PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,053 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 1 Tahun 2017
Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran, Tambahan Uang Persediaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2017

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua ...

... KAUR, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam ...

... Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 3. ...

... Lampiran I Peraturan Bupati Kaur Nomor : 01 Tahun 2017 Tanggal :9 Januari Tahun 2017 BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN, BADAN, DINAS DAN KANTOR ...

... PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2017 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 NAMASKPD JUMLAH UANG PERSEDIAAN KET Sekretariat Daerah 1,288,610,000.00 ...

... Seretariat DPRD 1,790,532,000.00 lnspektorat 183,000,000.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 549,900,000.00 BAPPEDA dan Litbang 292,030,000.00 Dinas Kesehatan 300,000,000.00 Dinas Pendidikan 371,195,000.00 ...

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1983
Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perekonomian

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG HARGA JUAL ECERAN DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : 1. bahwa untuk ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971. ...

... MEMUTUSKAN Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Harga Jual Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi; Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA ...

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 2 Pasal 2 Menugasi Menteri Pertambangan dan Energi untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini dengan tertib. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 1983 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, TTD SOEHARTO ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... ); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ...

... ); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ...

... ,\ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan MenteriDalam NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaanKeuangan ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 6. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyatDaerah Kabupaten TanjungJabung Timur (Lembaran Daerah ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017
Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati Untuk Menandatangani Petikan Keputusan Bupati Pati Tentang Penugasan pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN pendidikan dan pelatihan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 5. ...

... BUPATI PATI PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 1 TAHUN 2017 PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN PATI UNTUK MENANDATANGANI PETIKAN ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN ...

... MM Pembina NIP. 19720424 199703 2 010 Pasal 2 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. Ditetapkan di Pati Pada tanggal 7 Januari 2017 Plt. ...

... DESMON HASTIONO BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 1 ...

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2023
Satu Data Pertahanan

Satu Data Indonesia

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA PERTAHANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ...

... ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Satu Data Pertahanan; Mengingat ...

... Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... 2023, No.22 -12- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ...

... PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id ...

... 2023, No.22 -2- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG SATU DATA PERTAHANAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Data Pertahanan adalah Data yang dibina dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. 5. ...

... Data Prioritas Pertahanan adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data pertahanan yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Pertahanan. 11. ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019
Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 l Tahun 2010 teruaru Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran I egara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nornor 12:1, Tambahar Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 516.:1); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rcpubiik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Len Lang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lernbara n Ncgc1rc1 Republik Indonesia Nomor 5587), scbagairnana tclah ...

... Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. 7. ...

... Undarig-Undang Nomor 25 Ta hun 2004 Lcnt,111g Sistcrn Perencanaan Pcmbangunan Nasional (Lem baran Ncgc1 ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ...

... Peraturan Dacrah Kabupatcn Kudus Nomor 9 Tahun 201 tentang Anggaran Pcridapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Dacrah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9): 24. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 ten Lang Tata Cara Pcnatausahaan don Pen) usunan Laporan Pcrtanggungjawaban Bendahara sorta Pcnvampaiannva, • 2 . ...

... \Jt g;-1r.1 cpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lcrnbaran Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 6057); 1 CJ. ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toli-Toli No. 1 Tahun 2016
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2015

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Nomor 17); 12. ...

... Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 56 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2015 Nomor 17). ...

... 1 BUPATI TOLITOLI PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI ...

... TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana ...

... telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban ...

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blitar No. 1 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar Pada Perusahaan Daerah Air Minum

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Investasi Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Blitar. 17. ...

... 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 nomor 10), jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82); ...

... 1 BUPATI BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 1 Tahun 2015
Penetepan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7545), Peraturan Pemerintah ...

... Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 ...

... Nomor 4373), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan ...

... Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...

... Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ...

... 244,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851), 2. ...

... Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), ...

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2019
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 16. ...

... Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 17 ...

... dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ...

... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ...

... TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN ...

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan