Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,027 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 15. ...

... Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567); 16. ...

Hal. 3, File: PERBUB NMR 1 THN 2020.pdf

... Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ...

Hal. 2, File: PERBUB NMR 1 THN 2020.pdf

... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ...

... Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang ...

... Ditetapkan di Panaragan pada tanggal 2-J«K/O1 2020 BUPATI TULANG BAWANG BARAT, UMAR AHMAD Diundangkan di Panaragan pada tanggal 1 i2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, HERWAN ...

Hal. 18, File: PERBUB NMR 1 THN 2020.pdf

Download :
PERBUB NMR 1 THN 2020.pdf

Abstrak

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

ABSTRAK:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 2. Telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 45 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 79 Tahun 2018, akan tetapi dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan pencabutan; 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
1. Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020; 21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat; 22. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.
Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah Dihitung Berdasarkan Besaran Pendapatan Umum Daerah dikurangi Dengan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang Dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
18

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2013

Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Unqang-Undang' Oasar Negara Repu~lik, Indonesia,Tahun 1945; ", ' 2. ...

... Tenggara '(Lembaran Negara Republik . Indonesia, Tahun 1964 Nomor '" 94, Tarnbahan "Lembaran Negara Republik Indonesia' Nomor 2687); , , 3. ...

... -ln20p4 te~tang 'Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun, 2004" Nomor 125, Tambahan. Lembaran Neg~a Republik Indonesia . ...

Hal. 1, File: Perda Provinsi Sultra No.01 Tahun 2013.pdf

... I • 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ~entang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran N~gara RepubUk IndonesiaTahun '2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5234); ...

... Peraturan .Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 tentarig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 N<;>mor 140, Tambahan Lembaran Negara ' RepubUk indonesia Nomer 4578). ...

... Dalam Peraturan Daerah ioi yang dimaksud dengan : , 1 ' 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 2. ,Pemerintah Daerah' adalahPemerintah Provinsi, Sulawesi Tenggara; 3. ...

Hal. 2, File: Perda Provinsi Sultra No.01 Tahun 2013.pdf

... - 6 'BAB IX , ,BASIL USAHA Pasa112 (1) Bagian HasH usaha ,penyertaan modal dflerah sebagaimana . , . , dimaksud daIam pasal 5 merupakan persentase JabS. usaha berdasa:ckan hasil audit; , (2) Bagian . ...

... ' Peraturah Daerah ini. . (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukuin BPD menjadi PT, maka Peraturan Daerah masih tetap berlaku. ...

... Diundangkan di Kendari .Pada t 2013 'SE,IQfI~ ~EMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGAiRA TAHUN 2013 NOMOR: 4. . j ... -.--~--I.-~-. : ...

Hal. 6, File: Perda Provinsi Sultra No.01 Tahun 2013.pdf

Download :
Perda Provinsi Sultra No.01 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Penyertaan-Modal-Daerah

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. 2013 /No. 1 , LL 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Bahwa untuk meningkatkan Pendapan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya-upaya dan usaba-usaha untuk menambah dan memupuk sumber Pendapatan Asli Daerah dengan menyertakan modal daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara.
Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Prinsip Penyertaan Modal; 4. Bentuk Penyertaan Modal Daerah; 5. Besaran Penyertaan Modal; 6. Tata Cara Penyertaan Modal Daerah; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pemeriksaan; 9. Hasil Usaha; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2013.
9 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 1 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2 Indonesia Nomor 5601); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TTG PERUBAHAN ATAS PERWAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.pdf

... ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu penyesuaian/perubahan terhadap Peraturan Walikota Banjar Nomor 8 Tahun 2015; c. bahwa berdasarkan ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. ...

Hal. 1, File: PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TTG PERUBAHAN ATAS PERWAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.pdf

... Ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa Bupati/Walikota ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan ...

... Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 7, File: PERWAL NOMOR 1 TAHUN 2016 TTG PERUBAHAN ATAS PERWAL NOMOR 8 TAHUN 2015 TTG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 8 Tahun 2015 tentang PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

Penanganan Gelandangan dan Pengemis

Hak Asasi Manusia Kependudukan dan Perkawinan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); Dengan ...

Hal. 2, File: Perda DIY No. 1 Tahun 2014 ttg Penanganan Gelandangan dan Pengemis.pdf

... GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perda DIY No. 1 Tahun 2014 ttg Penanganan Gelandangan dan Pengemis.pdf

... 13 ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS I. ...

... UMUM Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan ...

... Pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. PENJELASAN ...

Hal. 13, File: Perda DIY No. 1 Tahun 2014 ttg Penanganan Gelandangan dan Pengemis.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 1 Tahun 2015

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. ...

Hal. 3, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2015-ttg-PERTANGGUNGJAWABAN-APBD-2014-1.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 11. ...

... Nomor 2 Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 -Undang Nomor 9 tahun 2015 ...

Hal. 2, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2015-ttg-PERTANGGUNGJAWABAN-APBD-2014-1.pdf

... G:\JDIH BPK FINAL 2016\SOFTCOPY PERDA KABUPATEN PANGKEP TAHUN 2010 sd 2016\2015\PERDA NO. 1 TAHUN 2015 ttg PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2014.doc I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: ...

... KEPULAUAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor ...

... 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang ...

Hal. 1, File: PERDA-NO.-1-TAHUN-2015-ttg-PERTANGGUNGJAWABAN-APBD-2014-1.pdf

Download :
PERDA-NO.-1-TAHUN-2015-ttg-PERTANGGUNGJAWABAN-APBD-2014-1.pdf

Abstrak

APBD

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir ; bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangkep Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Sebagaimana telah diubah Kesatu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
MENAGTUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 halaman

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2014

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Hasil pencarian pada file:

... Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Perekonomian, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1 AMIR SYAMSUDIN ttd. ...

... MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Diundangkan diJakarta pada tanggal 11Januari 2014 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO ttd. ...

... Indonesia. -6PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

Hal. 6, File: PP Nomor 01 Tahun 2014.pdf

... Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan ...

Hal. 1, File: PP Nomor 01 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga)bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatar.. ...

... Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. -3PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

Hal. 3, File: PP Nomor 01 Tahun 2014.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Diubah dengan :

PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Mengubah :

PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

Download :
PP Nomor 01 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam No. 1 Tahun 2011

Pencabutan atas Perda No 3 Tahun 2006 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara ...

... Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan ...

... Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); Peraturan ...

Hal. 3, File: 01 2011.pdf

... kepada Partai Politik; bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 28 ...

... Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: 01 2011.pdf

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 5. ...

... Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 9, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: 01 2011.pdf

Download :
01 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2016

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar; 1. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Pembentukan Daerah-Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 tentang Tingkat II di Sulawesi Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ...

Hal. 1, File: PERDA No 1 TH 2016 TTG Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar.pdf

... BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo ...

... Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96 masih tetap berlaku kecuali Pasal 2 angka 11 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 tahun sejak tanggal diundangkan. ...

Hal. 17, File: PERDA No 1 TH 2016 TTG Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar.pdf

... ' ' \ - 18 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Gorontalo. ...

... Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 1 ' l( e i 2016 rALIKOTA GORONTALOJ ----------- L-- 19 Mei 2016 LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO: ( 1/201 �) ...

Hal. 18, File: PERDA No 1 TH 2016 TTG Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar.pdf

Download :
PERDA No 1 TH 2016 TTG Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar.pdf

Abstrak

Pendirian perusahaan umum daerah pasar

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar

ABSTRAK:

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Tujuan dan Kegiatan Usaha, Tugas Pokok dan Fungsi, Modal, Pengurus, Tahun Buku, laporan Keuangan, Laporan Kegiatan, dan Rencana Kerja dan Anggaran PUD Pasar, Penetapan dan Penggunaan laba, Kerja Sama dan Pihak Lain, Ketentuan lain-lain, Ketentuan Peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Daerah ini terdiri atas 23 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2015

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 11. ...

Hal. 2, File: Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 ttg Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); ...

Hal. 1, File: Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 ttg Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.pdf

... kepolisian Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan ...

... BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kotamadya ...

Hal. 27, File: Perda Yogyakarta No. 1 Tahun 2015 ttg Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2035.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020

Sistem Pengendalian Gratifikasi

Kepegawaian, Aparatur Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Hasil pencarian pada file:

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ...

... Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438); ...

Hal. 1, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

... Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...

... (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 72037), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. ...

... IBUKOTA JAKARTA ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KRUSUS IBUKOTA ...

Hal. 10, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

... 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENGENDALIAN GRATIFIKASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana ...

... Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana ...

Hal. 2, File: PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

Download :
PERGUB_NO._1_TAHUN_2020.pdf

Abstrak

gratifikasi

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 72001

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017, perlu diganti dan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi;
UU No.29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sttd UU No.9 Tahun 2015; Peraturan KPK No.2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
Peraturan Gubernur ini mengatur pembentukan UPG Provinsi DKI Jakarta (Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi DKI Jakarta) dan UPG BUMD yang dibentuk dengan Keputusan Direksi. Selain pembentukan UPG, diatur mengenai Susunan UPG, Tugas, Mekanisme Pelaporan Gratifikasi, Pengawasan oleh Inspektorat, dan Perlindungan Pelapor Gratifikasi.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
Mencabut dan Menyatakan Tidak Berlaku: 1. Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2014.