PENCARIAN PERATURAN
Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,04 detik
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... HULU TAHUN 2020 - 2040 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. ...
... Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. 2. ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 16. ...
... - 1 - BUPATI ROKAN HULU PROVINSI RIAU RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020 – 2040 DENGAN RAHMAT ...
... berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 - 2040. ...
... Pasal 18 Ayat (6)Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... - 2 - Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir ...
... telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 8. ...
- Download :
- PERDA_RTRW_1_2020.pdf
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perizinan, Pelayanan Publik
... 2 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. ...
... Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 8. ...
... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. c. Izin Bagi Pelayanan Medik Penunjang : 1. Izin Apotik Dan Atau Toko Obat; 2. ...
... Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan; 4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi; 5. Izin Praktek Fisioterapis; 6. Ijin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi); 7. ...
... Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Kesehatan. d. Izin Bagi Pelayanan Makanan Dan Minuman : 1. Izin Penyehatan Jasa Boga; 2. ...
- Download :
- PerBupKaro001_2017.pdf
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
... 2 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 12. ...
... Pasal 18 ayat -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...
... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...
... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47 ...
... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832); 18. ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5). ...
- Download :
- Perda No 1 Tahun 2014 ttg SPPD.pdf
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. ...
... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9 Peraturan ...
... Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ...
... Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286'); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung ...
... Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara ...
... BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 1 Diundangkan di Purbalingga pada tangg 3 Januari 2017 SEKRETA DAERAH NO URAIAN BESARNYA TAMBAHAN PENGAHASILAN 1. ...
... Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Rp 400.000,00 /bulan Petugas Pemadam Kebakaran 2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Rp 350.000,00 /bulan 3. ...
... BUPATI PURBALINGGA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LING KUN GAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA . ' '' \ ' ·~ ...
- Download :
- PERBUP NO 1 TAHUN 2017.pdf
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
... PRES I DEN REPUBLIK INDOITIESIA -8Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
... JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari2OlT MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. ...
... LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OI7 NOMOR 4 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Deputi Bidang Perekonomian, ukum dan Perundang-undangan, ttd. ! ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik ...
... Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ...
... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor ...
... SALIN PRES I DEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2O1O TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA ...
... Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OlO tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 7945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...
-
PP No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
-
PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
-
PP No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
-
PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Download :
- PP 1 TAHUN 2017.pdf
Pajak dan Retribusi Daerah
... Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 Tentang pendanaan Keolahragaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4704); 8. ...
... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK .07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok; 9. ...
... nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang – Undang ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4999); 2. ...
... nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1995 tantang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor ...
... Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 4422); SALINAN ...
... Penegakan sanksi dalam rangka pelaksanaan peraturan Daerah (5) Pembagian besaran alokasi untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum serta rincian kegiatannya, masing-masing ditetapkan lebih lanjut dengan ...
... BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. ...
... . : 19610115 198703 1 011 Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 2 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN ...
- Download :
- Pergub No. 1 Tahun 2014.pdf
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Cipta Kerja
... Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. ...
... Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara ...
... Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 389); www.peraturan.go.id ...
... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.62, 2021 KEMENKOMINFO. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Perubahan. ...
... PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ...
... dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ...
... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1329) sebagaimana ...
... telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa ...
... Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 389) diubah sebagai berikut: 1. ...
-
Permenkominfo No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
-
Permenkominfo No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi
- Download :
- Nomor 1 Tahun 2021.pdf
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
... Disahkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. ...
... SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD INTERIM, ttd YUSRIL ...
... IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro PUU Bidang Politik dan Kesra, Wisnu Setiawan, SH. ...
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG BANTUAN TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ...
... bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan ...
... Indonesia Tahun 1945; Dengan . . . ...
... BAB II PERMINTAAN DARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Bagian Kesatu Pengajuan Permintaan Bantuan Pasal 9 (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui ...
... saluran diplomatik. (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung. (3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan ...
... Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ...
- Download :
- UU Nomor 1 Tahun 2006.pdf
Desa
... Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 11. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Ohoi Berbasis Masyarakat; 12. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. ...
... Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu mengatur Pembangunan Kawasan Ohoi dengan Peraturan Bupati; Mengingat ...
... Nomor 1645); 2. ...
... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. ...
... Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik ...
... Indonesia Tahun 1945. 4. ...
... Indonesia. 7. ...
- Download :
- PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2019.pdf
Pengadaan Barang/Jasa Telekomunikasi, Informatika, dan Internet
... PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PENYEDIAAN JASA AKSES INTERNET PADA WILAYAH PELAYANAN UNIVERSAL TELEKOMUNIKASI INTERNET KECAMATAN DENGAN ...
... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 tentang Penyediaan Jasa ...
... Akses Internet Pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 19/PER/ M.Kominfo/10/2010 belum menampung dan mengakomodasi dinamika ...
... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 8. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...
... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2013 MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, TIFATUL SEMBIRING Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ...
... MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.depkumham.go.id ...
-
Permenkominfo No. 25 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika
-
Permenkominfo No. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
-
Permenkominfo No. 48/PER/M.KOMINFO/11/2009 Tahun 2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan
- Download :
- Kemen Kominfo Nomor 1 Tahun 2013.pdf
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
Badan Pemeriksa Keuangan