Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 238.915 peraturan dalam 1,044 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 1 Tahun 2011

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 23. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 29. ...

Hal. 4, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 19. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 20. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

... 2. ...

... dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. ...

... Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Download :
Perda Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2001

Pembentukan Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... -2- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); Undang-Undang ...

... Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ...

... Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 ...

Hal. 2, File: Perda no. 1-2001 ttg pembentukan SEKDA kota pontianak.pdf

... LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2001 SERI D NOMOR 1 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ...

... b. 1. 2. ...

... ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran ...

Hal. 1, File: Perda no. 1-2001 ttg pembentukan SEKDA kota pontianak.pdf

... -9- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK I UMUM Bahwa dalam menyonsong penyelenggaraan Otonomi Daerah ...

... dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daer ah, pada pasal 88 menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan ...

... dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan Pemerintah oleh karena itu dirasakan perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah dengan Peraturan Daerah. ...

Hal. 9, File: Perda no. 1-2001 ttg pembentukan SEKDA kota pontianak.pdf

Download :
Perda no. 1-2001 ttg pembentukan SEKDA kota pontianak.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2021

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

... 2 mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran ...

... beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6 ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 10. ...

Hal. 2, File: perda_1_2021.pdf

... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Anggota Satuan ...

... Semua yang dilakukan merupakan bagian pelaksanaan peraturan daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. ...

... Pengaturan mengenai PPNS dan yang terkait dengan PPNS secara nasional sudah beberapakali diubah, baik melalui UndangUndang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Menteri ...

Hal. 13, File: perda_1_2021.pdf

... bahwa dalam rangka mengimplementasikan prinsipprinsip Negara hukum sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) melalui jaminan hukum dan penegakan peraturan ...

... Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ...

Hal. 1, File: perda_1_2021.pdf

Download :
perda_1_2021.pdf

Abstrak

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2021/ No. 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat (3) melalui jaminan hukum dan penegakan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, perlu menegaskan kedudukan dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut dan diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang meliputi: Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas dan Wewenang; Sekretariat PPNS; Hak dan Kewajiban; Syarat dan Tata Cara Pengangkatan; Mutasi dan Pemberhentian; Pengangkatan Kembali; Kartu Tanda Pengenal, Pakaian dan Atribut; Pendidikan dan Pelatihan; Kode Etik PPNS Daerah; Tata Kerja; Koordinasi; Penegakan Kode Etik PPNS; Pengaduan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2021.
15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Negara Tahun Anggaran 2018; 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah( 3Nomor146) 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...

... Keuangan Desa( Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Republik Indonesia Tahun 2015Nomor2036); 32.Peraturan Menteri ...

Hal. 4, File: Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun 2018.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 10.Undang-Undang Nomor 6 ...

... Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan ...

... Layanan Umum gara Republik Indonesia Nomor 5340 14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 15.Peraturan ...

Hal. 2, File: Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun 2018.pdf

... 16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun ...

... Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 19.Peraturan Pemerintah Nomor ...

... Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694 25.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang ...

Hal. 3, File: Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun 2018.pdf

Download :
Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBK Tahun 2018.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2018/No. 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2017; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 30 Tahun 2011; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2014; PP Nomor 22 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2017; PERPRES Nomor 54 Tahun 2010; PERPRES Nomor 107 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI Nomor 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI Nomor 5 Tahun 2017; PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2018.
7 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 1 Tahun 2016

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 18. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); ...

Hal. 3, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.pdf

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); ...

... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. ...

... Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); ...

Hal. 1, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.pdf

... 2 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 5. ...

... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 6. ...

... Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 10. ...

Hal. 2, File: Perda Nomor 1 Tahun 2016 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.pdf

Abstrak

bea

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

ABSTRAK:

a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang penetapannya diatur dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton Selatan tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2015 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum Bab II Nama, Objek, dan Subjek Pajak Bab III Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Bab IV Wilayah Pemungutandan Tata Cara Pemungutan Bab V Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang Bab VI Surat Setoran Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Bab VII Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Bab VIII Keberatan dan Banding Bab IX Pengurangan dan Keringanan Pajak Bab X Pembentulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi kepada Wajib Pajak Bab XI Kedaluwarsa Penagihan Bab XII Kewajiban dan Sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Instansi yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara dan Pertahanan dalam Pemenuhan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bab XIII Pemeriksaan Bab XIV Insentif Pemungutan Bab XV Ketentuan Khusus Bab XVI Penyidikan Bab XVII Ketentuan Pidana Bab XVIII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 01 Tahun 2019

SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. ...

