Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,047 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2021

Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimna ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran ...

Hal. 2, File: peraturan-daerah-kabkuningan-no-1-thn-2021-ttng-kawasan-tanpa-rokok.pdf

... Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Prociuk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok. 1. ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

Hal. 1, File: peraturan-daerah-kabkuningan-no-1-thn-2021-ttng-kawasan-tanpa-rokok.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK I. UMUM Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. ...

... Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. ...

... Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok. ...

Hal. 16, File: peraturan-daerah-kabkuningan-no-1-thn-2021-ttng-kawasan-tanpa-rokok.pdf

Abstrak

kesehatan-lingkungan hidup

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/ 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRAK:

Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Tembakau Bagi Kesehatan , Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, Peraturan daerah Perovinsi Nomor 11 Tahun 2019.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelengaraan KTR, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Partisipasi Masyarakat, Kerja Sama,Sanksi Administratif, Penyidikan, dan Ketentuan Pidana, Pendanaan dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021.
19 halaman

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2016

Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. 116, 2016 KEMHAN. Pakaian Seragam. Pencabutan. ...

... PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. ...

Hal. 1, File: No. 1 Tahun 2016.pdf

... 2016, No. 116 -2dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil; 3. ...

... Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM KEMENTERIAN PERTAHANAN. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. ...

Hal. 2, File: No. 1 Tahun 2016.pdf

... . kemeja batik lengan pendek atau lengan panjang bagi wanita; c. celana panjang warna gelap untuk pria; d. rok pendek warna gelap untuk wanita; dan e. rok panjang warna gelap untuk wanita berjilbab. (2) ...

... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Seragam Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2013 Nomor 112) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.www.peraturan.go.id ...

Hal. 28, File: No. 1 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhan No. 9 Tahun 2017 tentang Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Mencabut :

Permenhan No. 43 Tahun 2012 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan

Download :
No. 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2018

Tata Cara Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa; 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 13. ...

Hal. 2, File: Perbup Kolut No 1 Tahun 2018.pdf

... ' DAN' EVALUASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAIf YANG MARA ESA Menimbamg BUPATI KOLAKA UTARA, a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ...

... 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. ...

Hal. 1, File: Perbup Kolut No 1 Tahun 2018.pdf

... Pasa12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara. Ditetapkan di Lasusua pada tanggal, ~? ...

... SKANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR..J. ...

Hal. 4, File: Perbup Kolut No 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perbup Kolut No 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran , Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka utara Tahun 2018.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah dalam perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang perubaban atas undang-undang ten tang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 246 , Tambaban lembaran Negara Republik indonesia nomor 5589 ) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan perturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubaban Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dan anggaran pendapatan belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698) ; 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 13. Peraturan Meneteri Desa dan PDTTRepublik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaaan Dana Desa tahun 2018 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2018 Nomor 6);
Ketentuan Pasal 9 diubah,

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
4 Halaman

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.203, 2020 KEMEN-KUKM. Penggunaan. DAK Nonfisik. Peningkatan Kapasitas. KUKM. Petunjuk Teknis. ...

... PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA KECIL ...

... Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik ...

Hal. 1, File: Permen Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... 2020, No. 203 -2- c. ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757); 5. ...

Hal. 2, File: Permen Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020.pdf

... 2020, No. 203 -19- PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI ...

Hal. 19, File: Permen Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkop UKM No. 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil

Diubah dengan :

Permenkop UKM No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Mencabut :

Permenkop UKM No. 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Download :
Permen Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2016

Keolahragaan

Pemuda dan Olah Raga

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. ...

... Nomor 4967); 12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 13.Undang-Undang ...

... Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 2, File: Perda DKI Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... Republik Indonesia Nomor 4703); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 ...

... Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 23.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ...

Hal. 3, File: Perda DKI Nomor 1 Tahun 2016.pdf

... SALINAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI ...

... 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Hal. 1, File: Perda DKI Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Download :
Perda DKI Nomor 1 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Olahraga

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 501; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5003

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Keolahragaan

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti dengan menetapkan PERDA.
Dasar Hukum PERDA ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 std terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 stdd Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014.
PERDA ini mengatur mengenai fungsi dan tujuan keolahragaan; hak dan kewajiban masyarakat; tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah, organisasi olahraga, dan pelaku olahraga; pembinaan dan pengembangan keolahragaan; olahraga bagi penyandang disabilitas; organisasi olahraga; kejuaraan olahraga; pelaku olahraga; prasarana dan sara olahraga; industri olahraga; data dan informasi; kerjasama dan kemitraan; pendanaan; penghargaan; larangan; retribusi; pengawasan; sanksi administratif; penyidikan; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Pembinaan Olahraga Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Peraturan yang akan diatur adalah PERGUB tentang olahraga pendidikan; PERGUB tentang pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi; PERGUB tentang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; PERGUB tentang pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas; PERGUB tentang organisasi olahraga dan pencatatan organisasi olahraga; PERGUB tentang kejuaraan/pekan olahraga antar pelajar/antar sekolah; PERGUB tentang kejuaraan/pekan olahraga antar mahasiswa atau antar perguruan tinggi; PERGUB tentang kejuaraan/pekan olahraga antar perkumpulan olahraga; PERGUB tentang kejuaraan/pekan olahraga penyandang disabilitas; PERGUB tentang olahragawan amatir dan olahragawan profesional; PERGUB tentang pembina olahraga; PERGUB tentang tenaga keolahragaan; PERGUB tentang prasarana dan sarana olahraga pada satuan pendidikan; PERGUB tentang industri olahraga; PERGUB tentang pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan; PERGUB tentang prosedur dan tata cara penggunaan dan/atau pemanfaatan prasarana dan sarana keolahragaan; dan PERGUB tentang prosedur dan tata cara pembebasan retribusi penggunaan fasilitas prasarana dan sarana keolahragaan.
55 hal.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 01 Tahun 2018

Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 23. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Min um; 24. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 25. ...

