. ...

... UlltUk. semeater penama paling I.ambit tNtgga] lo Juli ; dan b. ...

... Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); ...

... Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ); 3. ...

... Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repulik Indonesia tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684 ); 4. ...

... 2 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 10. ...

... atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. ...

... dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ...

... ketentuian peraturan perundang-undangan yang berlaku ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOT tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; I 1. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4); 12. ...

... Mengingat : L. 2. b. c. 3. 4. 5. ...

... dalam huruf a dan huruf b, peflu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2OL2 tentang Retribusi Jasa Usaha; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

... Nomor a535); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan ftmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9 ...

... 4 b. penggunaan tempat usatra dan sarana reklame di Stadion Sport Cerrtre: 1. bersifat komersial: a) kios/toko bagian bawah tribun-sektor D b) kios/toko bagian bawah tribun-sektor C c) kios/toko bagian ...

... bawah tribun-sektor B d) kios/toko bagian bawah tribun-sektor A e) sarana reklame perrnanen di dalam stadion f) sarana reklame pennanen di luar stadion g) sarana reklame tidak perrnanen di dalam stadion ...

... h) sarana reklame tidak pennanen di luar stadion 2. bersifat sosial: kios/toko bagian bawah tribun-sektor A sampai dengan sektor D Rp. ...

... dan kesehatan keIja yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan. ...

... Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana ...

... telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi ...

... BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR t TAHUN 2019 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MEMPAWAH, Menimbang a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri ...

... Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, perlu melakukan Pencabutan ...

... , 4. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tabun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telaab diubab dengan Peraturan Menteri ...

... Pasal 1 Peraturan Daerab Kabupaten Pontianak Nomor 16 Tabun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerab Kabupaten Pontianak Tahun 2010 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI 4416); 17. ...

... Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah; 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka; 22. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028); 13. ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 3 4 ...

... Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. ...

... Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. ...

... Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dengan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012. 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 12. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan KabupatenKabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355). 4. ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. ...

... Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Pasal 4 Pimpinan instansi Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan ...

... Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkriditan Rakyat Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor ); 16. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4916); 18. ...

... BUPATI BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA UANG PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SE-KABUPATEN ...

... Simpang Empat bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penambahan Pendapatan Asli Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan ...

... kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang ...

... Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 18. ...

... BUPATI BENGKAYANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN ...

... 3823); 4. ...

... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA I. ...

... Akibat pelacuran juga telah mengakibatkan terus terjadinya perdagangan orang (perdagangan wanita) untuk dijadikan pelacur. ...

... Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan rnasyarakat yang beretika, berkepribadian luhur sesuai dengan norma agama, adat istiadat, kesusilaan ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 4. ...

... Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun L 983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum ...

... TO UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah Laut, Daerah Tingkat 11 Tapin dan Daerah Tingkat 11 Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang ...

... kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor l Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Ncmor 4594), — Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Buta Baca Tulis Al-Ouran bagi siswa yang beragama Islam (Lembaran Daerah Kota Gorontalo tahun 2005 Nomor 22 ...

... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79 Seri E Kota Gorontalo), - — Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota ...

... 2 N WALIKOTA GORONTALO PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR : 1 / 23 / T y2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN JASA GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-OURAN/TAMAN PENGAJIAN AL-9URAN, GURU ABDI MADRASAH, IMAM ...

... Undang - Undang Ncmor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), ...

... laporan. (3) Tim dapat memberikan rekomendasi untuk menglientikan pemberian uang jasa yang telah melanggar ketentuan kepada Walikota Gorontalo. (4) Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas Guru TPA ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo | pada tanggal, 2 Januari 209j 1 Pj. ...

... M.Sc, M.Pd NIP. 19570324 197703 1 003 PEMBINA UTAMA MADYA BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 1 ...