Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 1 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor4437); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP Nomor 13 Tahun 2006, menghendaki untuk semua jenis bantuan keuangan tidak lagi dianggarkan pada tiap-tiap SKPDBPKPDPOSBelanja Tidak Langsung ...

... Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Kepada Partai.pdf

... Hal-halyang belumdiatur dalam peraturan ini,akandiatur lebihlanjut dengan keputusan Bupati 2. ...

... Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor5Tahun 2017dinyatakan tidak berlaku. 3. Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggalditetapkan. ...

... Besamya biaya bantuan social, bantuan biaya pendidikan, bantuan biaya kesehatan, bantuan biayasocialkemasyarakatan merupakan nilaiminimum. 2. ...

Hal. 8, File: Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Kepada Partai.pdf

... Undang-undang Nomor6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (LembaranNegaraTahun 1974 Nomor53,TambahanLembaranNegaraNomor3039); 2. ...

... Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus BagiProvinsiPapua (LembaranNegaraTahun 2001 Nomor135,Tambahan LembaranNegaraNomor4151); 4. ...

... : SUPATI SOROllG SELATAlI PROVIllSI PAPUA BARAT PERATURAN BUPATI SOROllG SELATAlI ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Sorong Selatan Nomor 17 tahun 2018 Tentang Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi Belanja Hibah Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Kepada Partai.pdf

Abstrak

Pedoman dasar pemberian bantuan subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan, kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah kampung Lainnya di kabupaten sorong selatan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, JDIH Kabupaten Teluk Bintuni

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni

ABSTRAK:

a. bahwa Pedoman Dasar Pemberian bantuan subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat, belanja bantuan kepada partai politik dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung lainnya di Kabupaten Sorong Selatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sorong Selatan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Dasar Pemberian Bantuan Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan, Kepada Partai Politik Dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kampung Lainnya Di Kabupaten Sorong Selatam

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 5 Tahun 2017 dinyatakan tidak berlaku.
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati
9 halaman

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Internasional

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - Paraf I Paraf II Paraf III Paraf IV Paraf V Paraf VI Paraf VII Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun ...

... 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 4. ...

Hal. 2, File: Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5202); 2. ...

... Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan ...

Hal. 1, File: Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

... 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762). 2. ...

... Kontrak Pengadaan yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762), tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak. ...

Hal. 14, File: Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional

Download :
Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019

Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Monopoli dan Persaingan Usaha

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 3817); 2. ...

... Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144); 3. ...

Hal. 1, File: Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2019.pdf

... KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU Perkara Nomor....../………………….. 1. ...

... Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 ...

Hal. 2, File: Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2019_Lamp V.pdf

... Republik Indonesia SURAT PANGGILAN NOMOR ...../………………………….. ...

... Pasal 36 huruf e, huruf f dan huruf g UndangUndang No. 5 Tahun 1999 ....................................... 2. Pasal …. ...

... Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor … Tahun …. tentang Tata Cara Penanganan Perkara................................................. 3. ...

Hal. 2, File: Peraturan-KPPU-Nomor-1-Tahun-2019_Lamp III.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun ...

... 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun ...

Hal. 2, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... Republik Indonesia Nomor 6042): 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633), 8. ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, ...

Hal. 3, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : ...

... Mengingat NN GP BUPATI BULUNGAN, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 1 k ...

Hal. 1, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut :

Perda Nomor 4 tahun 2013

Download :
PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tat ruang dapat ditinjau kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana Tata Ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan Penataan Ruang; Berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, keabsahan dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan arah perkembangan pemanfaatan ruang eksisting, perlu melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Bab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab IX TKPRD Bab X Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab XI Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 1 Tahun 2014

Kerja Sama Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711 ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ...

Hal. 1, File: KOTA_TARAKAN_1_2014.pdf ttg Kerja Sama Daerah.pdf.pdf

... 2 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4761). ...

Hal. 2, File: KOTA_TARAKAN_1_2014.pdf ttg Kerja Sama Daerah.pdf.pdf

... Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam melaksanakan kerjasama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan ...

... kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. k. ...

... perlu menerapkan : (1) Keterbukaan kepada masyarakat dalam proses dan pelaksanaan kerjasama sehingga masyarakat bisa berfungsi sebagai kontrol bagi tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik. (2) ...

Hal. 14, File: KOTA_TARAKAN_1_2014.pdf ttg Kerja Sama Daerah.pdf.pdf

Download :
KOTA_TARAKAN_1_2014.pdf ttg Kerja Sama Daerah.pdf.pdf

Abstrak

DAERAH – KERJASAMA

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kerja Sama Daerah

ABSTRAK:

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerjasama untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kota Tarakan serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, pihak lain melalui kerjasama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah.
Dasar Hukum: UU No. 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Taun 20047; PP No. 50 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Kerjasama Daerah dengan sistematika sebagai berikut. Diatur tentang Ketentuan Umum, Subjek dan Objek Kerjasama Daerah. Lingkup Kerjasama Daerah, Tim Koordinasi Kerjasama Daerah. Tata Cara Kerjasama Tim, Persetujuan DPRD. Hasil Kerjasama Daerah, Perubahan. Penyelesaian Perselisihan, Berakhirnya Kerjasama Daerah. Dokumentasi Naskah Kerjasama Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2015

Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Perpajakan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...

... tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. ...

Hal. 2, File: Perbup Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.pdf

... BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 01 TAHUN 2015 TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); ...

Hal. 1, File: Perbup Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.pdf

... Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun ...

... 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... RIYANTONO BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 01 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul u.b. ...

Hal. 6, File: Perbup Bantul No. 1 Tahun 2015 ttg Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Ketenagakerjaan Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2 4. ...

... Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964) sebagaimana telah ...

... diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara ...

Hal. 2, File: Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. ...

Hal. 1, File: Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.pdf

... 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul ...

... Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29), diubah sebagai berikut : 1. ...

... Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 2. ...

Hal. 3, File: Perda Kab Bantul No. 1 Tahun 2017 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Kab. Bantul No. 1 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Abstrak

TKA – RETRIBUSI – PERUBAHAN

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pelayanan perpanjangan izin memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Retribusi perpanjangan Izizn Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 perlu disempurnakan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014.
Materi Pokok:Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan perpanjangan IMTA untuk setiap Tenaga Kerja Asing dan jangka waktu Perpanjangan IMTA. Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebesar US$100 (seratus dollar Amerika) untuk setiap Tenaga Kerja Asing setiap bulan. Masa Retribusi sama dengan jangka waktu berlaku perpanjangan IMTA dan paling lama 1 (satu) tahun.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 01 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
Jumlah Halaman: 8 HLM; Penjelasan : 7 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu No. 1 Tahun 2015

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Fslakssnaan Undsng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenntng Desa (Lembaran Negsra Republgrindonesia Tahun 2014 Nornor 123); 6. ...

... Peraturan Menteri* Daham Negeri Nomor 1 Tahun 2014 umtsng Pembentukan Produk Hukum Dsersh (Berits Negara Republik indonesia Tshun 2014 Nomor 32); 7. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tshun 2014 omtang Pemilihsn Kepala Desa (Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Deagsn Persetqjuan Bersama DEWAN PER'QfAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ...

Hal. 2, File: Perda Dompu 1 Tahun 2015.pdf

... ParsgMf 2 Pengesahan dan Pelantikan Pasal 50 Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengeeahan dsn pengangkatan kepala desa paIM>g lacnbat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD. (2) Apabila ...

... Sumpah/janji. sebagaimana dirmaksud pada ayat (2)sebagai "Demi. ...

... Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturanperundangundangan dengan selurus-lurusnya yangberlaku hagi Desa, Daerah, dan Negara KesstuanRepublik Indonesia . jabacannya. ...

Hal. 28, File: Perda Dompu 1 Tahun 2015.pdf

... sebagaimana dimaksud dalsmPasal rdiri dari: surat ketcnmgan/bukti scbagai Warga Negaralndonesia dari aamat; surat pernyataan bermaterai cukup, berisi: 1. pcrnyatsan bertaqwa kepada Tuhsn Yang MshaEsa„. 2. ...

... pernyatsan memegang b~ dan mcngamalkan Rmcasiha, melakssnakan Vndang-Undsng Dasar NIndonesia Tshun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ...

... tidak pernah dj)atuhi pidana pcnjara be~ kan putusan pengadilan yan g telah mempua.yai kekuatan hukum tetap karcna melalcultan tindak pidana yang dianoam dengan pidana penjara pcding singkat 5 (lima) tahun ...

Hal. 12, File: Perda Dompu 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perda Dompu 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BAGIAN HUKUM PEMDA KAB. DOMPU

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK:

-bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa
asal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 6 tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Permendagri nomor 112 Tahun 2014
PEDOMAN PEMILIHAN„PENGANGKATAN, PELAN TIKAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA, TERDIRI DARI XIV BA DAN 18 PASAL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2017.
MENCABUT PERDA NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHETNIAN KEPALA DESA
TIDAK ADA
39

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2020

Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo TA 2020

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 2 Seri A); 13. ...

Hal. 2, File: 1._Perbup_1_Th_2020_._.pdf

... Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...

... Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. ...

Hal. 1, File: 1._Perbup_1_Th_2020_._.pdf

... Indonesia. 5. ...

... Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020. (2) Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada ...

... Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Bantuan Keuangan ...

Hal. 3, File: 1._Perbup_1_Th_2020_._.pdf

Download :
1._Perbup_1_Th_2020_._.pdf

Abstrak

DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Kab Sidoarjo Tahun 2020 No 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa, dan Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo TA 2020

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa, dan Bantuan Keuangaan Kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2020;
Permendagri No 113 Tahun 2014; Perda Kab Sidoarjo No 8 Tahun 2015; Perda Kab. Sidoarjo No 18 Tahun 2019; Perbub Sidoarjo No 77 Tahun 2018; Perbup Sidoarjo No 102 Tahun 2019.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2019, Dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Sidoarjo

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
22 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2017

Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 4712), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 4578): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah: 11.Peraturan.... ...

Hal. 2, File: Perbup_1_2017.pdf

... Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034), Undang-Undang ...

... Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3.Undang-Undang.... ...

Hal. 1, File: Perbup_1_2017.pdf

... Menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 ...

... Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelolaan ...

... Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Oanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, ...

Hal. 3, File: Perbup_1_2017.pdf

Download :
Perbup_1_2017.pdf

Abstrak

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2017/No.510

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 tentang Keududkan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004, maka perlu diatu tentang tunjangan komuniikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRK dan belanja penunjang operasional Pimpinan DPRK Aceh Tengah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956 Jo Undang-Undang No. 4Tahun 1974; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 15 Tahun 2004; Undang-Undang No. 33 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No.18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 6 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Penerima, Pembayaran, Penganggaran, Tunjangan Komunikasi Intensif; Penerima, Pembayaran, Penggunaan, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRK; dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT