PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Menemukan 238.964 peraturan dalam 1,124 detik
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
... Bangun"n 6"Oung; 39' Peraturan Menteri pekerjaan urnum Nomor 26/PRT1M t2oo7 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung; 40' Peraturan Menteri Komunikasi dan rnformatika Nomor o2/PER/M. ...
... Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 24lpRT-/I\4/200g tentang Pedoman pemeriharaan dan perawatan Bangunan Gedung; 42. ...
... Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 200g tentang 'Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2). ...
... ); 23' Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 200s tentang sistem Pengemban_ga^l Air Minum (Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun 200s Nomor 33, Tambahan r-"r6"i"n Negara Repubrik lndonesia Nomor 4/;g} ...
... lndustri; 31- Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 63 Tahun 1gg3 tentang Garis Sempadan . ! ...
... 33- Peraturan Menteri . pekedaan umum Nomor 30/pRTm12006 tentang pedoman Teknis Fisiritas dan Aksesiuitii"" pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 34. ...
... WALIKOTA KENDARI PEMTURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR: L TAHUN 2011 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG IIAHA ESA WALIKOTA KENDARI, bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan ...
... c, perru men6tapkan Feratuon b""rh tentang Bangunan Gedung. 9nd1ng-Vndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; u.ndang-undang Nomor 15 Tahun 'tggs tentang Rumah susun; undang-undang ...
... Nomor 4 Tahun 1gg2 tentang perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Repuurl< rnJoiesia Tahun .tgg2 Nomor 23, Tambahan Lembiran Negara Repubrik rndonesia Nomor 3a69); undang-undang Nomor s Tahun. ]g92 ...
- Download :
- Perda Kota Kendari No.01 Tahun 2011.pdf
APBD
... LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 1 TAHUN 2018 TANGGAL : 2 JANUARI 2018 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AN GGARAN PEN DAP AT AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN SAMOSIR ...
... Pada hari ini................... tanggal .......... bulan...................... tahun .......... kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...
... Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. ...
... Indonesia Nomor 70 ta h u n 2012 ten tan g P eru b ah an K edua a ta s P eratu ran P residen R epublik Indonesia Nomor 54 T ah u n 2010 tentang P engadaan B a ra n g /J a s a Pem erintah; 19. ...
... P e ra tu ra n M enteri D alam Negeri Nomor 33 T ah u n 2017 tentang Pedom an P e n y u su n a n A nggaran P en d ap atan d an B elanja D aerah T ah u n A nggaran 2018; 25. ...
... T ahun 2017 Nomor 61 Seri F Nomor 463); M enetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 1 8 KABUPATEN SAMOSIR ...
... LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR : 1 TAHUN 2018 TANGGAL : 2 JANUARI2018 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PEN DAP AT AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN SAMOSIR Format ...
... Hum PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 1 9 6 3 1 2 1 2 1 9 9 0 0 3 1 0 0 7 BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2 0 1 8 NOMOR ( SERI F NOMOR 4$ ...
- Download :
- PERBUP-NO-1-TAHUN-2018.pdf
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...
... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 14. ...
... 21 4. Piutang Daerah a. Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu; b. ...
... Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban piutang daerah yang bersumber dari pembiayaan ditetapkan dalam Peraturan Bupati; e. ...
... Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 khusus untuk pertimbangan besarnya ...
... Format surat pengesahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4) tercantum dalam Lampiran D.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ...
... Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan dengan format sebagaimana Lampiran D.VIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; dan 5. lampiran lain yang ...
... Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU tercantum dalam Lampiran D.IX Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Nomor 59 Tahun 2007. ...
- Download :
- PERBU 1 pelaksanaan apbd 2016 salin.pdf
APBD
... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04); 23. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4); 25. ...
... BUPATI NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN ...
... mempunyai tugas menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama; b. bahwa pengajuan Rancangan Peraturan ...
... untuk dibahas secara bersama-sama dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan ...
... Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. ...
... Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...
- Download :
- PERDA-NO-01-2016.pdf
Desa Dana Desa
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; 17. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa; 20. ...
... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; 21. ...
... BUPATI KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA ...
... Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ...
... Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara ...
-
Peraturan Bupati Klaten Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021
... •• BUPATI LAMPUNG BARAT PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARlAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERl SIPIL ...
... Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 perlu direvis;; c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan ...
... Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 5, Peraturan Bupati La:rnpung Barat Nomar 15 Tahun 2017 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; ...
... Menetapkan PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAl NEGERl SIPIL. ...
... Pasal I Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Sekret::ci~t Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 42), diubah sehingga berbun ...
... ~TE'N LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR 1 ...
APBD Pajak dan Retribusi Daerah Desa
-
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 103 Tahun 2014 tentang Cara Pemberian Alokasi Dana Desa, BAgian dari HAsil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa, dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari APBD kepada Desa
- Download :
- Perbup No 1 Tahun 2018.pdf
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa
... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang PengeIoIaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ...
... dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang PengeIoIaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4); 17. ...
... tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaransebelumnya; dan c. tahap IIIberupa: 1. laporan realisasi penyerapan ...
... dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II; dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya. (5) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara ...
... : a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;dan b. tahap IIIberupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan konvergensi pencegahan ...
... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...
... Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225); 10. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri 3 ...
APBD
... Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang ...
... Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. ...
... YANG MAHAESA BUPATI KUTAITIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan ...
... Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1. ...
... Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan; 2. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ...
... Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah a. Pendapatan Asli Daerah b. Dana perimbangan c. ...
... Belanja Barang dan Jasa 3. ...
- Download :
- 2020PBKUTAITIMUR001.pdf
Struktur Organisasi
... PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN ...
... KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 BAB II (Organisasi) dan BAB III (Tata Kerja) Kementerian Koordinator ...
... Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 3. ...
... - 60 lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. ...
... Pasal 236 rapat dan (1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, para Deputi, para Staf Ahli, dan Inspektur menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Koordinator. (2) Para Kepala Biro dan ...
... dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. ...
... - 56 - Of Pasal 241 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan ...
... tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. ...
... Maret 2015 MENTERI KOORDINATOR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NNAH. LAOLY TA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR � 9 l/ ...
-
Permenko Maritim dan Investasi No. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
-
Permenko Maritim dan Investasi No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
- Download :
- pmmaritim001_2015.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan