Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,043 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2016

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 ); 14. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2016 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata.pdf

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2016 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata.pdf

... Perundangundangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik ...

... Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. ...

... Daerah ini. (2) Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 8, File: Perda No. 1 Tahun 2016 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2016 ttg Tanda Daftar Usaha Pariwisata.pdf

Abstrak

USAHA PARIWISATA

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.01, TLD NO.413.

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

ABSTRAK:

Keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 - 2025 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang .
MENGATUR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2016.
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2018

Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 2, File: No. 1-.pdf

... - 1 - PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BANTEN, Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu ...

... Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Dan Peraturan Daerah ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: No. 1-.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; 2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 3. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. ...

... Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada ...

Hal. 30, File: No. 1-.pdf

Download :
No. 1-.pdf

Abstrak

RETRIBUSI DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahanan dan pembangunan daerah, mendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Banten.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 69 Th 2010; PP No 97 Th 2012.
1. Ketentuan Umum; 2. Objek Dan Golongan Retribusi; 3. Retribusi Jasa Umum; 4. Retribusi Jasa Usaha; 5. Retribusi Perizinan Tertentu; 6. Wajib Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan; 8. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran; 9. Sanksi Administratif; 10. Penagihan; 11. Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; 12. Keberatan; 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 14. Tata Cara Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi; 15. Pemeriksaan; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Insentif Pemungutan; 18. Penyidikan; 19. Ketentuan Pidana; 20. Ketentuan Peralihan; 21. Ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
125 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2019

Kemampuan Keuangan Kota kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2019

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 16. ...

Hal. 3, File: Perwali No. 1 Tahun 2019.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ...

Hal. 2, File: Perwali No. 1 Tahun 2019.pdf

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602) ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ...

Hal. 1, File: Perwali No. 1 Tahun 2019.pdf

Download :
Perwali No. 1 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kemampuan Keuangan Kota kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Kendari, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Kemampuan Keuangan Kota Kendari Untuk Menentukan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pemimpin dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2017 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 11); 19. Peraturan Walikota Kendari Kendari Nomor 82 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2018 Nomor 82);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEMAMPUAN KEUANGAN KOTA KENDARI BAB IV KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Manado Nomor 1 Tahun 2021

Pengelolaan Sampah

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Repu blik lndonesiaTahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah ...

Hal. 1, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5347); Dengan Persetuj uan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO dan WALIKOTA MANADO MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEWLAAN SAMPAH. ...

Hal. 2, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

... ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia setempat. (4) Penuntutan terhadap pelanggaran dilakukan oleh penuntut umum sesuai ...

... BAB XVII KETENTUANPENUTUP Pasal 54 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi (Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 ...

... Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 23, File: Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Perda No. 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Lingkungan Hidup - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kota Manado Tahun 2021 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

a. bahwa setiap orang berhak dan bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; b. bahwa dengan pertambahan penduduk Kota Manado serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam; c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Manado tentang Pengelolaan Sampah.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012.
Pengelolaan Sampah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2021.
XVII Bab, 54 Pasal (24 Halaman), 4 Halaman Penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 1 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Akta Catatan Sipil

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... -2- 2. ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2017 ttg Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.pdf

... BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ...

... Gubernur Provinsi Banten Nomor 188.342/Kep.346-Huk/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dinyatakan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang – Undang........ ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2017 ttg Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.pdf

... -3- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN ...

... Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor ...

... ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 7 September 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG Ttd ISKANDAR MIRSAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR ...

Hal. 3, File: Perda 1 Tahun 2017 ttg Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi biaya cetak KTP dan akta

Download :
Perda 1 Tahun 2017 ttg Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.pdf

Abstrak

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Akta Catatan Sipil

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Akta Catatan Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya; b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 188.342/Kep.346-Huk/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus dibatalkan
1.pasal 18 ayat (6) UUD 1945;2.UU No.14 Tahun 1950 ;3.UU No.23 Tahun 2000 ;4.UU No. 23 Tahun 2006 ;5.UU No. 23 Tahun 2014 ;6.PMDN No. 80 tahun 2015
terdapat dalam pasal 1 dan pasal 2

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2017.
3 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2018

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NoMoR I reHUN 2atg TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 47 TAHUN 2A16 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU ...

... Republik Indonesia Nomor a35O); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L44, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 5. ...

... Undang-Undang Norrror 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...

... Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791; Menetapkan MEMUTUSKAN : : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG IZTN OPERASIONAL ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU NoMoR I tesuN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ...

... KEPULAUAN ARU DAFTAR NAMA DAN JENIS PUSKESMAS DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2018 NO KECAMATAN PUSKESMAS JENIS PUSKESMAS KETERANGAN 1 2 3 4 5 1 PULAU - PULAU ARU DOBO NON PERAWATAN 2 ARU UTARA MARLASI ...

Hal. 4, File: PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Kepulauan Aru No. 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru

Download :
PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

IZIN OPERASIONAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - perubahan

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.01, TBD/2018, LL SETDA KEPULAUAN ARU : 3 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menyelenggarakan upaya kesehatan guna mengatasi masalah kesehatan masyarakat tertentu secara terintegrasi dan menyeluruh di Kabupaten Kepulauan Aru sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2018.
Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 47 Tahun 2016 tentang lzin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru.
Lampiran 2 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020

Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 11. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

Hal. 3, File: Perbup_1_2020 v.pdf

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. ...

Hal. 2, File: Perbup_1_2020 v.pdf

... SALINAN BUPATI SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BAGI GURU, KEPALA SEKOLAH, DAN PENGAWAS SEKOLAH ...

... bahwa berdasarkan Lampiran I Huruf a angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan ...

... melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun ...

Hal. 1, File: Perbup_1_2020 v.pdf

Download :
Perbup_1_2020 v.pdf

Abstrak

PEMBINAAN-PENGEMBANGAN-KEPROFESIAN-SEKOLAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/ No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Lampiran I Huruf a angka 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah disebutkan bahwa salah satu tujuan penyaluran tunjangan profesi adalah untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang mendukung pelaksanaan tugas sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Profesional; b. bahwa karena keterbatasan anggaran, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan keprofesian terhadap semua tenaga Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas sehingga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa kewajiban Guru dalam pembelajaran atau bimbingan salah satunya adalah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka kreditnya, disebutkan bahwa kewajiban Pengawas Sekolah salah satunya adalah meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; c. bahwa agar kompetensi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga maka perlu meningkatkan pembinaan dan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan; d. bahwa agar dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berjalan tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu menyusun pedoman pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Bupati; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengembangan Keprofesian Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, program idnuksi bagi guru pemula, penilaian kinerja guru, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pendanaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi No. 1 Tahun 2009

Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 2. --17T""'12003 _ ( Ltmbaran Neon RepJbfii Tlhun 2003 Nomor 47, T...., --·---·286). ...

... --IT""'1200<--- ( Lembaran Nfv•a RIP,lbik lndontN Tlhun 2004 Homor5, T'"""*' Lembwan Nega-1 Republik Indonesia Nomor 4355): 4. ~Nomo,10Tah.11200411! ...

... Tlmbahan lembll'an Negara Repubik lndonesla Nomor 4385); 9. ---58T_2005 __ ....__..,, T ..... 2005 Non'ICf 140, Tamboh.-i L.emllaran Negn Republik Indonesia Noma" me, 10. Pwlt.n! ...

Hal. 2, File: 115. Perbup-No-1-Thn-2009.pdf

... P ... 9 _a.pa, .................... unii,,ldl.r',dqkan Pasal8 Pelaks.r,aan ke'8f1tuan dalam Pasal 2 dan 3 P«a:uran ini, disesuaikan kembell ~ --~--- ·- Raneo,ga, -.uran Oaerah ..,,.,,_ Angg,wan - da, 9o1a.ia ...

... Rancangan Peraturan Bupati teolang ~abaran APBD Tahun Anogaran 2009 te!M ditetapkan ....... -Bupal lOnla'lg PtnJaba'an AP80 T-- 2009 ...

Hal. 6, File: 115. Perbup-No-1-Thn-2009.pdf

... W11~~~1~f1Plll)~Nomor 32 T thin 2004 iemWlg Pllffl8rinWlln Oarah Pwtyellnggaraan unJMi ~yq~~DNt1f'ldidlnlidarid#law ___ ... _0..-. b. tiet,,,a Ren:wi Ang;ara, f'endilpnn dsl a... ...

... . ~)'lb*dlJlli~--~Plltl 116 8flll (2) PWlmn Menlln D*I NegBi ,._.. 1J T ... 2005 ttblgamana lotal'I dl.U, dlngal PIWINr"1 ~ °*" ...... Ncwrlor59Tftl'l2CKl8. c. ...

... ll.lblhdengan ~Nomor 1' Tltul 200:l(i..Mbn'l,._Rep.ta.lndoMMNona-39ES),. ...

Hal. 1, File: 115. Perbup-No-1-Thn-2009.pdf

Download :
115. Perbup-No-1-Thn-2009.pdf

Abstrak

PENGELUARAN DAERAH - MENDAHULUI PENETAPAN - APBD - KABUPATEN MUARO JAMBI - TA 2009

2009

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2009/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mebjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; Rencana APBD TA 2009 saat ini masih dalam proses pembahasan di Provinsi, sehingga penetapannya tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2008.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 204; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 30 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan APBD Kabupaten Muaro Jambi TA 2009.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2009.
6 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahyang Nomor 1 Tahun 2017

Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah ...

... Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ...

Hal. 2, File: Perbup 2017 1.pdf

... Indonesia Nomor &1-349); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349 ); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang · Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lenibaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: Perbup 2017 1.pdf

... . ., Lampiran : Peraturan Bupati kepahiang Nomor: DI Tahun 2017 Tanggal : O!; Jc<~~"" 2017 LOGO KABUPATEN KEPAHIANG BUPATI KEPAHIANG, HIDAYATI1JLLAH SJAHID t· ...

Hal. 36, File: Perbup 2017 1.pdf

Download :
Perbup 2017 1.pdf

Abstrak

pakaian dinas-atribut-pns

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah untuk mengatur pengguanana pakaian dinas dan atribut PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepahiang
Dasar hukum pembentukan peraturan adalah UU 39/2003; UU 5/2014; UU 23/2014; PP 42/2004; Kepres 18/1972; Permendagri 60/2007
Materi pokok yang diatur dalam peraturan adalah; jebnis pakaian dinas dan atribut. jenis pakaian dinas PNS di Pemkab kepahiang antara lain: a. pakaian dinas harian b. pakaian sipil harian c. pakaian sipil resmi d. pakaian sipil lengkap e. pakaian dinas lapangan f. pakaian dinas korps pegawai RI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2017.
ketentuan pemakaian pakaian dinas untuk camat dan lurah yang memiliki uniform tersendiri, mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.
42 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2020

Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020.

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 11. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. ...

Hal. 3, File: Perbup-1-Tahun-2020.pdf

... Jdih.asahankab.go.id 1 BUPATI ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020 DENGAN ...

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 1, File: Perbup-1-Tahun-2020.pdf

... Jdih.asahankab.go.id 2 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah ...

Hal. 2, File: Perbup-1-Tahun-2020.pdf

Download :
Perbup-1-Tahun-2020.pdf

Abstrak

PENETAPAN BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020.

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2020/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020.

ABSTRAK:

bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) ditetapkan dalam Peraturan Bupati
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Bupati Asahan Nomor 49 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM; BATAS JUMLAH SPP – UP; PERHITUNGAN BATAS JUMLAH SPP – UP; KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2020.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT