Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,032 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2018

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penanaman Modal dan Investasi

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. ...

Hal. 1, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

... • • 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah ...

... Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2); 13. ...

Hal. 2, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

... • • PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH I. ...

... Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila ...

... jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka Penyertaan Modal Pemerintah Kata Tangerang pada Badan ...

Hal. 7, File: Perda No.1 Tahun 2018.pdf

Download :
Perda No.1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka perkembangan perekonomian serta untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan daerah yang sehat dan tangguh, diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 23 Th 2014 telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 1 Th 2008 telah diubah dg PP No 49 Th 2011; PP No 27 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 3 Th 2003 telah diubah dg Perda Kota Tangerang no 5 Th 2005; Perda Kota Tangerang No 14 Th 2008; Perda Kota Tangerang No 9 th 2007 telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 2 Th 2016; Perda Kota Tangerang No 10 Th 2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4. Penyertaan Modal; 5. Pertanggung jawaban dan Kewajiban; 6. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2018

KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 1 TAHUN 2018 Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); ...

Hal. 1, File: PERWAL NO 01 TAHUN 2018 KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.pdf

... 2 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); ...

Hal. 2, File: PERWAL NO 01 TAHUN 2018 KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.pdf

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 14. ...

Hal. 3, File: PERWAL NO 01 TAHUN 2018 KETENTUAN BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 1 Tahun 2016

Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016

APBD

Hasil pencarian pada file:

... oublrk Lrdolcsia N omtr 4 s73) i Ne4G/DeGn lleobiEn NqaF Rcpublik Indonesiarahun 2oo7 Nomor 33)i lLembard DaeEh Iiota Mahns r 62) ebaBaidana bhh iliuba6 dc!14 lLemba!!! DaeE6 ku MaLaos r.nui 20! ...

... 4 Nomor tzli ndlpata, dan Belanja BABi KttEN■UAN UMUM ...

Hal. 2, File: PERWAL NO 1 TAHUN 2016.pdf

... 01う宙ALlKOTA MOしANG “ d MOCH ANTON 01u●d“gk●n di Malo,g p●d● ぬng暉| 〕 2 1 2016 SEkR口●RiS DAERAH KOTA MALANG ttd Ci“O WiVON0 BER〔,A DAERAH KOtt MALANG TA lU｀2016 NOMOR l S●1●m oo、uni●、 li■● ...

Hal. 5, File: PERWAL NO 1 TAHUN 2016.pdf

... iAMPiRAN PDRArURANヽ=ヽLiKe TI MAしANC NOMOR 1 1 ‐ HUN 201●● TEN‐■0 PENrAPAN BESARAN UANO pDRSEDl■ AN ヽ HUN ANCCARAN 2016 BESARAN BESARAN Up s(PD TARUN ANC('Al‐N201j ヽ 0 SKPD BESARAN UANO'ERSEDi■AN (R ...

... ,) 1 , 1 Din●●P●●li3ik●o 168,,100000 2 Din,sX●●●hat●● 7,001● |`00' ３　一 ■ 10001001000 10001000000 ● 3'●||●`'00 ` 50●0000000 Dina、 K●b●,,ih●●|●● 'tl,1●ぃ●oま,1 31300000●| = , BKBPコ 7● 000000つ0 1, Di。 ...

Hal. 6, File: PERWAL NO 1 TAHUN 2016.pdf

Download :
PERWAL NO 1 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

anggaran pendapatan dan belanja daerah

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah , perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2016 ;
Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ; 2. undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ; 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
peraturan ini mengenai penetapan besaran uang persediaan tahun anggaran 2016. peraturan ini meliputi : ketentuan umum ; penetapan besaran UP ; ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015

Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 I Menkes/ Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan; 16. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); 10. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5321); 11 ...

Hal. 2, File: Perwali 1 Tahun 2015.pdf

... dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentangPetemakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. ...

Hal. 1, File: Perwali 1 Tahun 2015.pdf

... sebagaimana tercantuin dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Denpasar ini. ...

... BAB II KELEMBAGAAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Walikota Denpasar ini dibentuk Komisi Pengendalian Zoonosis. ...

... Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.602/2/2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa Provinsi di Wilayah Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: Perwali 1 Tahun 2015.pdf

Download :
Perwali 1 Tahun 2015.pdf

Abstrak

TENTANG-KOMISI-PENGENDALIAN-ZOONOSIS-PEMERINTAH-KOTA-DENPASAR-ABSTRAK

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, LD.2015/NO.01

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian Zoonosis (penyakit menular dari hewan ke manusia), maka perlu membentuk Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Komisi Pengendalian Zoonosis Pemerintah Kota Denpasar;
Undang-UndangNomor 4 Tahun 1984 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Undang-UndangNomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011
Pasal 3 Komisi Pengendalian Zoonosis Kota Denpasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2015.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2014

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 36. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 37. ...

... Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334); 39. ...

Hal. 6, File: Perda No 1 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4575); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. ...

Hal. 4, File: Perda No 1 Tahun 2014.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 30. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 32. ...

Hal. 5, File: Perda No 1 Tahun 2014.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 1 Tahun 2016

Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2); 11. ...

Hal. 2, File: Perda No 1 Tahun 2016_Kota Pontianak.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 2756); SALINAN ...

Hal. 1, File: Perda No 1 Tahun 2016_Kota Pontianak.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT ...

... Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. ...

... Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah ...

Hal. 7, File: Perda No 1 Tahun 2016_Kota Pontianak.pdf

Download :
Perda No 1 Tahun 2016_Kota Pontianak.pdf

Abstrak

TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT 2016

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2016/NO.1, TLD NO.1, LL KOTA. PONTIANAK: 9 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Pontianak Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Perda tentang Penyertaan Modal yang berkenaan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 1 Tahun 1999; Perda No. 3 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2011; Perda No. 6 Tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2013; Perda No. 9 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, DPRD, Sekretaris Daerah, Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Penyertaan Modal Daerah, Setoran Modal, Tambahan Setoran Modal. Ketentuan mengenai Maksud dan Tujuan; Bentuk Tambahan Setoran Modal; Tambahan Setoran Modal; Sumber Dana; Pembagian Deviden; Pengawasan; dan Ketentuan Penutup Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa pada saat Perda ini berlaku maka Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan Izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan yaitu untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 3 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 1 Tahun 2003

Organisasi Dinas Tenaga Kerja

Kepegawaian, Aparatur Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... lt WO H 11,•c Pf18t 2 of I J 2 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan : a. Kahupatcn adalah Kabupaten Bclitung; b. Pemerintah Kabupatcn adalah Pcmcrintah Kabupatcn Bclitung; c. ...

... Jtung I'ahun 2000 Nomor 21 ); I 0. Pernturnn Daerah Kabupatcn Belitung Nomor 18 Tahun 2000 I en tang Kcwcnangan Kabuparen Ilclitung (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Bclitung Tahun 2000 Nomor 19); 9. ...

... Pcralurnn Pcmcrintah Nomor 84 Tahun 2000 tcntnng Pcdoman 01gJni!,a!,1 Pcrangkat Dacrah (Lcmbaran Negara 'Iahun 2000 Nomor 16 S ): 7. ...

Hal. 2, File: PERDA Kab. Belitung Nomor 1 Tahun 2003.Pdf

... 12 Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan. ...

... Pasal 32 UAD VI KETENTUAN PENUI'UP (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan duetapkan kbih lanjut olch Ilupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ...

... yang berlaku. ( 1) Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, rnaka Pcraturan Daerah Kabupatcn Bclitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur masalah tenaga kerja ...

Hal. 10, File: PERDA Kab. Belitung Nomor 1 Tahun 2003.Pdf

... Undang-undang Nomor 22 'I'ahun I 9<;9 t.:111.111g li.:m.:11111.ih.111 I ),h:1.111 (Lcmbui an Negara Tahun 1999 :-.:0111111 c ,11. I .1111ll.1l 1.111 I 1.111hJ1 .111 ~,1.g.11 J Nomor .3839); 2. ...

... Undang-undang Nomor 8 Tahun 197-l ienung I'okok-poko], Kcpegaw JiJJl (Lernbaran Negara Tahun 197-l Nomoi 55, l ambahan l cmbaran Negara Nomor 30~ 1) sebagairnana tt:l.1h diub.ih dcng.in Lnd.rng-undang ...

... Nornor -0 Tahun 1999 (T .embaran Negara l'ahun I 91JCJ I\ornor \ 69, Tamlulun l.cmbaran Negara Nomor 3890); I. ...

Hal. 1, File: PERDA Kab. Belitung Nomor 1 Tahun 2003.Pdf

Download :
PERDA Kab. Belitung Nomor 1 Tahun 2003.Pdf

Abstrak

dinas - tenaga kerja

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2003 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja

ABSTRAK:

Bahwa keberadaan Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung perlu dilakukan pemisahan agar tidak menimbulkan benturan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Belitung.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 2 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 84 Tahun 2000; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 21 Tahun 2000.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Dinas Tenaga Kerja, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dinas tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorag Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati elalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Program, Sub Dinas Perluasan Kerja, Penempatan, Pelatihan, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Sub Dinas Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, Sub Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2003.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Dinas Kabupaten Belitung sepanjang mengatur masalah tenaga kerja dan transmigrasi dinyatakan tidak berlaku
12 hlm.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013

Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Transportasi Darat/Laut/Udara Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 4. ...

... Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun ...

... Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 / Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji; ...

Hal. 2, File: pm.1_tahun_2013.pdf

... Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah ...

... diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ...

Hal. 1, File: pm.1_tahun_2013.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. ...

... Ditetapkan di Jakarta pada tanggal3 Januari 2013 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA ...

... TAHUN 2013 NOMOR 42 U ARIS SH MM MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 ...

Hal. 26, File: pm.1_tahun_2013.pdf

Download :
pm.1_tahun_2013.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2013

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

Desa

Hasil pencarian pada file:

Download :
NOMOR 1 TAHUN 2013.docx

Abstrak

Desa

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/No.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka terwujudnya pemilihan Kepala Lembang yang jujur, adil, tertib sesuai dengan asas demokrasi, maka perlu penataan kembali atas aturan pelaksanaannya; b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja, masih terdapat kekurangan dan belum diatur mengenai beberapa tahapan dan persyaratan pemilihan Kepala Lembang, sehingga perlu diganti sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3).
(1) 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Lembang, secara tertulis BPL memberitahukan kepada Kepala Lembang mengenai akan berakhirnya masa jabatan. (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum akhir masa jabatan Kepala Lembang, BPL membentuk Panitia Pemilihan Kepala Lembang. (3) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri Kepala Lembang, Camat atau pejabat yang ditunjuk dan elemen masyarakat. (4) Panitia Pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), susunannya terdiri dari : a. Ketua, merangkap anggota; b. Wakil Ketua, merangkap anggota; c. Sekretaris, merangkap anggota; d. Bendahara, merangkap anggota; dan e. Ditambah 5 (lima) orang anggota

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2013.
Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemilihan Kepala Lembang Dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006 Nomor 6 ).
17 halaman

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2018

Statuta Politeknik Energi Dan Mineral Akamigas

Struktur Organisasi Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670); 6. ...

... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782) ...

... Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587); ...

Hal. 2, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STATUTA POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI ...

... DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan ...

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. ...

Hal. 1, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2018.pdf

... 2018, No.55 -5- (2) Pembinaan teknis operasional dan administratif PEM Akamigas dilaksanakan oleh Menteri yang dalam pelaksanaan operasional dan administratif dilakukan oleh Kepala Badan. ...

... Pasal 5 PEM Akamigas didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara ...

... Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587). ...

Hal. 5, File: Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Download :
Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2013.