... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5717); 6. ...
... RepublikIndonesiaNomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber ...
... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun 1945; 2. ...
... 9) sebagai Undang–Undang, (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1820); 3. ...
... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5495); 4. ...
... Pasal 75 Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan. ...
... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ...
... realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan. ...
PERBUP Kab. Paser No. 42 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6),
Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5) Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.22 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas Pengelolaan Keuangan Desa, Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, APB Desa, Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nomor 42
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan
mengenai Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
39 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 1 Tahun 2019
Kependudukan dan PerkawinanPertahanan dan Keamanan, Militer
Hasil pencarian pada file:
... Undang-Undang Nornor T Tahun 2CO. tentangPembentukan Kota Lubuklinggau 11.,embHran Negara RepublikIndonesiaTahun 200 l Nomor , "i" Tambahan Lemba.ran Negara RepublikIndonesia Nomo, 4114); 2. ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lernbanm Negara RepublikIndonesiaNomor 5679); :3. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor· 6 Tahun 20 lC tenc2ng Satuan Polisi Pan1ong Praja (Lembaran Negara RepubliKIndonesiaTahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RepublikNomor 5094); ...
... BABX KETENTUANPENUTUP Pasal 13 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... ~noori 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU ,,.,., ,A. i ' Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, 2. januw-i 20 l Ci WALIKOTA L BUKLINGGAC / H. S. N. ...
... P ANA PUTRA SOHE BE TA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NO MOR 1 -, , ...
... MEMUTUSKA.N: Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PESTJ\. MALAM. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Lubuklinggau. 2. ...
... Satuan Po.lisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Da-crah dalur: penegakan Peraturan Daerah clan Peraturan Kepala Cae,·an. menyelenggarakan ketertiban um urn dan ketentraman s,on;;, menyelenggarakan ...
... Hiburan adalah semua jenis pertunjukan a tau keramaian dengan nama clan bentuk apapun yang mengundang perhatian dan minat audiens 2.rnu memberikan kesenangan dan kegembiraan. 10. ...
Dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya serta penggunaan minuman keras, prostitusi dan tindak kejahatan lainnya pada Pesta Rakyat di malam hari, sangat memprihatinkan kehidupan generasi di masa yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban di masyarakat perlu dilakukan pengendalian dan pengaturan dalam penyelenggaraan pesta rakyat pada malam hari
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pesta malam meliputi subjek dan objek, perizinan, waktu penyelenggaraan, kewajiban dan larangan penyelenggara, pihak yang terlibat dalam pengawasan, dan sanksi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah 55 Tahun 2016 maka ketentuan mengenai besarnya Nilai Perolehan Air Tanah berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur; b. bahwa kedudukan Camat dan Kepala Desa/Lurah dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu diatur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950,UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 11 Tahun 2020, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2018.
Peraturan Daerah ini merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, yaitu tentang Pajak Air Tanah, Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak, Insentif Pemungutan dan Penghargaan Pajak,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... RepublikIndonesiaTahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 3322); 4. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6322); 6. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2017 ...
... bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, ...
... Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1956 Nomor 60, Tambahan ...
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 1092); 2. ...
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diatur mengenai Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Binjai serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Binjai. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Binjai Nomor
188.45-72/K/Tahun 2021 tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan bahwa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Binjai adalah rendah.
Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Walikota Binjai Nomor 27 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 38 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2021.
6 Hlmn.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 1 Tahun 2016
... SI KALIMANTAN SELA'fAN PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR _:; TAHUN2016 TENTANG PENETAPAI\. ...
... eraturan Menter; Dalam Nege;·i Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pcngclolaan Ke'Janssfl.n sebagaimnna telah ctiubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalc. ...
... :m Negeri Nornor 21 Tah'...ln 2011 ten tang Perubahan Kedua Atcls PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Taht:n 2006 tentang Pedomc:n Pf'ngelola2.n Kt"'uangan D2erah, perlu mcnetapkan Batasar: Pagu Jumlah ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Saruan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedornan Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan
Mekanisme Pengajuan SPP UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh
Bendahara Perigeluaran SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965;
UU Nomor 17 Tahun 2003;
UU Nomor 1 Tahun 2004;
UU Nomor 15 Tahun 2004;
UU Nomor 33 Tahun 2004;
UU Nomor 12 Tahun 2011;
UU Nomor 23 Tahun 2014;
PP Nomor 58 Tahun 2005;
PP Nomor 87 Tahun 2014;
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;
Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2015;
Perbup Tabalong Nomor 91 Tahun 2015.
Peraturan ini memuat tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, SPP-GU dan
Mekanisme Pengajuan SPP UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh
Bendahara Perigeluaran SKPD Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tabalong, meliputi: Ketentuan Umum; Batasan Pagu dan Mekanisme Pengajuan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Tabalong Nomor
01 Tahun 2015 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah SPP-UP, dan SPP-GU Dan
Mekanisme Pengajuan SPP-UP, SPP-GU Dan SPP-TU Bagi Bendahara Pengeluaran
SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 1 Tahun 2015
... Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4347); 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun ...
... RepublikIndonesiaNomor 4437; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. ...
... (Lembar Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor" 123); 5. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tc Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; c. ...
... Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37 ); 7. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Uiu Timur Nomor* 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan ...
... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2. ...
... . - Pemanfaatan hasil kegiatan. (2) Penilaian terhadap hasil pelaksanaan fisik SPPIDES dilakukan oleh Tim Pengendali T'ngkat Kabupaten setelah mendapatkan data desa/kelurahan yang diusulkan oleh Tim Pengendali ...
... Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 4 Tahun 2014 tidak berlaku lagi. ...
... HERMAN DERU BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR \ / / ...
TENTANG - TATA CARA - PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN - STIMULAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN - INFRASTRUKTUR - DESA DALAM KAB OKU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2015/NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Stimulan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Kab OKU Timur
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka percepatan
pembangunan di pedesaan dalam wilayah Kabupaten Ogan
| Komering Ulu Timur perlu memprogramkan Stimulan
! Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa (SPPIDES);
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 Tahun 2003;UU No 33 Tahun 2004;UU nO Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;PP Nob 43 Tahun 2014;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 37 Tahun 2007; Perda No 8 Tahun 2014
Materi poko dalam peraturan ini adakah : MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN,FRINSIP-PRINSIP PELKASANAAN SPPIDES,TATA CARA PEMBERIAN, PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN SPPIDES,MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN SPPIDES,PFMANTAUAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI,SANKSI, PENGHARGAAN DAN HADIAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021
... Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undag-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentan Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun ...
... 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 3. ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 4. ...
... tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 11. ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2013 Nomor 1425);; 12. ...
... PeraturanMenteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 607); ...
... PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BREBES, Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah ...
... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 1950 Nomor 42); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah yang berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah serta beberapa sektor pendapatan lainnya; bahwa demi kelancaran pelaksanaan penghapusan piutang daerah perlu pedoman tata cara penghapusan piutang daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, jenis piutang daerah, penghapusan piutang pajak daerah, tata cara pelaksanaan penghapusan piutang pajak daerah, penghapusan piutang selain pajak daerah, tata cara penghapusan piutang selain pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
44 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Hasil pencarian pada file:
... -II.160- N o Jenis Izin Masa Berlaku Pemberi Pertim bangan Dasar Hukum Waktu Maksim al (Hari) SOP 1 2 3 4 5 6 Keputusan MenteriKesehatanRepublikIndonesiaNomor 1239/ Menkes/Sk/Xi/2001 Tentang ...
... 10 PeraturanMenteriKesehatanNomor 411/Menkes/ Per/Iii/2010 Tentang Laboratorium Klinik 39 Izin Rumah Sakit Umum 5 tahunPeraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan ...
... Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala KPPT 10 PeraturanMenteriKesehatanNomor 147/Menkes/ Per/1/2010 Tentang Perizinan Rumah Sakit Peraturan Bupati Nomor 1321 Tahun ...
... 2 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4737); 7. ...
... Peraturan Presiden Nomor2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 3); 9. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 4741); 8. ...
... Peraturan Presiden Nomor2Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 3); 10. ...
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Bagian Hukum Kab. Sumbawa
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2016-2021
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025, program pembangunan daerah dalam jangka menengah diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, Undang-Undang No. 69 Tahun 1958, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 31 Tahun 2010
Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan RPJMD tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Tahun 2005-2025. RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis dan RKPD.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
-
531
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009
... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7); 9. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ...
... BAB II PENETAPAN JUMLAH DAN WILAYAH KERJA Pasal 2 Dengan Peraturan ini ditetapkan Jumlah dan Wilayah Kerja UPTD dan UPTB pada SKPD Kabupaten Sumedang. ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG NOMENKLATUR, JUMLAH, SUSUNAN ORGANISASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur, Jumlah, Susunan Organisasi Dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Badan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
... Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6340); ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam ...
... PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 1781); 16. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5063); 6. ...
... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5607); 8. ...
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 6573); 9. ...
... SALINAN BUPATI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA ...
... IndonesiaNomor 2907); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2003 ...
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan penyesuaian mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Kesehatan yang menduduki Jabtan Sturktural sebagai Tugas Tambahan dan Perubahan Nilai Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu dilakukan penyesuan terhadap Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 yakni Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 serta Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019.
Lamp 2 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
