... 5. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan ...

... Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450: 21. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ( Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun . 2020 Nomor 6), Dengan Persetujuan ...

... Mengingat : -2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ...

... Gorontalo Tahun Anggaran 2020: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah ...

... Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, ...

... Republik Indonesia Nomor 3851); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. ...

... Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. ...

... Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 14. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 16); 15. ...

... Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 79); 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten tang Sadan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 3. ...

... Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2. ...

... Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; I. ...

... NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT PROVINS! ...

... NUSA TENOOARA TIMUR 0001/2020 LEMBARAN OAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 1 Diundangkan di Waikabubak pada tanggal, 25 Juni 2020 Pih. SEKRETARIS DAERAH f KABUPATEN SUMBA BARAT YERMIA L ... ...

... DODA Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... 2008 hingga saat ini sudah tidak beroperasi; a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 338 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa ...

... dengan Peraturan Daerah; TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SUMBA BARAT DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBA BARAT, PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 1 TAHUN ...

... 2020 BUPATI SUMBA BARAT PROVINS! ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833), 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103), 7. ...

... Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 718/Menhut-Il/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

... 2 Mengingat Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2011 Tentang d. Informasi Geospasial: Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 Tentang e. ...

... Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,Kabupaten ...

... Peraturan Pemerintah ... ...

... 5839 Pr BUPATI KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Menimbang TAHUN 2015 - 2035 DENGAN ...

... Indonesia Tahun 1945 perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah: bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan ...

... Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013, maka perlu penjabaran ke dalam ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5717), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau ...

... Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £ 1092), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5495): 4. ...

... BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Kota adalah Kota Banda Aceh. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. ...

... Indonesia. ...

... BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Peraturan Walikota ini bertujuan. mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Rincian ADG untuk setiap gampong dalam Kota. ...

... - 2 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ...

... Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29); 12. ...

... Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang ...

... Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016, Nomor 18); 14. ...

... SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SAMPANG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 8. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Rusun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252); 5. ...

... Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ...

... Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559); 11. ...

... tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); ...

... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Negara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah SALINAN ...

... Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Nomor1482); Dengan Persetujuan Bersama ...

... DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU dan BUPATI OGAN KOMERING ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu. 2. ...

... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang ...

... Pendatang; 15.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 207 Tahun 1990 tentang Sistem Antar Kerja; 16.Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 203 Tahun 1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam negeri ...

... Republik Indonesia; ...

... 17.Keputusan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 18.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor ...

... memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; 20.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantull Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat ...

... II Bantul; 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul; 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pembentukan ...

... Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar kerja antar propinsi dalam wilayah Republik Indonesia; 19. ...

... Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut PJTKI atau dengan nama lain sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah pelaksana penempatan kerja yang merupakan badan usaha ...

... Surat Permintaan Tenaga Kerja adalah permintaan tenaga kerja Indonesia dari Pengguna atau Mitra Usaha di luar negeri; BAB II PELAYANAN PENCARI KERJA Bagian Kesatu Pencari Kerja Pasal 2 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 18. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah; 33. ...

... dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); ...

... Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. ...

... ttd OBEDNEGO DEPPARINDING Diundangkan di Mamasa Pada tanggal 11 Januari 2011 SEKRETARIS DAERAH, ttd BENHARD BUNTUTIBOYONG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN ...

... 2011 NOMOR 106 ...