PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,043 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1952
Susunan Dan Tugas Dewan Serta Biro Rekonstruksi Nasional

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1952 TENTANG SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN SERTA BIRO REKONSTRUKSI NASIONAL Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. bahwa organisasi Usaha Rekonstruksi ...

... memakai dasar Peraturan Pemerintah Nr 12 tahun 1951 yang kemudian sudah diubah dengan dibubuh tambahan dan perubahan seperlunya; Mengingat: Peraturan-peraturan Pemerintah Nr 15 tahun 1950 (Lembaran-Negara ...

... Pasal 2. ...

... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. ...

... Presiden Republik Indonesia, SOEKARNO. Wakil Perdana Menteri. SUWIRJO. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Januari 1952. ...

... Menteri Kehakiman, MOEHAMMAD NASROEN. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1952/3 ...

... (1) Dewan Rekonstruksi Nasional dapat menyerahkan berbagai Urusan Rekonstruksi terhadap mereka, yang termaksud dalam pasal 6 ayat 2 sub a. kepada Menteri Pertahanan atau kepada seorang Kepala Staf Angkatan ...

... (2) Biaya tersebut dalam ayat (1) sub a dan b pasal ini, diberatkan kepada Anggaran Belanja Kabinet Perdana Menteri. ...

... Dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini dicabut kembali Peraturan Pemerintah Nr 12 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 22) dan Nr 20 tahun 1951 (Lembaran-Negara 1951 Nr 32). Pasal 10. ...

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional
Mencabut :
  1. PP No. 20 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nr 12 Tahun 1951, Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
  2. PP No. 12 Tahun 1951 tentang Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020
Perencanaan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah Tahun 2020

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020; 8. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ...

... BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Dalam hal terjadi perubahan jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Inspektur Provinsi Jawa ...

... Semarang pada tanggal 10 Januari 2020 Pj. ...

... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd HERRU SETIADHIE BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 1 ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2021
Penetapan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2021

Kebijakan Akuntansi

Hasil pencarian pada file:

... 2 5. ...

... Peraturan Perncrintah Nomor 7 Tabun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nornor4816); 9. ...

... Peraturan Pcmcrintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165); 10. ...

... Undang-Undang Nomor 17Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Trunblilian Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4286); 3. ...

... Undung-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepubJikIndonesia ...

... Nomor4400); a. bahwauntuk melaksanakan ketentuan Pasal66ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor12Tahun 2019tentang Pcngelolaan Keuangan Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan rugas SKPD,kepada pengguna anggararr ...

... Daerah adalah Kabupaten HuluSungaiTengah. 2. Bupatiadalah Bupati HuluSungaiTengah. 3. ...

... Mcnetapkan MEMUTUSKAN : 16.Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tabun Anggaran2021; 17.Peraturan Bupati Hulu Sungai Tcngab Nomor63 ...

... Tabun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2021. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir No. 1 Tahun 2012
Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Seri D Nomor: 2). ...

... 2 7. Undanq-Undanq Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang lrigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156); 21. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nemer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. ...

... Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999 ...

... Republik Indonesia Nomor 3851 ); ' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOBA SAMOSIR, PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENT ANG PAJAK DAERAH Mengingat Menimbang ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 1 Tahun 2008
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Melawi

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Miniman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10.Peraturan ...

... Republik Indonesia Nomor 4389) 2. ...

... Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ...

... 3 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Melawi. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Indonesia. 7. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2021
Kewajiban penyampaian laporan harta kekayaan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kabupaten bone bolango

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Romor 5601), Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 68), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), Instruksi Presiden Republik indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): d. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135): e. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63): . Il. ...

... Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 ...

... tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi ...

... Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021
Pedoman Tata Kerja Tim Teknis Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882) sebagiamana yang telah ...

... diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 8. ...

... Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...

... MH. suai dengan .aslinya ~k'kPM.A~AGIAN HUKUM, BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 20Q 1 NOMOR 1 ASEP NURONI ttd Diundangkan di Subang pada tanggal 19 J anuaz-a 2 021 Plh. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang. ...

... Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2011
Pajak Air Tanah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 15. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 17. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 18. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang No. 1 Tahun 2017
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. ...

... Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Hasil pencarian pada file:

... 2 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentarg Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ...

... 16 BAB IX TENAGA KERJA ASING Pasal 28 (1) Perusahaan yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing wajib: a. menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian ...

... : a. norma kerja; b. norma keselamatan dan kesehatan kerja; c. norma kerja anak dan perempuan; d. norma jaminan sosial tenaga kerja. e. melakukan General check up bagi setiap pekerja minimal 1 (satu) tahun ...

... (3) Bentuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARAWANG, Menimbang : a. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan