Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2018

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... - 2 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 5. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 11. ...

Hal. 2, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2018.pdf

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang SerahSimpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033 ...

Hal. 1, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2018.pdf

... Ayat (2) Cukup jelas. ...

... Ayat (3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei ...

... Ayat (2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri ...

Hal. 32, File: PERDA NO. 1 TAHUN 2018.pdf

Download :
PERDA NO. 1 TAHUN 2018.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN - PERPUSTAKAAN

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/No. 1 Seri E

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK:

Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun demikian, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 70 Tahun 1991; PP No. 23 Tahun 1999; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2014; dan PERDA PROV. KEP. BABEL No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas, fungsi, tujuan serta ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Selain itu diatur pula mengenai kebijakan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; kedudukan, fungsi, dan tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta Unit Layanan Perpustakaan. Perda ini juga mengatur mengenai koleksi perpustakaan; sarana dan prasarana; layanan perpustakaan; tenaga perpustkaan; pelestarian koleksi daerah, naskah kuno, dan pengembangan koleksi budaya daerah; pembudayaan kegemaran membaca; fasilitasi, pembinaan dan pengembangan; kerjasama dan peran serta masyarakat; penghargaan; kelembagaan; pendanaan; serta pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2018.
Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
36 hlm (Penjelasan, 10 hlm.)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2016

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA PENJABAT STRUKTURAL DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Hasil pencarian pada file:

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. ...

Hal. 2, File: PERBUP TUBABA 01.2016 TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL.pdf

... Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Nomor 4934); 2. ...

... Undang–UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ...

Hal. 1, File: PERBUP TUBABA 01.2016 TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL.pdf

... Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah ...

... BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2. ...

Hal. 3, File: PERBUP TUBABA 01.2016 TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL.pdf

Download :
PERBUP TUBABA 01.2016 TAMBAHAN PENGHASILAN PEJABAT STRUKTURAL.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2005

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulanan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ; 2. ...

... Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ; 3. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi 5ebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

Hal. 2, File: PERBUP 2005_1 SATLAK PBP.pdf

... BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR: 1 TAHUN 2005 SERI: E PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 1 TAHUN2005 \ TENTANG: .... ...

... t~~blJt pada hUruf a di atas dan sesuai d~~~an ~sal fa I<:eputusan~~idElM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 t~IiMng Badan Nasional~et1an~gulanganBencanadan Penanganan Pengungsi sebagaimana telah diubah ...

... Mengingat 2 1 ...

Hal. 1, File: PERBUP 2005_1 SATLAK PBP.pdf

... Ketua Bapeda Kabupaten Majalengka. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka. 3. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka. 4. ...

... Ketua palang Merah Indonesia cabang Majalengka. 16. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Majalengka. 17. Kadin, Gapeknas, Aspekindo, Gapensi. 18. Forum Warga Daerah Majalengka. 19. KH. ...

Hal. 11, File: PERBUP 2005_1 SATLAK PBP.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Majalengka

Download :
PERBUP 2005_1 SATLAK PBP.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2019

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ....); 13. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036); 14. ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Rincian Dana Kute (1).pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... 5717); 5679); -2- ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Rincian Dana Kute (1).pdf

... Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Indonesia Nomor 3851); ...

Hal. 1, File: Perbup No 1 Tahun 2019 tentang Pembagian dan Rincian Dana Kute (1).pdf

Abstrak

rincian dana kute tahun anggaran 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD. 2019/ No. 01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KUTE SETIAP KUTE KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kute yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kute yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian dana kute untuk setiap desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 1974;UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 129 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENKEU Nomor 193/PMK.07/2018; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 38 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 18 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Penetapan Rincian Dana Kute; BAB III Penyaluran Dana Kute; BAB IV Penggunaan Dana Kute; BAB V Pelaporan Dana Kute; BAB VI Sanksi; BAB VII Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
14 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2012

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

APBD

Hasil pencarian pada file:

... 4 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Republic Indonesia Nomor 4577); 18.Peraturan Pemerintah ...

... .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; ...

... 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 23.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang ...

Hal. 4, File: PERDA NOMOR 1 THN 2012.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 74); ...

... Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 ...

Hal. 3, File: PERDA NOMOR 1 THN 2012.pdf

... 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. ...

... Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiaonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); ...

... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa ...

Hal. 2, File: PERDA NOMOR 1 THN 2012.pdf

Download :
PERDA NOMOR 1 THN 2012.pdf

Abstrak

apbd

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 2 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiaonal 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 12. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang System Informasi Keuangan Daerah 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 23.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare 24.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 25.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah 26.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 27.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 28.Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare 29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2012.
10 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 1 Tahun 2012

Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

Hal. 3, File: PERDA KOTA DEPOK THN 2012 NO 01 TTG DANA CADANGAN.pdf

... 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ...

... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran ...

... Negara Republik Indonesia Nomor 3828); ...

Hal. 1, File: PERDA KOTA DEPOK THN 2012 NO 01 TTG DANA CADANGAN.pdf

... 2 2. ...

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

Hal. 2, File: PERDA KOTA DEPOK THN 2012 NO 01 TTG DANA CADANGAN.pdf

Download :
PERDA KOTA DEPOK THN 2012 NO 01 TTG DANA CADANGAN.pdf

Abstrak

Pemilihan Umum Daerah

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2012/1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka membiayai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Depok Tahun 2015 dan memperhatikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan khususnya yang bersifat strategis dan berskala besar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Depok 2011-2016, dipandang perlu melakukan penghimpunan dana untuk membiayai Pemilukada tersebut melalui pembentukan Dana Cadangan; , bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Depok tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011,
teridiri dari 10 Pasal 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tujuan, Besaran dan Sumber Dana Cadangan Penganggaran dan Penempatan Dana CadanganAkuntnasi dan Pertanggungjawaban, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2012.
mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015
6 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gianyar No. 1 Tahun 2015

PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

Hak Asasi Manusia

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Nomor 44]r9); Unciang - Ur-rdang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (I-ernbaran Negara Repr"rblik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. ...

... Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indonesia Nomor 5063): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ...

... 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daelah (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik L-rdonesia Nomor 5679) ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang ...

Hal. 3, File: PERDA 1 tahun 2015.pdf

... Anark Belke butr-rhan Khu sus ; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota La1,ak Anak; Peraturan Menteri Negara ...

... ; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pecloman Penanganan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang Perr:rbentukan Produk Hukum Daerah ...

... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar ...

Hal. 4, File: PERDA 1 tahun 2015.pdf

... Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243); Undirrrg - IJndang Nomor 3 Tahun 1997 I"entang Pengadilan Anah (Lernbaran Negara Republik Indonesia J.ahun 1997 Nomor 9. ...

... Republik Indonesia Nomor 3670); Undang Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahari Konvensi ILO 138 Mengenai Usia Minimum Untuk Diperboiehkan Bekerja (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ...

... Hak Asasi Manusia ( Lernbaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2000 Nomor 208 'l-ambahan I-ernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026'): Mengingat 2. 1. a 4. 5. 6. t. 8. 9. ...

Hal. 2, File: PERDA 1 tahun 2015.pdf

Download :
PERDA 1 tahun 2015.pdf

Abstrak

PERLINDUNGAN-ANAK-MENUJU-KABUPATEN-LAYAK-ANAK

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK:

a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang mempunyai Hak Asasi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai generasi penerus masa depan Bangsa dan Negara sehingga wajib mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, bermartabat dan berakhlak mulia; b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Gianyar masih bersifat sektoral dan berorientasi pada kasus, dan dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Masyarakat dan keluarga; c. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang melindungi anak dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dalam situasi kehidupan anak, diperlukan regulasi dan landasan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik bagi Pemerintah Daerah beserta aparaturnya, maupun masyarakat dan keluarga untuk menjamin kepastian hukum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak Menuju Kabupaten Layak Anak.
Pasal 18 ayat ( 6 ) Unclang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahurn 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Pelaturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2014.
1. KETENTUAN UMUM; 2. ASAS DAN TUJUAN; 3. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK; 4. PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK; 5. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB; 6. KABUPATEN LAYAK ANAK; 7. PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 8. PEMBIAYAAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10. KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
27

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pare-Pare Nomor 1 Tahun 2020

PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 9. ...

... tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 11. ...

Hal. 2, File: PERWA-NO.1-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf

... Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan ...

... ); 2. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156); SALINAN ...

Hal. 1, File: PERWA-NO.1-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf

... BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Ditetapkan di Parepare pada tanggal 10 Januari 2020 WALIKOTA PAREPARE ttd TAUFAN PAWE Diundangkan di Parepare pada tanggal 10 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, ttd IWAN ...

... ASAAD BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 1 ...

Hal. 3, File: PERWA-NO.1-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf

Download :
PERWA-NO.1-TAHUN-2020-Pare-Pare.pdf

Abstrak

2020

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, BD.2020/No.1

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Maksimal Pemberian Uang Persediaan dan Batas Minimal Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dalam Pelaksanaan Tahun Anggaran 2019.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 13. Peraturan Walikota Kota Parepare Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
PENETAPAN BATAS MAKSIMAL UANG PERSEDIAAN DAN BATAS MINIMAL PENGAJUAN SPP-GU;

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020.
4

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2021

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021; 9. ...

Hal. 2, File: perbup_no_1_2021_kebijakan_pengawasan_inspektorat_daerah.pdf

... Republik Indonesia Nomor 4688); 2. ...

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN 2 telah ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4614 ...

Hal. 1, File: perbup_no_1_2021_kebijakan_pengawasan_inspektorat_daerah.pdf

... pengelolaan barang milik daerah (BMD) dengan sasaran memberikan keyakinan terbatas bahwa pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah sesuai dengan Peraturan ...

... Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah; (7) Reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkanpemerintah daerah dalam ...

... Monitoring Control for Prevention (MCP) KPK, meliputi: (1) Audit kepatuhan pengadaan barang dan jasa; (2) Audit kepatuhan pelayanan perizinan; dan (3) Audit IT LPSE. c. ...

Hal. 7, File: perbup_no_1_2021_kebijakan_pengawasan_inspektorat_daerah.pdf

Download :
perbup_no_1_2021_kebijakan_pengawasan_inspektorat_daerah.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang No. 1 Tahun 2012

Pencabutan Perda Kota Palembang No 23 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perda Kota Palembang No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
PERDA-1-2012.pdf

Abstrak

perubahan - norma keselamatan - kesehatan kerja

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2012/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Perda Kota Palembang No 23 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Perda Kota Palembang No 6 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan

ABSTRAK:

berdasarkan permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dan UU Nomor 28 Tahun 2009, maka Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004, perlu dicabut karena tidak sesuai dengan ketentuan yang lenih tinggi
Pasal 18 ayat 6 UUD 1945; UU Nomor 28 TAhun 1959; UU Nomor 32 TAhun 2004; UU Nomor 28 TAhun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur pencabutan Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini pencabutan Perda Kota PAlembang Nomor 23 Tahun 2001 dan Perda Kota PAlembang Nomor 6 Tahun 2004
3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT