Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,034 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang No. 01 Tahun 2014

Izin Usaha Pengelolaan Samapah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Perizinan, Pelayanan Publik

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 5347); 6. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274); 7. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518 ...

... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2014.pdf

... 14 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang. ...

... Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 Januari 2014 WALIKOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ...

... MOHAMAD RAKHMANSYAH LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 1 ...

Hal. 14, File: Perda Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2014.pdf

Abstrak

izin-usaha-pengelolaan-sampah-rumah-tangga-dan-sampah-sejenis

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2014/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Pengelolaan Samapah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

ABSTRAK:

untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 17 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, maka izin Penggelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Tahun 1993; UU No 18 Tahun 2008; UU No 32 Tahun 2009; PP No 81 Tahun 2012; Permendagri No 33 Tahun 2010; Permen Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2011; Permen Lingkungan Hidup No 16 Tahun 2011; Perda No 3 Tahun 2009; Perda No 1 Tahun 2011; Perda No 2 Tahun 2013; Perda No 3 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Asas dan Tujuan; 3. Ruang Lingkup; 4.Pengelolaan Sampah; 5.Izin Pengelolaan Sampah; 6.Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin; 7.Masa Berlaku Izin; 8. Perubahan Izin; 9.Hak dan Kewajiban; 10.Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 11.Ketentuan Sanksi Administratif; 12.Ketentuan Penyidikan; 13.Ketentuan Pidana; 14.Ketentuan Peralihan; 15.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
18 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2017

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... 2. ...

... Tah':n 1958 Nomor 122, Tarnbahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paj~k Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 2009 Nomor 130, Ttmbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3. ...

Hal. 1, File: Perda Sumba Timur No. 1 Tahun 2017.pdf

... (Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Sumba Timur Nomor 198) diubah sebagai berikut; PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH ...

... Tambahan Lembaran Ne Republik Indonesia Nomor 5587 ), cbagaimana telah diubah beberapa k.ali temkhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tlihun 2015 ten tang Pcrubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun ...

... 2014 tentang Pcmcrlntahan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran egara Rcpublik Indonesia Nomor 5679); 4 ...

Hal. 2, File: Perda Sumba Timur No. 1 Tahun 2017.pdf

... PASAL DEMI PASAL UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan obyek pajak daerah yang boleh dipungut ...

... sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ...

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUMBA TIMUR NOMOR 1. TAHUN 2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBATIMUR NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH •• ...

Hal. 5, File: Perda Sumba Timur No. 1 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

Download :
Perda Sumba Timur No. 1 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Daerah - pajak - perubahan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2017/No.25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang amar putusannya membatalkan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur mengenai permainan "golf" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak memilki kekuatan mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan dalam pasal 16 ayat (2) huruf g; perubahan pasal 19 huruf h;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2017.
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
4 halaman; 1 halaman penjelasan

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2021

Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279): 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322: 24. ...

Hal. 4, File: Qanun No. 1 Tahun 2021.pdf

... Tahun 1945, 2. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ...

Hal. 1, File: Qanun No. 1 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), Peraturan Pemerintah ...

... dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 5165): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 3, File: Qanun No. 1 Tahun 2021.pdf

Download :
Qanun No. 1 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja

2021

Qanun NO. 1, LD.2021/NO.1

Qanun tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendaptan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Ganun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 12 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 3 Tahun 2007; PP Nomor 56 71 Tahun 2010; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12Tahun 2019; Qanun Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008; Qanun Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2014; Qanun Aceh Selatan Nomor 6 Tahun 2019; Qanun Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2020; Qanun Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2020.
Dalam Qanun ini mengatur 13 Pasal

CATATAN:

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2012

Retribusi Jasa Umum

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian lnsentif dan Pemanfaatan lnsenlif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199). ...

Hal. 1, File: Perda Kaltim 01-2012 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

... -2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TIMUR dan Menetapkan GUBERNUR KALIMANT AN TIMUR MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan.: 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 2, File: Perda Kaltim 01-2012 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kafimantan Timur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Balai Laboratarium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Saki! ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana T eknis Dinas (UPTD) Balai Kesehatan Mata dan Olahraga Masyarakat (BKMOM) Provinsi ...

