... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ...

... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara ...

... Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah; 13. ...

... Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); ...

... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); ...

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-8744 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kota ...

... ayat (1) huruf e dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan angka 210 dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. ...

... PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. ...

... 3 Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Kota Depok Nomor 8), diubah sebagai berikut: 1. ...

... Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dihapus. (3) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ...

... 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik ...

... SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DENGAN RAHMAT ...

... Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah. ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan ...

... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... '},WU 2022 �BUPATI KONAWE UTARA � Diundangkan di W anggudu Pada tanggal 13 jUVll 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, /( KASIM PAGALA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1 ...

... ;21 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINS! ...

... On, x Ap PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11- Menteri Perhubungan untuk meningkatkan kepatuhan setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapian termasuk ...

... Menteri Pertanian untuk memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh, dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional ...

... Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan ...

... yag Om Ts Ag PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam ...

... rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ...

... : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Menteri Perhubungan: Menteri Komunikasi dan Informatika: Menteri Pertanian: 16. ...

... Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penggunaan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional. ...

... Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk: a. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program ...

... Menteri... ...

... Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 31. ...

... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern; 32. ...

... Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 27 Seri C); 33. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Cimahi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi. 3. Walikota adalah Walikota Cimahi. 4. ...

... Penyelenggaran Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran. 8. ...

... Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. 9. ...

... c. bahwa untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian dan keseimbangan terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya pengembangan kemitraan antara usaha perdagangan besar, menengah dan kecil, kemudahan ...

... Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3346); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... Perseorangan yang Memasok Jasa Visa kategori khusus disediakan bagi pedagang dan investor dari negara- negara yang mana Filipina telah menandatangani perjanjian tentang hak untuk masuk bagi pedagang dan ...

... Semua negara Tanggal kadaluarsa atau berakhirnya perjanjian bilateral tentang hak untuk masuk bagi pedagang dan investor Untuk memudahkan masuk ke Filipina, atas dasar timbal-balik, dari negara asing ...

... untuk maksud perdagangan, penanaman modal dan kegiatan terkait. ...

... di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan Sektor atau Sub-sektor Pembatasan pada Akses Pasar Pembatasan pada Perlakuan Nasional Komitmen Tambahan negeri kecuali ...

... pupuk. ...

... baja; alat-alat audiovisual; anggur dan minuman keras dan pupuk. ...

... AFAS 7 / FILIPINA 176 FILIPINA - DAFTAR PENGECUALIAN MFN Untuk Komitmen Paket Ketujuhenam dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Sektor atau sub sektor Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ...

... Namun demikian, akses terbatas untuk pengiriman dalam negeri diberikan bagi negara-negara yang telah menandatangani persetujuan tentang Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi dengan Filipina. ...

... Semua Negara Tanggal kadaluwarsa atau berakhirnya perjanjian bilateral tentang Persahabatan, Perdagangan dan Navigasi Mengijinkan akses terbatas untuk angkutan cabotage berdasarkan asas timbal balik. ...

... MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEMENTERIAN ...

... , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang ...

... Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516); 3. ...

... Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 4. ...

... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN ...

... Seluruh ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata ...

... dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. ...

... BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 239 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung; 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; 2 ...

... PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR \ TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI, Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan ...

... c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indom ,ia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran NNomor 2013); 2. ...

... Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2). ...

... Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI M E M U T U S K A N : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ...

... Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan Peraturan Perundang-Undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum. 9. ...

... PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI SOSIAL ...

... melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu ...

... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 16. ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 19. ...

... Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG BANTUAN ...

... serta kepemimpinan dan kelembagaan Menteri Sosial c.q. ...

... Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial; c. Menteri c.q. ...

... Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial memerintahkan Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial untuk melakukan penilaian dan kajian ...