Hal. 5, File: Perda No 1 Tahun 2018 edit.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; v ...

Hal. 4, File: Perda No 1 Tahun 2018 edit.pdf

... 2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA TAHUN 2018 1. ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 3961 ); 2. ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2018 edit.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2018 edit.pdf

Abstrak

perusahaan daerah air minum-penyertaan modal pemerintah daerah

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara

ABSTRAK:

Air minum mempunyai peranan yang penting karena merupakan kebutuhan pokok manusia dan air tidak memenuhi standar kesehatan dan lingkungan akan berdampak pada tingkat kesehatan manusia. Guna meningkatkan kesehatan dan tingkat ekonomi sosial masyarakat dalam upaya mencapai target kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara, pemasangan sambungan rumah air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan. Untuk dapat melaksanakan program dimaksud, diperlukan adanya penambahan modal daerah melalui perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Halmahera Utara kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara, yang saat ini dirasakan masih kurang guna memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara.
UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telh diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 42 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 1 Tahun 1984; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PMK No. 168 Tahun 2008; PMK No. 169 Tahun 2008; Keputusan Menteri Otonomi Daerah No. 8 Tahun 2000; Perda Kab. Halmahera Utara No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Halmahera Utara No. 7 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Halmahera Utara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2018.
Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Bab V Pasal (5) diubah menjadi Bab VI Pasal (6).
8 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2020

Besaran dan Penatausahaan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AO7 juncto Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2oll (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Alt Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ...

Hal. 3, File: PerbupKaro001_2020.pdf

... Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Mengingat : 1. 2. /) .). 4. 5. 6. 7. ...

Hal. 1, File: PerbupKaro001_2020.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana ...

... Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l7L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlA tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Tahun 2OlO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS ...

Hal. 2, File: PerbupKaro001_2020.pdf

Download :
PerbupKaro001_2020.pdf

Abstrak

besaran dan penatausahaan uang persediaan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten karo tahun anggaran 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/No. 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran dan Penatausahaan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran dan Penatausahaan Uang Persediaan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahrun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Besaran UP; Penatausahaan UP; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
10

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 01 Tahun 2015

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Hasil pencarian pada file:

... Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan ...

... dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun ...

... Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang ...

Hal. 2, File: PERWALI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.pdf

... Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ...

... Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 4264); ...

Hal. 1, File: PERWALI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan. ...

... Ditetapkan di Tidore pada tanggal 5 Januari 2015 Diundangkan di Tidore pada tanggal 5 Januari 2015 BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 287 ...

Hal. 12, File: PERWALI NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.pdf

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan :

PERWALI Kota Tidore Kepulauan No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah

Abstrak

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA-PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 01, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 287

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan bebas, bersaing, adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan badang dan jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unita Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Provinsi dan kabupaten/ Kota, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan.
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. pembentukan; c. tujuan dan ruang lingkup; d. kedudukan, tugas, dan wewenang; e. susunan organisasi dan uraian tugas; f. persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian; g. karier dan honorarium; h. tata kerja; i. ketentuan lain-lain; j. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari X Bab dan 20 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
13

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat {l) dan Pasal 267 avat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tuhun 2014 tentang l-cruermtanan Daerah sebagairnaua telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor ...

... 9 Tahun 2015 tentang Perubahun Kedua Atas Undang- Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah, Rencana Pcrnbangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD) ditetapkan dengun Pcruturan Daerah; 1 a b ...

... :NGAN lPERATURAN DAERJ\H KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENT ANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2017-2022 WALIKOTA KUl'ANG PROVINS! ...

Hal. 1, File: Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... 1 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAllUN 2018 NOMOR 280 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal4 Cukup jelas. Pa:;.il 5 Cukup jclas. Pasal 6 Cukup jelas. C .... kup jeias Pasa, 2 Pasa, ! ...

... Scsuai kctcruuan Pasal 264 ayat (I) dan Pasal 267 ayat (2) Undang UnNomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun ...

... 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditctapkan dcngan Peraturan Dacrah. ...

Hal. 6, File: Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... . _, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR: 1/2018 LL-:M RAN DAERAH KOTA KlJPANG TAHUN 2018 NOMOR 01 41J.. SEK ETARI$ DA : AH KOTA KUPANG, I...,. ...

... Diundangkan di Kupang pada tanggal 22 Feb uari 2018 ~ WALIKOTA KUPANG, i Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 22 Februari 2018 Agar setiap orang rncngctahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ...

Hal. 5, File: Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

pembangunan-rencana

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Kupang; bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang0Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
Peraturan Daerah tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Asas dan Tujuan; III. Sistematika RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022; IV. Isi dan Uraian RPJMD Kota Kupang Tahun 2017-2022; V. Masa Berlaku; VI. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
5 halaman; 1 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2020

Perubahan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Madiun

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ...

Hal. 4, File: Perda_Nomor001_Tahun2020.pdf

... telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 7. ...

Hal. 3, File: Perda_Nomor001_Tahun2020.pdf

... - 2 - Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 2, File: Perda_Nomor001_Tahun2020.pdf

Download :
Perda_Nomor001_Tahun2020.pdf

Abstrak

Pengelolaan Keuangan daerah

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Madiun Tahun 2020 No 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak dan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Madiun

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka evaluasi dan penyesuaian Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun, maka perlu diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 9 diubah; 2. Pasal 10 dihapus; 3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) diubah; 4. Ketentuan Pasal 13 diubah; 5. Ketentuan Pasal 19 diubah; 6. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat,yakni ayat (3); 7. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah; 8. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) diubah;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2020.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2016.