Hal. 1, File: Perda Takalar Nomor 1 Tahun 2002.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373); 7. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Negara Tahun 2000 Nomor 165); 8. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD 2001, Nomor 01); 10. ...

Hal. 2, File: Perda Takalar Nomor 1 Tahun 2002.pdf

... BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, Maka semua ketentuan yang mengatur mengenai SISDUK akan disesuaikan dengan peraturan daerah ini. ...

... Pasal 17 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan Agas supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannyan dalam Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Pangkat : Pembina Tingkat I NIP : 580 010146 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2002 NOMOR 06 ...

Hal. 9, File: Perda Takalar Nomor 1 Tahun 2002.pdf

Download :
Perda Takalar Nomor 1 Tahun 2002.pdf

Abstrak

SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, BD.2002/NO.01

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SISTEM DUKUNGAN TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA LOKAL

ABSTRAK:

Untuk mengefektifkan mekanisme koordinasi antara instansi terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta dapat tersalurnya bantuan/subsidi pembangunan bagi usulan kegiatan partisipatif kelompok masyarakat desa lokal secara lebih transparan dan sederhana; Kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat lokal menjadi tumpuan bagi pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan proses penyiapan sosial yang memadai bagi masyarakat; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf “a” dan “b” perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Desa Lokal;
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839,) 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Nomor 3373); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000,tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahn Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2001 tentang Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001, Nomor 01); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2001 tentan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah 2001 Nomor 04); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44);
LANDASAN,AZAS,PRINSIP DAN TUJUAN BIDANG BIDANG KEGIATAN MASYARAKAT KRETERIA KELAYAKAN USULAN YANG DIDUKUN SASARAN PEMBERIAN DUKUNGAN BATASAN DUKUNGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MEKANISME PENGELOLAAN INSTANSI PENGARA LARANGAN KETENTUAN PIDANA KETENTUAN PENYIDIKAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2002.
9 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 8. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam ...

... Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); ...

Hal. 3, File: Perda 1 Tahun 2021_Perubahan ketiga Perda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah.pdf

... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana ...

... kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); ...

Hal. 2, File: Perda 1 Tahun 2021_Perubahan ketiga Perda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah.pdf

... BUPATI SAROLANGUN PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ...

... bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur, perlu dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat ...

... Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, ...

Hal. 1, File: Perda 1 Tahun 2021_Perubahan ketiga Perda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah.pdf

Abstrak

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH-SAROLANGUN-2021

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2021/NO.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Mandiangin Timur, perlu dibentuk perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan roda pemerintahan; bahwa untuk mewujudkan terlaksananya pelayanan yang efektif dan efisien perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 11 Tahun 2020; PP 18 Tahun 2016; Permendagri 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; Perda Sarolangun 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Perda 2 Tahun 2018
Perda 1 Tahun 2021 mengatur mengenai perubahan beberap ketentuan yang diatur dalam Perda 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda 2 Tahun 2018

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Perda 5 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda 2 Tahun 2018
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 1 Tahun 2008

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. ...

... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. ...

... Rp45.108.732.183,64 Sisa lebih pembiayaan tahun anggaran berkenan Rp - Pasal 2 (1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : a. ...

Hal. 5, File: Perda Kab Sleman No. 1 Tahun 2008 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

Hal. 4, File: Perda Kab Sleman No. 1 Tahun 2008 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan ...

Hal. 3, File: Perda Kab Sleman No. 1 Tahun 2008 ttg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 1 Tahun 2009

POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download :
perda-No.-1-Tahun-2009.doc

Abstrak

keuangan daerah

2009

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,maka Pemerintah Daerah perlu mengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tidak cukup mengatur hal-hal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali.
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk II diSulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 8. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaiman telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor .54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
MENGATUR TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
65 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2007

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2007

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara ...

... Republik Indonesia Nomor 4593); 25. ...

Hal. 5, File: PERBUP 2007_1 PAPBD TA 2007.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 22. ...

Hal. 4, File: PERBUP 2007_1 PAPBD TA 2007.pdf

... Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4138); 14. ...

... Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139); 15. ...

... Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang ...

Hal. 3, File: PERBUP 2007_1 PAPBD TA 2007.pdf

Download :
PERBUP 2007_1 PAPBD TA 2007.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:	bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Sekretariat Daerah Kota Pontianak UU No.27 Tahun 1958, UU No.8 Tahun 1994, UU No.22 Tahun 1999, UU No.25 Tahun 1999, PP No.84 Tahun 2000 PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2001. 8 halaman dan 1 halaman lampiran