Hal. 15, File: Perda Kaltim 01-2012 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

Status Peraturan

Mengubah :

PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Prov. Kalimantan Timur No. 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Download :
Perda Kaltim 01-2012 ttg Retribusi Jasa Umum.pdf

Abstrak

retribusi

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Untuk melakukan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak & Retribusi Daerah serta dalam rangka mengoptimalkan pelayanan umum dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Pasa 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 68 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang jenis & rincian retribusi; nama, objek & subjek retribusi; prinsip yang dianut dalam penetapan struktur & besarnya traif retribusi; struktur & besarnya tarif retribusi; wilayah pemungutan; penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran & penundaan pembayaran; sanksi administratif; penagihan; pemberian pengurangan, keringanan & pembebasan retribusi; penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa; insentif pemungutan; pemanfaatan retribusi; peninjauan tarif retribusi; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
62 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018

Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bakti Yang Bekerja Di Taman Kanak-Kanak Negeri Sekolah Dasar / Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2 Sistem Pendidikan Nasional (Lemb Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ...

Hal. 3, File: PERBUP BMS NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... Pemerintah Nomor 17 Tahun Pengelolaan dan Penyelenggarc (Lembaran Negara Republik Indone Nomor 112, Tambahan Lembaran 1 Indonesia Nomor 5157); 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banyu Burner 16 Tahun 2016 tentang ...

... Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Banyumas. 2. ...

Hal. 4, File: PERBUP BMS NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

... untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga perlu memberikar^tunjangan kesejahteraan; e. bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah ...

... Pasal 18 ayat (6)jUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; ...

Hal. 2, File: PERBUP BMS NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERBUP BMS NOMOR 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN - GURU WIYATA BAKTI

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/NO.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagi Guru Wiyata Bakti Yang Bekerja Di Taman Kanak-Kanak Negeri Sekolah Dasar / Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

ABSTRAK:

bahwa guru dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, diamanatkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan; bahwa guru pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, di Kabupaten Banyumas untuk saat ini belum bisa diisi dari guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil karena kekurangan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas yang menduduki jabatan guru, oleh karena itu perlu menetapkan guru wiyata bakti sebagai guru pengganti; bahwa guru wiyata bakti yang telah lama bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri,dan Sekolah Menengah PertamaiNegeri di Lingkungah Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan keberadaan dan tenaganya sangat dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan, sehingga perlu memberikar tunjangan kesejahteraan; bahwa berdasarkan Lampiran angka I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengelolaan pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b. huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Bagijauru Wiyata Bakti yang Bekerja di Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah DasarNegeri,dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 tahun 2003; UU No 23 tahun 2014; UU No 14 tahun 2005; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 16 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kesejahteraan Guru WB terkait pengaturan tentang kriteria Guru WB, Kewajiban dan Hak Guru WB, Pemberian Tunjangan Kesejahteraan, Tugas dan Tanggung Jawab Dinas, UPK, TK Negeri, SDN dan SMPN, Mekanisme Penyalurtunjangan, Pembatalan, dan Pengendalian.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Guru Wiyata Bakti yang Bekerja di Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Laut No. 1 Tahun 2010

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 13. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47) ; 17. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 22. ...

Hal. 3, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 7 ...

... dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang ...

Hal. 2, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

... LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 2 TAHUN 2010 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; Mengingat : 1. ...

... Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, ...

Hal. 1, File: Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Download :
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2010/NO.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PemerintahanDaerah; Bahwa untuk membangun organisasi pemerintah daerah yang fleksibel, dan adjustable atas setiap perubahan situasi yang berkembang di masyarakat maka perkembangan organisasi diperlukan agar organisasi itu nantinya diharapkan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul kemudian, sekaligus mampu melakukan lompatan ke depan untuk menjawab berbagai dinamika tersebut dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif, aspiratif dan efisien; Bahwa untuk melaksanakan reorganisasi perangkat daerah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan organisasi maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang– Undang Nomor 25 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004Tahun 2004; Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; 9.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009;.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705). ...

Hal. 2, File: Perda No.1 ttg. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Th. 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...

... 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); ...

Hal. 1, File: Perda No.1 ttg. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Th. 2018.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT I. ...

... UMUM Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. ...

... PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas ...

Hal. 31, File: Perda No.1 ttg. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Th. 2018.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.1, TLD No.1, LL Kab Ketapang: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa guna mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku, serta mengantisipasi perkembangan dinamika kehidupan, seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No 27 Tahun 1959, UU No 40 tahun 2007, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.6 Tahun 2010, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.54 Tahun 2011;
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan; Hak dan kewajiban Masyarakat; Ruang Lingkup; Ketertiban Umum; Tindakan Penertiban; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; ; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2018.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor : 8 Seri E Nomor : 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini memiliki 30 halaman dan 8 halaman penjelasan.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1999

Pengiriman Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NONOR 1 TAHUN 1999 TENTANG PENGIRIMAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA KEPADA BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...

... Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. ...

... Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran negara Tahun 1973 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010); MENGINSTRUKSIKAN: Kepada : 1. Para Menteri; 2. ...

Hal. 1, File: inpres001TAHUN1999.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN III INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM ...

... Perhitungan Anggaran (PA) Departemen/Lembaga, semester dan tahunan. 2. ...

... Peraturan Pemerintah, Keppres dan SK Menteri/Ketua Lembaga yang berkaitan dengan penetapan obyek pungutan, tarip pungutan dan sistem pengelolaan PNBP, serta perubahannya. 3. ...

Hal. 9, File: inpres001TAHUN1999.pdf

... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 1999 TANGGAL : 31 MARET 1999 DAFTAR DOKUMEN-DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA YANG PERLU DIKIRIM OLEH ...

... Rencana Strategi Pertahanan Keamanan Negara (Renstra Hankamneg) 2. Amanat Anggaran (AA) Dephankam berikut Revisinya 3. Pedoman Pelaksanaan Amanat Anggaran (PPA) Mabes ABRI berikut revisinya 4. ...

... Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) 11. Nota Pemindah Bukuan Induk (NPB-IN) 12. Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan (NPBP) 13. Nota Pemindah Bukuan (NPB) 14. ...

Hal. 7, File: inpres001TAHUN1999.pdf

Download :
inpres001TAHUN1999.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 01 Tahun 2021

Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

Lingkungan Hidup

Hasil pencarian pada file:

... Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687); 4. ...

... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1535, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063). ...

Hal. 1, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

... PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK I. ...

... Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan penyelenggaraan pelayanan dasar termasuk pengelolaan dan pengembangan sistem ...

... Selain itu Menteri Pekerjaan Umum dan Pemmahan Ralc/at melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Pemmahan Rakyat Nomor 04/Prt/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, telah ...

Hal. 25, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA Dan BUPATI GORONTALO UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara; 2. ...

... Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. ...

Hal. 2, File: PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

Download :
PERDA NO 1 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD/01/2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan sistem Pengelolaan Air limbah Domestik

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara yang perlu dijamin dari diwujudkan sebagaimana diamanatkan dalam UU 1945, menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domsetik serta mencegah serta mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik.
Dasar hukum peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UU Tahun 1945; UU No.11 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.36 Tahun2009.
Dalam peraturan ini diatur tentang Ruang lingkup, Asas dan tujuan sistem pengelolaan air limbah domestik,tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, peran masyarakat, kerjasama dan kemitraan, Retribusi pelayanan air limbah domestik, lembaga pengelola, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2021.
Terdiri dari 29 halaman tanpa lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 1 Tahun 2018

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 5. ...

Hal. 2, File: (287) Perbup Buol No. 1 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018; MEMUTUSKAN : Menetapkan P E R AT U R A N BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ...

... ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. ...

... Indonesia. 2. ...

Hal. 3, File: (287) Perbup Buol No. 1 Tahun 2018.pdf

... RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BUOL, Menimbang : a . bahwa berdasarkan Pasal 9 6 ayat (4) d a n ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 ...

... Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Ta h u n 2 0 1 4 tentang Desa, m a k a perlu mengatur ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017; b. bahwa b e r d a s a r k a n p e r t i m ...

... Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966); ...

Hal. 1, File: (287) Perbup Buol No. 1 Tahun 2018.pdf

Download :
(287) Perbup Buol No. 1 Tahun 2018.pdf

Abstrak

DANA DESA

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BUOL TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur ketentuan Alokasi Dana Desa Tahun 2017; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2017.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan; 2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; 4. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Perda Kabupaten Buol No. 11 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa; 6. Perda Kabupaten Buol No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 7. Perbup Buol No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; dan 8. Perda Kabupaten Buol No. 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain: a. Ketentuan Umum; b. Penetapan Besaran ADD; c. Penyaluran ADD; d. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 Halaman, Lampiran: 4 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (INPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 1999.